Free Rider

Lampiran 10.1
Dari Hati Terangi Negeri Tanpa korupsi

Korupsi ...Korupsi...Korupsi
Mungkin itulah kalimat yang akhir akhir ini kita dengar,kita lihat,kita baca di Media
sosial.Ya memang begitulah faktanya Indonesia masih sulit lepas dari suatu hal yang namanya
Korupsi,dan parahnya korupsi bisa muncul di berbagai sektor mana saja sehingga pada Maret
2012, PLN menggandeng Tranparency International Indonesia (TII) untuk bersama-sama
melakukan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pelayanan pelanggan di PLN agar
terbebas dari praktek korupsi. Langkah kerjasama dengan LSM anti korupsi ini merupakan yang
pertama yang pernah dilakukan oleh BUMN di Indonesia. Bekerjasama dengan Transparency
International Indonesia (TII), Nur Pamudji aktif berbicara di forum-forum nasional dan
internasional membawakan tema anti korupsi dan praktek pencegahan korupsi yang tengah
berjalan di PLN.(www.pln.co.id)
Para mitra kerja yang terdiri dari kontraktor pelaksana proyek-proyek PLN konsultan dan
para mitra kerja yang lain diajak serta untuk menandatangani deklarasi inisiatif bersama
(collective action initiative) melawan korupsi yang berisi komitmen bersama antara PLN dan para
vendor-nya dalam sebuah dokumen deklarasi "PLN Bersih No Suap". Melalui collective
action ini PLN mempromosikan kompetisi yang tidak tercemar oleh praktek suap dan
memastikan bahwa perusahaan berperilaku jujur dan etis sebagai komitmen dalam mewujudkan
budaya tranparansi dalam berbisnis.(www.pln.co.id)
Adapun deklarasi inisiatif bersama (collective action initiative) tersebut berisikan butir-
butir sebagai berikut:
1. Tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi menurut UU
Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa
pelayanan publik yang dilaksanakan PLN. Tindakan tersebut meliputi korupsi, nepotisme,
gratifikasi, mark up, pemberian hadiah, konflik kepentingan dan pemerasan.
2. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan berpegangan pada prinsip
transparansi dan efisiensi dalam penggunaan aset negara.
3. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengikuti proses legal formal juga
menekankan pada prinsip efisiensi.
(www.pln.co.id)
Dari komitmen PLN BERSIH NO SUAP itulah muncul suatu pelayanan yang tulus kepada
masyarakat yang berdampak meningkatnya citra PLN dimata masyarakat.Sebagai badan usaha
Negara PLN telah menjadi contoh yang baik bagi BUMN-BUMN lainya dengan adanya komitmen
untuk anti korupsi yang memang menjadi hal yang berat untuk dihilangkan.
Hasilnya pun bisa langsung saya lihat saat ada petugas PLN yang sedang memperbaiki
tiang listrik yang rusak.karena ditempat kami listrik adalah hal yang sangat berharga jadi saat
listrik mati dan ada petugas PLN yang memperbaikinya tidak sedikit warga yang melihat dan
tidak sedikit pula warga yang hendak memberi imbalan kepada petugas karena telah berjasa
memperbaiki fasilitas listrik kami.tapi saat itu kami kaget dengan penolakan imbalan oleh
petugas PLN di tengah maraknya praktek korupsi di negara ini,sungguh cerminan komitmen PLN
BERSIH NO SUAP
Dengan komitmen itulah yang akan membuat semakin maju nya PLN dan BUMN lainya
yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Negara yang kita cintai ini.

Daftar rujukan: http://www.dhafanews.com/2013/10/dari-hati-terangi-negeri-tanpa-
korupsi.html



































lampiran 10.2

PT KAI Lakukan Penertiban Terpadu Terhadap Penumpang Tanpa Tiket
Tgl: 30/10/2013 06:49 Reporter: Agus Yoga
KBRN, Madiun : Mulai tanggal 1 Nopember 2013, jajaran PT. Kereta Api Indonesia
melakukan penertiban terpadu baik terhadap pedagang asongan maupun penumpang tanpa tiket
didalam kereta api mulai dari stasiun Bandung, Cirebon hingga sampai Surabaya.
Manager Humas PT, KAI Daop 7 Madiun Gatut Sutiyatmoko, Rabu (30/10/2013) mengatakan,
penertiban gabungan lintas Daop tersebut selain masing-masing Daop mengirimkan
pengamanan Polisi Khusus Kereta Api juga ada bantuan pengamanan dari Polisi Militer TNI.
Targetnya tegas Gatut Sutiyatmoko saat dalam perjalanan didalam kereta api steril dan tertib,
tidak ada baik itu free rider sampai penumpang liar maupun pedangan asongan termasuk
gepeng. Selama dalam perjalanan yang ada hanya penumpang yang bertiket sesuai dengan id
card dan petugas.
“Jadi untuk sterilisasi khususnya di Daop 7 kita sinkronkan penertriban terpadu. Kita awali
distasiun Madiun, kita sterilkan baik itu dari pedagang asongan maupun dari gepeng. Terus
untuk sistim bording terus tetap laksanakan seoptimal mungkin, jadi kita sudah laksanakan
sistim bording sudah lama dilaksanakan hanya penumpang bertiket yang sesuasi id card dan
petugas yang diijinkan masuk selain itu tidak diijinkan masuk," kata Gatut Sutiyatmoko.
Terkait tidak diperbolehkannya pedagang asongan berjualan diatas kereta api dan didalam peron
Gatut Sutiyatmoko berkilah, tindakan tersebut diambil hanya semata-mata untuk memberikan
peningkatan pelayanan terbaik kepada penumpang sesuai amanat undang undang bahwa,
kereta api ada standart pelayanan minimum.
"Salah satunya mengkondisikan station tertib, aman dan nyaman," pungkasnya. (Agus/WDA)

Daftar rujukan: (http://rri.co.id/index.php/berita/75669/PT-KAI-Lakukan-Penertiban-Terpadu-
Terhadap-














Lampiran 10.3
Mencermati Perubahan Regulasi BEI

Mengejar Target IPO
Namun, sejumlah kalangan menilai peraturan ini juga dapat menimbulkan kerugian. Biaya
transaksi (transaction cost) dan beban data di sistem akan meningkat seiring dengan
diberlakukannya regulasi ini.
Dua kerugian ini muncul jika volume transaksi bertambah secara signifikan. Yang perlu dicatat
adalah biaya transaksi hanya akan bertambah bagi investor yang meningkatkan frekuensi jual-
beli sahamnya. Sementara itu, beban data di sistem memang akan bertambah karena untuk nilai
investasi yang sama, sistem akan mencatat jumlah transaksi beberapa kali lipat dibanding
sebelumnya. Sosialisasi dan pengecekan kesiapan sistem sebelum go live wajib hukumnya
untuk dilakukan.
Lebih jauh, fraksi harga yang semakin kecil bahkan dapat menjadi kontra-produktif ketika
investor cenderung berada pada posisi hold hingga harga bergerak ke level sesuai ekspektasi. Ini
tentunya membutuhkan waktu lebih panjang karena naik turunnya harga akan melewati lebih
banyak fraksi harga. Jika betul demikian, pendapatan dari perusahaan efek dapat berkurang
karena jumlah transaksi yang lebih sedikit.
Lalu, dengan diluncurkannya peraturan tersebut, apakah sudah cukup? Sebenarnya, ada
beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk membantu BEI mendongkrak jumlah investor.
Pertama, mengejar target perusahaan yang melakukan penawaran perdana saham (initial public
offering/IPO) setiap tahunnya. Dengan memastikan target IPO dapat dicapai setiap tahunnya,
bursa menjadi lebih menarik di mata investor karena pilihan yang semakin beragam dan
kapitalisasi pasar yang lebih besar.
Kedua, menjalin koordinasi dua arah yang baik dengan lembaga terkait, terutama Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk mengeksekusi beberapa kebijakan. Terdapat dua hal yang sedang hangat
dibicarakan, yaitu insentif pajak dan single investor identity (SID). Pada saat ini, insentif pajak
dilakukan dengan memberikan pengurangan beban pajak sebesar lima persen bagi perusahaan
yang kepemilikan publiknya berada pada level di atas 40%.
BEI dan OJK dapat segera merumuskan untuk menurunkan pagu minimum porsi kepemilikan
publik menjadi di bawah 40% guna mendorong emiten lain menerbitkan lebih banyak saham
untuk dimiliki oleh masyarakat luas. Sedangkan, SID rencananya akan dilakukan dengan
memberikan nomor identitas unik kepada masing-masing investor sehingga otoritas dapat
mengawasi lebih dekat setiap transaksi yang dilakukan.
Ketiga – dan yang sering terlewatkan – adalah sosialisasi dan edukasi terhadap calon investor,
terutama mahasiswa dan karyawan swasta. Sosialisasi akan adanya regulasi baru ini merupakan
hal paling penting dalam memastikan BEI dapat mencapai tujuannya, baik untuk meningkatkan
likuiditas maupun menambah jumlah investor dalam rentang waktu yang lebih panjang.

Daftar rujukan: http://ignasiusryan.wordpress.com/tag/artikel/

lampiran 10.4
Nazaruddin Tuding Anas Pembohong


Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengatakan bahwa Ketua
Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum seorang pembohong.Hal itu disampaikan
Nazaruddin untuk menanggapi pernyataan Anas seusai diperiksa penyelidik Komisi
Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan Hambalang, Rabu (27/6/2012).

Menurut Nazaruddin, bohong jika Anas mengaku tidak tahu soal sertifikat tanah Hambalang.
"Pak SBY itu kan bilang kader Partai Demokrat itu santun, cerdas, tapi Anas pembohong," kata
Nazaruddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/6/2012) sebelum diperiksa sebagai
saksi untuk Angelina Sondakh,Menurutnya, Anas yang mengarahkan semua agar sertifikat lahan
Hambalang yang bermasalah itu dapat segera selesai. Selain itu, katanya, benar kalau Anas yang
mengatur pembagian uang dari PT Adhi Karya selaku rekanan proyek ke sejumlah pihak,
termasuk ke Anas sendiri.

"Benar soal uang, dia yang mengatur, soal sertifikat Hambalang, dia yang mengarahkan semua.
Ya itulah kalau pemimpin kayak gitu, bagaimana republik ini?" ucap Nazaruddin.Saat ditanya
soal kepemilikan mobil Toyota Harrier Anas yang katanya pemberian dari PT Adhi Karya dan PT
Wijaya Karya, Nazaruddin menjawab, "Nanti kualat dia."

Seusai diperiksa penyelidik KPK, kemarin, Anas mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang.
Anas juga mengaku ditanya penyelidik soal fungsi dan tugasnya saat menjadi anggota Komisi X
DPR yang bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, dia menjelaskan ke penyelidik KPK soal struktur Partai Demokrat hingga ke
pengelolaan keuangan partai. Saat ditanya soal Toyota Harrier tersebut, Anas enggan menjawab
dengan jelas dan hanya berkata, "Ada-ada saja sampeyan (kamu) ini."

Dugaan keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan Nazaruddin.
Mantan anggota DPR itu mengatakan kalau Anas yang mengatur proyek tersebut. Anas, kata
Nazaruddin, meminta bantuan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto (sekarang
mantan) untuk mempermudah penyelesaian sengketa lahan Hambalang.Nazaruddin juga
menyebut hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres
Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Pernyataan Nazaruddin ini pun dibantah Anas dan
pengacaranya, Firman Wijaya, berkali-kali.

Daftar rujukan: http://rahmatsuharjana.blogspot.com/2012/07/contoh-artikel-rent-
seeking.html
lampiran 10.5a

Moral Hazard Karyawan Pajak, Karena Lemahnya Kontrol Internal

Sun, 04/03/2012 - 13:42 WIB
JAKARTA, RIMANEWS-Belum tuntas kasus Gayus Tambunan, kini terungkap kembali simpanan
karyawan pajak golongan III C sebesar Rp 60 miliar di rekening pribadi. Hal ini menandakan
bahwa lemahnya sistem kontrol pengawasan di lingkunngan perpajakan terhadap orang -
perorang, sehingga siapa saja dapat berbuat seperti mereka. Penyakit tahu sama tahu
dilingkungan perpajakan sudah hal yang umum, bagi mereka – mereka yang mempunyai etika
moral dan integritas yang buruk akan dapat melakukan hal yang sama seperti Gayus dan
Dhana, bahkan bisa lebih dari itu, kata Muhammad Firdaus anggota komisi XI DPR RI.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, terjadinya kasus yang sama di lingkungan
perpajakan, karena lemahnya sistem yang ada di lingkungan itu. Tetapi baikpun sistem yang
dibuat kalau etika moral dan integritas sumber daya manusianya lemah tentu tidak menutup
kemungkinan kasus yang lebih besar dari Gayus dan Dhana akan terjadi di lingkungan
perpajakan. Etika moral dan integritas tentu tidak hanya di tuntut kepada bawahan saja, akan
tetapi para pejabat – pajabat tinggi di Ditjen pajakpun harus lebih dulu memberikan contoh atau
tauladan yang baik kepada para bawahannya, agar kasus pengayaan terhadap diri sendiri tidak
terulang kembali. Sistem yang dibangun harus berlaku untuk siapa saja yang ada di lingkungan
itu tidak boleh tidak, ungkap Muhammad Firdaus.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus bertanggung jawab dan menindak tegas
semua pelaku – pelaku kejahatan yang ada di lingkungan perpajakan dan pemerintah tidak boleh
melakukan tebang pilih dalam menegakkan hukum, siapa saja yang merugikan negara dalam hal
ini perpajakan tentu harus di hukum berat, karena pajak adalah sumber utama penrimaan
negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus mengungkap semua
pelaku – pelaku yang telah merugikan keuangan negara tersebut, baik dari bawah sampai
pejabat tinggi diatasnya. Pemerintah tidak boleh menutup mata dalam kasus ini dan harus
segera menuntaskan permasalahan sampai keakar – akarnya, jangan sampai berlarut – berlarut
seperti kasus Gayus, papar politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 – Pasuruan dan
Probolinggo ini.[Ach]

Daftar rujukan: http://www.rimanews.com/read/20120304/56030/moral-hazard-karyawan-
pajak-karena-lemahnya-kontrol-internal







lampiran 10.5b
Underwriting Dalam Asuransi Kesehatan Individu

Underwriting Dalam Asuransi Kesehatan Individu - Mungkin istilah underwriting ini masih terasa
asing ditelinga kita yang masih awam mengenai asuransi. Jadi apakah yang dimaksud dengan
underwriting dalam asuransi kesehatan individu?
Underwriting dalam asuransi kesehatan individu adalah proses untuk menentukan apakah
suatu permohonan pembelian produk asuransi kesehatan diterima atau ditolak, hal ini
berdasarkan Informasi individu yang anda serahkan pada perusahaan asuransi, Informasi ini
biasanya mengenai usia, jenis kelamin dan riwayat kesehatan anda . Walaupun sepertinya sepele
tapi Informasi inilah yang digunakan sebagai dasar oleh perusahaan asuransi untuk
memutuskan apakah akan menerima aplikasi anda ataukah tidak, dan berapa besarnya premi
yang akan dikenakan.
Dalam artikel asuransi biasanya menerangkan alasan diperlukannya underwriting dalam
asuransi kesehatan individu adalah untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya adverse
selection. Adverse selection adalah suatu fenomena dimana terjadi ketidakseimbangan informasi
yang dimiliki oleh perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Informasi sesungguhnya
mengenai kondisi kesehatan peserta asuransi biasanya hanya diketahui oleh peserta itu sendiri,
sedangkan perusahaan asuransi kurang mengetahui atau memahami dengan baik informasi
tersebut.
Apabila motivasi utama seseorang membeli produk asuransi kesehatan karena memiliki status
kesehatan yang buruk dan apabila permohonan aplikasinya dikabulkan oleh perusahaan
asuransi, maka ia akan memiliki probabilitas yang tinggi untuk menikmati pelayanan kesehatan
yang lebih baik, Jika premi yang dikenakan tidak disesuaikan dengan resiko kesehatan pemohon
maka dapat membahayakan kelangsungan bisnis perusahaan asuransi itu sendiri. Oleh karena
itulah perusahaan asuransi harus mengkaji terlebih dahulu secara cermat setiap permohonan
dari calon peserta asuransi.
Perusahaan asuransi yang menggunakan tekhnik underwriting dapat memprediksi apakah calon
pesrta asuransi (tertanggung) akan membutuhkan biaya yang tinggi ataukah tidak, yaitu dengan
melihat riwayat kesehatannya.

Daftar rujukan: http://tentangasuransijiwa.blogspot.com/2012/04/underwriting-dalam-
asuransi-kesehatan.html