Asn
Content
ASN (Aparatur Sipil Negara) Menempatkan PNS Pada Kompetensi dan Profesionalisme
, Sebagai Wacana khususnya bagi Kecamatan Gondanglegi, 28 Januarai 2013 Gondanglegi adalah Kebijakan Pengadaan PNS dan Pembinaan PNS dalam rangka menyambut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus siap menghadapi dan mengimplementasikannya. Untuk itu, sebagai instansi yang melakukan manajemen kepegawaian, BKN akan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Regional II Surabaya (Darmanto, SH. M.Si) sebagai Moderator Rapat Koordinasi Kepegawaian di Hotel Novotel Yogyakarta tanggal 16-07-2012. Deputi Kindang Drs. Sudwidjo Kuspriyo Murdono, M.Si menjelaskan bahwa BKN ke depan akan berperan lebih penting dan menentukan di bidang manajemen kepegawaian. Posisi yang kian strategis ini tentunya menuntut kesiapan segenap pimpinan dan pegawai BKN dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Dengan demikian, antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan ini mutlak dibutuhkan. Undang-undang ASN ini mengatur tata penyelenggaraan PNS sebagai profesi yang profesional, bersih dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN, efisien dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang ini dimaksudkan guna menerapkan asas merit, yaitu perbandingan relatif antara kompetensi yang diperlukan dengan kompetensi yang dimiliki penilaian yang obyektif. Peserta Rakor Kepegawaian Dengan adanya RUU Aparatur Sipil Negara ini, berharap bisa tercipta birokrasi yang profesional, netral dan independen dalam menjalankan tugas kenegaraan tanpa tergantung politik pemerintahan. Salah satu caranya adalah dengan memutus alur hirarki pegawai negeri sipil dengan kepala daerah. “Jadi pembina tertinggi berada di tangan sekretaris daerah yang dipilih berdasarkan komposisi Komisi Aparatur Sipil Negara, di samping itu, sepatutnya diatur pula sistem penggajian yang adil dan layak bagi PNS. PNS berubah jadi Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri dari :
• PNS (Pengawai Negeri Sipil ). • Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
Sementara, Deputi Dakatsi Dr. Sulardi, MM menyorot beberapa permasalahan yang kerap terjadi di bidang kepegawaian. Antar lain : rekruitmen pegawai yang belum sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan, intervensi untuk kepentingan tertentu, dan pensiunan pegawai yang kurang nyaman dan sejahtera di masa purnabakti. Hal-hal ini harus dapat dituntaskan dalam Undang-undang ASN ini. Apalagi Penempatan PNS kurang sesuai dengan Pendidikan yang dimiliki, otomatis Out Put Kinerjanya kurang maksimal. (86 .).
MENGAPA RUU ASN BELUM DISYAHKAN??
RUU ASN merupakan rancangan undang-undang inisiatif DPR yang sudah dibahas sejak tahun 2011. Sampai saat ini pembahasan RUU ASN sudah mengalami penundaan sampai 4 kali masa persidangan di DPR. Sebagai perbandingan UU Keistimewaan Yogyakarta harus melalui 5 kali persidangan sebelum disahkan jadi UU. Ada dinamika perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR ketika membahas pasal pasal dalam RUU ASN, karena adanya perubahan paradigma yang sangat krusial dibandingkan UU No 43 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Kepegawaian. Bahkan di kalangan pemerintah sendiri perlu waktu lama untuk menyamakan kata sepakat tentang sejumlah materi RUU ASN terutama oleh 3 Kementerian (Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan). Hasil kesepakatan tersebut telah dilaporkan dan dipaparkan di hadapan Wapres Boediono beserta Tim Inti Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tanggal 9 Januari 2013 untuk kemudaian dibawa ke dalam rapat dengan Panja DPR tanggal 17 Januari 2017 yang lalu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa bangga atas blog ini (dulu remunerasipns.wordpress.com) yang menjadi salah satu rujukan dalam Naskah Akademik penyusunan RUU ASN. Seperti diketahui dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan naskah akademik sangat diperlukan dan merupakan prasyarat dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang. Terima kasih Terdapat 6 substansi dalam RUU ASN yang alot pembahasannya dan memerlukan waktu untuk menemukan kesepakatan antara Pemerintah dengan Panja RUU ASN Komisi II DPR. 1. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Latar belakang pembentukan KASN adalah agar dalam pemilihan pejabat strategis seperti Dirjen, Deputi atau pejabat eselon menggunakan pendekatan profesionalisme dan kompetensi, selama ini pemilihan pejabat tersebut dipilih oleh Menteri sehingga
sedikit banyak diwarnai nuansa politik karena banyak menteri yang berasal dari Parpol.Dengan UU ASN maka pejabat eselon diseleksi KASN. Pemerintah mengusulkan agar KASN dijadikan lembaga non struktural bukan lembaga negara seperti dalam RUU ASN, Pemerintah juga meminta komposisi anggota KASN diubah dengan wakil pemerintah 2 orang, akademisi 2 orang, wakil organisasi ASN 2 orang dan dari kalangan profesional 1 orang. Selain itu pemerintah mengusulkan agar KASN tidak menetapkan regulasi/kebijakan pembinaan profesi ASN melainkan melaksanakan kebijakan. 2. Jabatan Eksekutif Junior (JES) Pemerintah mengusulkan terkait kata “eksekutif” diubah menjadi eselon sehingga menjadi Jabatan Eselon Senior, mengingat istilah “eselon” dalam jajaran pemerintah sudah sangat familiar, serta pengaturan dalam perundang-undangan juga sudah menggunkan istilah eselon. Bagi pemerintah yang terpenting adalah masalah pengaturan dalam jabatan JES tersebut dan secara subtantif tidak akan mengalami perbedaan yang mendasar dari kedua istilah tersebut.
3. Organisasi ASN Dalam RUU ASN, DPR mengusulkan pegawai ASN merupakan anggota Korps Pegawai ASN Republik Indonesia yang bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasinya. Sedangkan pemerintah mengharapkan organisasi ASN menjadi organisasi Kedinasan yang tetap dibiayai oleh APBN, alasan pemerintah agar Korps ASN dapat terkendali dan bersifat netral di dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggota. 4. Pejabat Yang Berwenang Sesuai RUU ASN, Pejabat yang Berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada instansi dan perwakilan. Pemerintah mengusulkan tambahan subtansi bahwa untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN, Presiden mendelegasikan pembinaan dan manajemen ASN kepada Menteri, LAN, BKN dan KASN. 5. Pembiayaan Pegawai DPR dalam RUU ASN mengusulkan bahwa gaji dibenakan pada APBN, sedangkan pemerintah mengusulkan bagi PNS di Pusat gaji dibebankan pada APBN dan PNS di Daerah dibebankan APBD. Khusus JES (Eselon I dan II) dibebankan pada APBN DPR mengusulkan ketentuan “Tunjangan tidak boleh melebihi gaji” sedangkan pemerintah mengusulkan agar ketentuan ini dihapus. Namun ketentuan mengenai jenis dan besaran tunjangan harus berdasarkan Peraturan Presiden.
6. Pensiun Pegawai Boleh dikatakan issue soal pensiun ini paling santer dibicarakan oleh kalangan PNS seiring dengan digulirkannya RUU ASN bahkan sampai diwarnai beredarnya SMS-SMS yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Persoalan mengenai pensiun menyangkut 2 hal yaitu sistem pembayaran pensiun dan Batas Usia Pensiun (BUP). Perihal pembayaran pensiun dalam RUU ASN, DPR mengusulkan dalam Pasal 88 yang berbunyi Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Dalam pasal 125 Ketentuan mengenai pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku bagi Pegawai ASN yang diangkat sejak 1 Januari 2013. Ketentuan diatas mengadopsi pembayaran pensiun sekaligus dan diberlakukan bagi PNS yang diangkat sejak 1 Januari 2013 ke atas. Namun Pemerintah mengusulkan agar ketentuan ini dihapus, karena pelaksanaan pembayaran pensiun atau jaminan pensiun dan akan disesuaikan dengan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nampaknya DPR juga sepakat dengan penghapusan ini, sehingga sistem pensiun PNS tetap seperti yang berlaku seperti sekarang ini (dibayarkan perbulan). Menyangkut Batas Usia Pensiun dalam RUU ASN ditegaskan usia pensiun menjadi 58 tahun, bagi pejabat JES usia pensiun mencapai 60 tahun, bagi yang menduduki jabatan fungsional disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Awalnya pemerintah setuju dengan ketentuan ini namun dalam perkembangannya pemerintah mewacanakan batas usia pensiun PNS tingkat administrasi maksimal 56 tahun. Kemudian PNS setingkat eselon II memiliki batas pensiun 58 tahun, dan khusus pegawai setingkat eselon I juga menduduki jabatan struktural, usia pensiunnya 60 tahun. Kabar terakhir ada titik kompromi mengenai usia pensiun sesuai RUU yaitu 58 tahun, meskipun Menteri Keuangan masih memberikan catatan terhadap implikasi ke anggaran. Penutup Hasil rapat pemerintah dengan Panja DPR tanggal 17 Januari 2013 dan 14 Februari 2013 menyepakati bahwa RUU ASN akan dipresentasikan terlebih dulu kepada Presiden dalam sidang kabinet. DPR juga berjanji akan menanyakan ke Presiden soal RUU ASN ini dalam rapat konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR yang akan datang. Sebenarnya pemerintah (diwakili Kemen PAN & RB) dengan DPR sudah ada keputusan mengikat untuk menyelesaikan RUU ASN dalam masa sidang ini, sehingga
awal April 2013 dalam sidang paripurna RUU ASN sudah disahkan menjadi undangundang. Kita tunggu saja realisasinya.
14 ISU POKOK DALAM RUU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
dan DPR sudah membawa Rancngan UU Aparatur Sipil Negara untuk dibahas di tingkat Panja DPR. Dalam rapat dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, pemerintah sudah menyepakati beberapa poin penting dalam RUU tersebut. Ada perubahan paradigma yang prinsipal dalam RUU ASN dibandingkan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. RUU ASN mengedepankan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara. Salah satunya jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan administratif, fungsional dan jabatan eksekutif senior. Istilah PNS diganti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), selain itu seleksi ASN berdasarkan kompetensi dan ada sanksi pidana yang melanggarnya. Diharapkan pembahasan RUU ini akan rampung akhir 2011 ini, sehingga bisa dberlakukan pada tahun 2012. Berikut 14 issu pokok yang merupakan poin penting dalam RUU ASN yang dibahas pemerintah dengan Komisi II DPR: NO ISU-ISU POKOK PENDAPAT DPR PENDAPAT PEMERINTAH RUU ASN 1. JUDUL RUU tentang Aparatur Sipil Setuju judul RUU tentang Negara Aparatur Sipil Negara, karena mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi ASN (PNS) 2. Konsep Pendekatan RUU ASN Setuju Manajemen adalah pengembangan Strategis SDM potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. 3. Jenis Pegawai a.Pegawai Negeri Sipil; Sependapat, dengan Aparatur Sipil b.Pegawai rumusan tugas Tidak Tetap tambahan Negara: masing-masing Pemerintah; NO ISU-ISU POKOK PENDAPAT DPR RUU ASN 1. JUDUL RUU tentang Aparatur Negara
2.
3.
PENDAPAT PEMERINTAH
Sipil
Setuju judul RUU tentang Aparatur Sipil Negara, karena mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi ASN (PNS) Konsep Pendekatan RUU ASN adalah Setuju Manajemen pengembangan potensi human Strategis SDM capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Jenis Pegawai a.Pegawai Negeri Sipil; Sependapat, dengan Aparatur Sipil b.Pegawai Tidak Tetap tambahan rumusan tugas
4.
Negara: Pemerintah; Jabatan Aparatur a.Jabatan Eksekutif Senior Sipil Negara (Executive Service); b.Jabatan Administrasi (General Service); c.Jabatan Fungsional (Functional Service)
5.
Pengisian Jabatan Eksekutif Senior
Dilakukan oleh KASN secara terbuka dan bersifat nasional
6.
Pengadaan Calon Pegawai ASN
Pengadaan pegawai ASN untuk mengisi lowongan jabatan berdasarkan perbandingan obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompentensi yang dimiliki calon
7.
A-politisasi a.Larangan bagi pegawai ASN Pegawai Aparatur menjadi pengurus dan menjadi Sipil Negara anggota parpol; b.Prinsip merit dalam penerimaan, penetapan, pengangkatan, dan promosi pegawai ASN; Pejabat yang Pejabat yang berwenang berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada instansi
8.
masing-masing Sependapat , dengan tambahan substansi: a.Pada instansi pusat, setingkat Eselon I dan II.a; b.Pada Provinsi, Eselon I.b dan II.a; c.Pada Kabupaten/Kota, Eselon II.a. Sependapat dengan tambahan prosedur yaitu melalui Tim Penilai Akhir (TPA) Pemerintah sependapat dengan tambahan substansi: a.dilaksanakan oleh masing-masing instansi b.Pengawasan dilakukan secara obyektif, terbuka, bebas KKN, akuntabel dan berstandar nasional c.Biaya/anggaran pengawasan untuk seleksi dibebankan pada APBN Pemerintah sependapat dengan catatan agar substansi mengenai penerapan prinsip merit dalam penerimaan pegawai ASN diatur dalam bab tersendiri. Pemerintah sependapat dengan penambahan substansi bahwa pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai ASN adalah Presiden yang dapat mendelegasikan sebagian kepada pejabat karier tertinggi pada instansi pusat dan daerah.
9.
10.
Fungsi sebagai NKRI
Pengisian jabatan
PNS Aparatur Eksekutif Senior Perekat adalah unsur pimpinan dalam jajaran aparatur negara di pusat dan daerah Mutasi pegawai ASN antar daerah dan antar sektor sebagai syarat untuk promosi pada jabatan eksekutif senior dan membuka lowongan jabatan yang lebih luas
Dalam
a.Secara kompetitif atau semi terbuka; b.Atas perbandingan antara kompetensi diperlukan pekerjaan kompetensi yang calon; c.Penilaian Assessment Center
terbuka obyektif yang dengan dimiliki melalui
11.
Komisi Aparatur KASN antara lain berwenang Sipil Negara menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi ASN
12.
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Bahwa banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah sependapat hal ini merupakan instrumen perekat dalam NKRI Pemerintah sependapat dengan pengaturan sistem mutasi antar daerah dan antar sektor dalam rangka mewujudkan fungsi ASN sebagai perekat NKRI. Namun perlu dibahas sistem mutasi tersebut akan diberlakukan kepada kelompok ASN yang mana. Pemerintah sependapat dengan tambahan substansi pengangkatan jabatan secara terbuka melalui penilaian kompetensi teknis, kompetensi perilaku dan kepemimpinan serta catatan kinerja calon (rekam jejak) dapat menciptakan profesionalisme dan kompetisi birokrasi. Pemerintah berpendapat sebagai berikut: a.Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara tidak menetapkan kebijakan pembinaan profesi ASN melainkan melaksanakan kebijakan. b.Kewenangan menetapkan kebijakan ada pada Menteri sesuai dengan UU Kementerian Negara. Pemerintah berpendapat sebagai berikut : a.Banding administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dihapus; b.Penyelesaian sengketa kepegawaian dilakukan melalui lembaga peradilan
(Peradilan Negara). 13.
Sanksi Pidana
14.
Aturan Peralihan
Bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap seleksi penerimaan pegawai ASN dan menjanjikan sesuatu kepada KASN dikenakan sanksi pidana
Tata
Usaha
Pemerintah sependapat terhadap sanksi pidana dan/atau denda tanpa mengesampingkan sanksi administratif. Pemerintah berpendapat perlu ditambahkan bab tentang aturan peralihan untuk mengatur bagaimana status peraturan perundangan lain yang terkait dengan ditetapkannya RUU ASN.
RUU Apatur Sipil Negara (ASN) – Tunjangan Kinerja Maksimal 15 Persen
Posted by Setagu on December 6, 2010 Leave a comment (58) Go to comments
JAKARTA – Sistem penggajian di Indonesia akan mengalami perubahan total. Dalam RUU Apatur Sipil Negara (ASN) disebutkan sistem penggajian pegawai berbasis kinerja. “Masing-masing ASN gajinya berbeda. Di samping gaji, ASN juga akan mendapatkan tunjangan kinerja,” ujar Vanda Sarundajang, anggota Komisi II DPR RI, yang dihubungi JPNN di sela-sela pembahasan RUU ASN di Bogor, Minggu (5/12).
Dikatakannya, perubahan ini karena sistem penggajian di Indonesia tidak benar. Di mana tunjangannya seorang aparatur lebih besar daripada gaji pokok. “Gaji pokok harus lebih besar dari tunjangan kinerja. Karena itu di dalam RUU ASN ditetapkan tunjangan kinerjanya tidak boleh lebih dari 15 persen,” ucapnya. Ketua Tim Perumus RUU ASN Prof Sofyan Effendi mengkritisi sistem penggajian selama ini yang hanya didasarkan pada sisa anggaran dan diatur oleh pejabat eselon satu di Kementerian Keuangan. Padahal yang harusnya punya otoriter dalam penentuan gaji adalah Menneg PAN&RB. “Menneg PAN&RB harus berani menentukan berapa sebenarnya gaji pegawai, jangan hanya sebatas mengusulkan dan Kemenkeu yang menentukan dengan melihat posisi anggaran. Ke depan peran Menneg PAN&RB ini akan diperkuat dengan adanya RUU
ASN. Jadi gaji ditentukan oleh Kementerian PAN&RB dan bukan Kemenkeu,” pungkasnya.
, Sebagai Wacana khususnya bagi Kecamatan Gondanglegi, 28 Januarai 2013 Gondanglegi adalah Kebijakan Pengadaan PNS dan Pembinaan PNS dalam rangka menyambut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus siap menghadapi dan mengimplementasikannya. Untuk itu, sebagai instansi yang melakukan manajemen kepegawaian, BKN akan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Regional II Surabaya (Darmanto, SH. M.Si) sebagai Moderator Rapat Koordinasi Kepegawaian di Hotel Novotel Yogyakarta tanggal 16-07-2012. Deputi Kindang Drs. Sudwidjo Kuspriyo Murdono, M.Si menjelaskan bahwa BKN ke depan akan berperan lebih penting dan menentukan di bidang manajemen kepegawaian. Posisi yang kian strategis ini tentunya menuntut kesiapan segenap pimpinan dan pegawai BKN dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Dengan demikian, antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan ini mutlak dibutuhkan. Undang-undang ASN ini mengatur tata penyelenggaraan PNS sebagai profesi yang profesional, bersih dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN, efisien dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang ini dimaksudkan guna menerapkan asas merit, yaitu perbandingan relatif antara kompetensi yang diperlukan dengan kompetensi yang dimiliki penilaian yang obyektif. Peserta Rakor Kepegawaian Dengan adanya RUU Aparatur Sipil Negara ini, berharap bisa tercipta birokrasi yang profesional, netral dan independen dalam menjalankan tugas kenegaraan tanpa tergantung politik pemerintahan. Salah satu caranya adalah dengan memutus alur hirarki pegawai negeri sipil dengan kepala daerah. “Jadi pembina tertinggi berada di tangan sekretaris daerah yang dipilih berdasarkan komposisi Komisi Aparatur Sipil Negara, di samping itu, sepatutnya diatur pula sistem penggajian yang adil dan layak bagi PNS. PNS berubah jadi Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri dari :
• PNS (Pengawai Negeri Sipil ). • Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
Sementara, Deputi Dakatsi Dr. Sulardi, MM menyorot beberapa permasalahan yang kerap terjadi di bidang kepegawaian. Antar lain : rekruitmen pegawai yang belum sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan, intervensi untuk kepentingan tertentu, dan pensiunan pegawai yang kurang nyaman dan sejahtera di masa purnabakti. Hal-hal ini harus dapat dituntaskan dalam Undang-undang ASN ini. Apalagi Penempatan PNS kurang sesuai dengan Pendidikan yang dimiliki, otomatis Out Put Kinerjanya kurang maksimal. (86 .).
MENGAPA RUU ASN BELUM DISYAHKAN??
RUU ASN merupakan rancangan undang-undang inisiatif DPR yang sudah dibahas sejak tahun 2011. Sampai saat ini pembahasan RUU ASN sudah mengalami penundaan sampai 4 kali masa persidangan di DPR. Sebagai perbandingan UU Keistimewaan Yogyakarta harus melalui 5 kali persidangan sebelum disahkan jadi UU. Ada dinamika perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR ketika membahas pasal pasal dalam RUU ASN, karena adanya perubahan paradigma yang sangat krusial dibandingkan UU No 43 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Kepegawaian. Bahkan di kalangan pemerintah sendiri perlu waktu lama untuk menyamakan kata sepakat tentang sejumlah materi RUU ASN terutama oleh 3 Kementerian (Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan). Hasil kesepakatan tersebut telah dilaporkan dan dipaparkan di hadapan Wapres Boediono beserta Tim Inti Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tanggal 9 Januari 2013 untuk kemudaian dibawa ke dalam rapat dengan Panja DPR tanggal 17 Januari 2017 yang lalu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa bangga atas blog ini (dulu remunerasipns.wordpress.com) yang menjadi salah satu rujukan dalam Naskah Akademik penyusunan RUU ASN. Seperti diketahui dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan naskah akademik sangat diperlukan dan merupakan prasyarat dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang. Terima kasih Terdapat 6 substansi dalam RUU ASN yang alot pembahasannya dan memerlukan waktu untuk menemukan kesepakatan antara Pemerintah dengan Panja RUU ASN Komisi II DPR. 1. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Latar belakang pembentukan KASN adalah agar dalam pemilihan pejabat strategis seperti Dirjen, Deputi atau pejabat eselon menggunakan pendekatan profesionalisme dan kompetensi, selama ini pemilihan pejabat tersebut dipilih oleh Menteri sehingga
sedikit banyak diwarnai nuansa politik karena banyak menteri yang berasal dari Parpol.Dengan UU ASN maka pejabat eselon diseleksi KASN. Pemerintah mengusulkan agar KASN dijadikan lembaga non struktural bukan lembaga negara seperti dalam RUU ASN, Pemerintah juga meminta komposisi anggota KASN diubah dengan wakil pemerintah 2 orang, akademisi 2 orang, wakil organisasi ASN 2 orang dan dari kalangan profesional 1 orang. Selain itu pemerintah mengusulkan agar KASN tidak menetapkan regulasi/kebijakan pembinaan profesi ASN melainkan melaksanakan kebijakan. 2. Jabatan Eksekutif Junior (JES) Pemerintah mengusulkan terkait kata “eksekutif” diubah menjadi eselon sehingga menjadi Jabatan Eselon Senior, mengingat istilah “eselon” dalam jajaran pemerintah sudah sangat familiar, serta pengaturan dalam perundang-undangan juga sudah menggunkan istilah eselon. Bagi pemerintah yang terpenting adalah masalah pengaturan dalam jabatan JES tersebut dan secara subtantif tidak akan mengalami perbedaan yang mendasar dari kedua istilah tersebut.
3. Organisasi ASN Dalam RUU ASN, DPR mengusulkan pegawai ASN merupakan anggota Korps Pegawai ASN Republik Indonesia yang bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasinya. Sedangkan pemerintah mengharapkan organisasi ASN menjadi organisasi Kedinasan yang tetap dibiayai oleh APBN, alasan pemerintah agar Korps ASN dapat terkendali dan bersifat netral di dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggota. 4. Pejabat Yang Berwenang Sesuai RUU ASN, Pejabat yang Berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada instansi dan perwakilan. Pemerintah mengusulkan tambahan subtansi bahwa untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN, Presiden mendelegasikan pembinaan dan manajemen ASN kepada Menteri, LAN, BKN dan KASN. 5. Pembiayaan Pegawai DPR dalam RUU ASN mengusulkan bahwa gaji dibenakan pada APBN, sedangkan pemerintah mengusulkan bagi PNS di Pusat gaji dibebankan pada APBN dan PNS di Daerah dibebankan APBD. Khusus JES (Eselon I dan II) dibebankan pada APBN DPR mengusulkan ketentuan “Tunjangan tidak boleh melebihi gaji” sedangkan pemerintah mengusulkan agar ketentuan ini dihapus. Namun ketentuan mengenai jenis dan besaran tunjangan harus berdasarkan Peraturan Presiden.
6. Pensiun Pegawai Boleh dikatakan issue soal pensiun ini paling santer dibicarakan oleh kalangan PNS seiring dengan digulirkannya RUU ASN bahkan sampai diwarnai beredarnya SMS-SMS yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Persoalan mengenai pensiun menyangkut 2 hal yaitu sistem pembayaran pensiun dan Batas Usia Pensiun (BUP). Perihal pembayaran pensiun dalam RUU ASN, DPR mengusulkan dalam Pasal 88 yang berbunyi Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Dalam pasal 125 Ketentuan mengenai pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku bagi Pegawai ASN yang diangkat sejak 1 Januari 2013. Ketentuan diatas mengadopsi pembayaran pensiun sekaligus dan diberlakukan bagi PNS yang diangkat sejak 1 Januari 2013 ke atas. Namun Pemerintah mengusulkan agar ketentuan ini dihapus, karena pelaksanaan pembayaran pensiun atau jaminan pensiun dan akan disesuaikan dengan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nampaknya DPR juga sepakat dengan penghapusan ini, sehingga sistem pensiun PNS tetap seperti yang berlaku seperti sekarang ini (dibayarkan perbulan). Menyangkut Batas Usia Pensiun dalam RUU ASN ditegaskan usia pensiun menjadi 58 tahun, bagi pejabat JES usia pensiun mencapai 60 tahun, bagi yang menduduki jabatan fungsional disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Awalnya pemerintah setuju dengan ketentuan ini namun dalam perkembangannya pemerintah mewacanakan batas usia pensiun PNS tingkat administrasi maksimal 56 tahun. Kemudian PNS setingkat eselon II memiliki batas pensiun 58 tahun, dan khusus pegawai setingkat eselon I juga menduduki jabatan struktural, usia pensiunnya 60 tahun. Kabar terakhir ada titik kompromi mengenai usia pensiun sesuai RUU yaitu 58 tahun, meskipun Menteri Keuangan masih memberikan catatan terhadap implikasi ke anggaran. Penutup Hasil rapat pemerintah dengan Panja DPR tanggal 17 Januari 2013 dan 14 Februari 2013 menyepakati bahwa RUU ASN akan dipresentasikan terlebih dulu kepada Presiden dalam sidang kabinet. DPR juga berjanji akan menanyakan ke Presiden soal RUU ASN ini dalam rapat konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR yang akan datang. Sebenarnya pemerintah (diwakili Kemen PAN & RB) dengan DPR sudah ada keputusan mengikat untuk menyelesaikan RUU ASN dalam masa sidang ini, sehingga
awal April 2013 dalam sidang paripurna RUU ASN sudah disahkan menjadi undangundang. Kita tunggu saja realisasinya.
14 ISU POKOK DALAM RUU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
dan DPR sudah membawa Rancngan UU Aparatur Sipil Negara untuk dibahas di tingkat Panja DPR. Dalam rapat dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, pemerintah sudah menyepakati beberapa poin penting dalam RUU tersebut. Ada perubahan paradigma yang prinsipal dalam RUU ASN dibandingkan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. RUU ASN mengedepankan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara. Salah satunya jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan administratif, fungsional dan jabatan eksekutif senior. Istilah PNS diganti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), selain itu seleksi ASN berdasarkan kompetensi dan ada sanksi pidana yang melanggarnya. Diharapkan pembahasan RUU ini akan rampung akhir 2011 ini, sehingga bisa dberlakukan pada tahun 2012. Berikut 14 issu pokok yang merupakan poin penting dalam RUU ASN yang dibahas pemerintah dengan Komisi II DPR: NO ISU-ISU POKOK PENDAPAT DPR PENDAPAT PEMERINTAH RUU ASN 1. JUDUL RUU tentang Aparatur Sipil Setuju judul RUU tentang Negara Aparatur Sipil Negara, karena mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi ASN (PNS) 2. Konsep Pendekatan RUU ASN Setuju Manajemen adalah pengembangan Strategis SDM potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. 3. Jenis Pegawai a.Pegawai Negeri Sipil; Sependapat, dengan Aparatur Sipil b.Pegawai rumusan tugas Tidak Tetap tambahan Negara: masing-masing Pemerintah; NO ISU-ISU POKOK PENDAPAT DPR RUU ASN 1. JUDUL RUU tentang Aparatur Negara
2.
3.
PENDAPAT PEMERINTAH
Sipil
Setuju judul RUU tentang Aparatur Sipil Negara, karena mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi ASN (PNS) Konsep Pendekatan RUU ASN adalah Setuju Manajemen pengembangan potensi human Strategis SDM capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Jenis Pegawai a.Pegawai Negeri Sipil; Sependapat, dengan Aparatur Sipil b.Pegawai Tidak Tetap tambahan rumusan tugas
4.
Negara: Pemerintah; Jabatan Aparatur a.Jabatan Eksekutif Senior Sipil Negara (Executive Service); b.Jabatan Administrasi (General Service); c.Jabatan Fungsional (Functional Service)
5.
Pengisian Jabatan Eksekutif Senior
Dilakukan oleh KASN secara terbuka dan bersifat nasional
6.
Pengadaan Calon Pegawai ASN
Pengadaan pegawai ASN untuk mengisi lowongan jabatan berdasarkan perbandingan obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompentensi yang dimiliki calon
7.
A-politisasi a.Larangan bagi pegawai ASN Pegawai Aparatur menjadi pengurus dan menjadi Sipil Negara anggota parpol; b.Prinsip merit dalam penerimaan, penetapan, pengangkatan, dan promosi pegawai ASN; Pejabat yang Pejabat yang berwenang berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada instansi
8.
masing-masing Sependapat , dengan tambahan substansi: a.Pada instansi pusat, setingkat Eselon I dan II.a; b.Pada Provinsi, Eselon I.b dan II.a; c.Pada Kabupaten/Kota, Eselon II.a. Sependapat dengan tambahan prosedur yaitu melalui Tim Penilai Akhir (TPA) Pemerintah sependapat dengan tambahan substansi: a.dilaksanakan oleh masing-masing instansi b.Pengawasan dilakukan secara obyektif, terbuka, bebas KKN, akuntabel dan berstandar nasional c.Biaya/anggaran pengawasan untuk seleksi dibebankan pada APBN Pemerintah sependapat dengan catatan agar substansi mengenai penerapan prinsip merit dalam penerimaan pegawai ASN diatur dalam bab tersendiri. Pemerintah sependapat dengan penambahan substansi bahwa pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai ASN adalah Presiden yang dapat mendelegasikan sebagian kepada pejabat karier tertinggi pada instansi pusat dan daerah.
9.
10.
Fungsi sebagai NKRI
Pengisian jabatan
PNS Aparatur Eksekutif Senior Perekat adalah unsur pimpinan dalam jajaran aparatur negara di pusat dan daerah Mutasi pegawai ASN antar daerah dan antar sektor sebagai syarat untuk promosi pada jabatan eksekutif senior dan membuka lowongan jabatan yang lebih luas
Dalam
a.Secara kompetitif atau semi terbuka; b.Atas perbandingan antara kompetensi diperlukan pekerjaan kompetensi yang calon; c.Penilaian Assessment Center
terbuka obyektif yang dengan dimiliki melalui
11.
Komisi Aparatur KASN antara lain berwenang Sipil Negara menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi ASN
12.
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Bahwa banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah sependapat hal ini merupakan instrumen perekat dalam NKRI Pemerintah sependapat dengan pengaturan sistem mutasi antar daerah dan antar sektor dalam rangka mewujudkan fungsi ASN sebagai perekat NKRI. Namun perlu dibahas sistem mutasi tersebut akan diberlakukan kepada kelompok ASN yang mana. Pemerintah sependapat dengan tambahan substansi pengangkatan jabatan secara terbuka melalui penilaian kompetensi teknis, kompetensi perilaku dan kepemimpinan serta catatan kinerja calon (rekam jejak) dapat menciptakan profesionalisme dan kompetisi birokrasi. Pemerintah berpendapat sebagai berikut: a.Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara tidak menetapkan kebijakan pembinaan profesi ASN melainkan melaksanakan kebijakan. b.Kewenangan menetapkan kebijakan ada pada Menteri sesuai dengan UU Kementerian Negara. Pemerintah berpendapat sebagai berikut : a.Banding administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dihapus; b.Penyelesaian sengketa kepegawaian dilakukan melalui lembaga peradilan
(Peradilan Negara). 13.
Sanksi Pidana
14.
Aturan Peralihan
Bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap seleksi penerimaan pegawai ASN dan menjanjikan sesuatu kepada KASN dikenakan sanksi pidana
Tata
Usaha
Pemerintah sependapat terhadap sanksi pidana dan/atau denda tanpa mengesampingkan sanksi administratif. Pemerintah berpendapat perlu ditambahkan bab tentang aturan peralihan untuk mengatur bagaimana status peraturan perundangan lain yang terkait dengan ditetapkannya RUU ASN.
RUU Apatur Sipil Negara (ASN) – Tunjangan Kinerja Maksimal 15 Persen
Posted by Setagu on December 6, 2010 Leave a comment (58) Go to comments
JAKARTA – Sistem penggajian di Indonesia akan mengalami perubahan total. Dalam RUU Apatur Sipil Negara (ASN) disebutkan sistem penggajian pegawai berbasis kinerja. “Masing-masing ASN gajinya berbeda. Di samping gaji, ASN juga akan mendapatkan tunjangan kinerja,” ujar Vanda Sarundajang, anggota Komisi II DPR RI, yang dihubungi JPNN di sela-sela pembahasan RUU ASN di Bogor, Minggu (5/12).
Dikatakannya, perubahan ini karena sistem penggajian di Indonesia tidak benar. Di mana tunjangannya seorang aparatur lebih besar daripada gaji pokok. “Gaji pokok harus lebih besar dari tunjangan kinerja. Karena itu di dalam RUU ASN ditetapkan tunjangan kinerjanya tidak boleh lebih dari 15 persen,” ucapnya. Ketua Tim Perumus RUU ASN Prof Sofyan Effendi mengkritisi sistem penggajian selama ini yang hanya didasarkan pada sisa anggaran dan diatur oleh pejabat eselon satu di Kementerian Keuangan. Padahal yang harusnya punya otoriter dalam penentuan gaji adalah Menneg PAN&RB. “Menneg PAN&RB harus berani menentukan berapa sebenarnya gaji pegawai, jangan hanya sebatas mengusulkan dan Kemenkeu yang menentukan dengan melihat posisi anggaran. Ke depan peran Menneg PAN&RB ini akan diperkuat dengan adanya RUU
ASN. Jadi gaji ditentukan oleh Kementerian PAN&RB dan bukan Kemenkeu,” pungkasnya.
