Legal Drafting UMY
Content
METODOLOGI PEMBENTUKAN HUKUM • Hukum (dalam arti hukum yang dikonstruksi) Dalam ilmu pembentukan hukum, hukum ditelaah dari sudut pandang pembentuk hukum. Bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur peristiwa atau perilaku manusia untuk waktu yang akan datang. • Pembentuk Hukum. A. Pembentuk hukum perundang-undangan. 1. pemegang kekuasaan pembentukan undangundang (legislatif). 2. pemegang kekuasaan pelaksanaan (eksekutif); B. Pembentuk hukum di luar perundang-undangan. 1. himpunan perorangan. 2. himpunan lembaga swasta. 3. himpunan lembaga keagamaan.
Hukum di luar perundangundangan. timbul karena perjanjian. mengikat karena asas pacta sunt servanda. bentuk : - peraturan lembaga, - keputusan eksekutif lembaga, atau - kontrak (perjanjian).
Perundang-undangan I. Peraturan. a. Undang-Undang Dasar; b. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah; 1. Peraturan Daerah Propinsi; 2. Peraturan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Desa.
RS Pemerintah
Pusat UUD UU/ PP/ Keppres
Negara
Daerah
Pemda
UU Pemda
Perda
Pem. Pusat (Depkes/Depkeu)
UU / PP
Perjan (RS)
RSUD
STATUTA
Peraturan RS SK Direktur dst
Peraturan RS SK Direktur dst
STATUTA
RS Swasta
- UU Yayasan - Akta Pendirian: (AD/ART)
SK Yayasan
Badan Hukum (Yayasan)
RS Peraturan RS SK Direktur dst
RS Swasta
- UU PT Badan Hukum (PT) - Akta Pendirian: Persh Perseorangan (AD/ART) Rumah Sakit Peraturan RS SK Direktur dst
Bylaw • Regulation made by local authority or corporation • Laws, rules, regulations, orders and constitutions of corporations for governing their members • Segala peraturan, ketentuan yang dibuat oleh suatu organisasi, perkumpulan untuk mengatur anggota-anggotanya Hospital bylaw ?
Sejarah
Sosial Budaya
Kebiasaan
Perkembangan Hukum
HOSPITAL BYLAWS
Filosofi
Visi & Misi
Tujuan
Hospital bylaws (Hbl)
• Apa saja bentuk-bentuk Hbl ? • Apakah Hbl tersebut sudah dibuat atas persetujuan (mendapat kuasa) dari pemilik ? • Apakah Hbl hanya berlaku secara intern ? Atau juga berlaku bagi semua pihak yang berhubungan dengan RS (pasien, dokter, pengunjung, dll) ? • Bagaimana hubungan antara pemilik dengan pengurus RS ? • Bagaimana hubungan antara Hbl dengan hukum ?
Ciri & Substansi Hbl • • • • •
Tailor-made Perpanjangan tangan hukum Berkaitan dengan seluruh manajemen RS Rumusan : jelas, tegas dan terperinci Hirarkis dan sistematis
Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Peraturan RS Bidang Umum Bidang Medik Surat Keputusan Pengumuman
Anggaran Dasar • Dasar pendirian badan hukum • Mengatur hal-hal yang sangat pokok berkaitan dengan badan hukum tsb • Merupakan ‘payung hukum’
Anggaran Rumah Tangga • Peraturan pelaksanaan dari A.D. • Memuat garis-garis besar dan peraturan dasar (pokok) yang penting : - Visi & Misi - Struktur Organisasi - Kebijakan-kebijkan startegis - Urutan jenjang Peraturan Dasar RS -Hubungan antara pemilik dengan direksi - Hak, Kewajiban, Tanggungjawab, wewenang - Rapat-rapat - Kedudukan & Fungsi Komite Medik - Masa jabatan direksi - dll
Peraturan Rumah Sakit • Mengatur hal-hal yang langsung berhubungan dengan manajemen RS berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan • Ada tingkatan-tingkatan : - Strategis : direktur dengan owner - Administratif : direktur dan staf - Operasional : SOP, Juklak, Juknis • Materi : - Bidang Umum - Bidang Medis
Bidang Umum : Mengatur pelaksanaan UU yang menyangkut dunia perumahsakitan yang bersifat umum Kebijakan-kebijakan direksi dalam mengelola RS Tidak ada masa berlaku : sampai dicabut dengan PRS yang baru Antara lain mengatur : • Hak & Kewajiban pasien • Hak & Kewajiban dokter • Hak & Kewajiban RS • Informed Consent • Wajib simpan rahasia kedokteran • Kontrak-kontrak kerja • Persyaratan Kerja, Jaminan Keselamatan & Kesehatan Kerja • dll
Bidang Medis : • Peraturan tentang Komite Medik • Hubungan antara direksi dengan tenaga medik • Peraturan Umum tentang tenaga medik • Persyaratan untuk merawat pasien • Panitia etik kedokteran • Panitia etika RS • dll
Surat Keputusan • Pengangkatan karyawan • Pemberhentian kerja • Pedoman umum tentang pimpinan terhadap kebijakan-kebijakan terhadap berbagai bagian/unit • dll
Pengumuman • Hal-hal yang perlu diketahui dalam kalangan luas, baik intern maupun ekstern • Pemberitahuan yang berlaku sekali (einmalig)
Bidang Ketenagakerjaan • Perjanjian Kerja Bersama / Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) • Peraturan Perusahaan • Perjanjian Kerja
Perjanjian Kerja Bersama • Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. • Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. • Penyusunan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyawarah. • Perjanjian kerja bersama dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
• Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah • Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat : a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. • Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
Peraturan Perusahaan
• Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. • Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. • Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. • Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.
• Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. • Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh. • Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/ buruh adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
• Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat : a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; c. syarat kerja; d. tata tertib perusahaan; dan e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. • Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. • Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. • Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan meng hendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani. • Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya
Perjanjian Kerja • •
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Perjanjian kerja dibuat atas dasar : • kesepakatan kedua belah pihak; • kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; • adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan • pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
• Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat : a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya; f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
• Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas : a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja berakhir apabila : • pekerja meninggal dunia; • berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; • adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau • adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Struktur kaidah (norma) hukum • subyek kaidah (norma) : menunjuk pada subyek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan. • obyek kaidah (norma) : menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur. • operator kaidah (norma) : menunjuk pada cara bagaimana obyek kaidah diatur (misal: menetapkan keharusan atau larangan, memberikan hak atau membebankan kewajiban ) • kondisi kaidah (norma) : menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
• Keempat unsur kaidah (norma) tsb bersifat konstitutif yang satu sama lain saling terkait dan secara bersamaan akan menentukan isi dan wilayah penerapan / jangkauan berlakunya; • Dalam praktek, susunan keempat kaidah tsb tidak harus berurutan, tetapi (se)harus(nya) ada dan dapat diidentifikasi dalam setiap rumusan pasal/klausul.
“Barangsiapa meniru, memalsukan uang kertas dan/atau dengan sengaja menyimpan serta mengedarkan uang kertas tiruan atau uang kertas palsu diancam dengan hukuman penjara” • Subyek kaidah : barangsiapa setiap orang • Obyek kaidah : meniru, memalsukan uang kertas, menyimpan serta mengedarkan uang kertas tiruan atau uang kertas palsu atau uang kertas palsu • Operator kaidah : diancam dengan hukuman penjara berarti dilarang (larangan) • Kondisi kaidah : dengan sengaja
Pasal 28 UU Praktik Kedokteran : “Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi”
• Subyek kaidah : setiap dokter atau dokter gigi • Operator kaidah : kewajiban • Obyek kaidah : mengikuti pendidkan dan pelatihan …. • Kondisi kaidah : yang berpraktik
Pasal 48 UU Praktik Kedokteran : “Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran” • Subyek kaidah : Setiap dokter atau dokter gigi • Kondisi kaidah : dalam melaksanakan praktik kedokteran • Operator kaidah : kewajiban • Obyek kaidah : menyimpan rahasia kedokteran
Sifat Kaidah Hukum Umum-Abstrak : “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib memelihara kelestarian, kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang”. Umum-Konkrit : “Semua kegiatan usaha yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RKL dan RPL oleh instansi yang berwenang”. Individual-Abstrak: “RS. XYZ wajib menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam izin pembuangan limbah cair yang ditetapkan” Individual-Konkrit : “RS. XYZ hanya diizinkan membuang limbah cair sesuai baku mutu sebagai berikut : BOD 150 mg/L, COD 350 mg/L, Padatan Tersuspensi Total 150 mg/L dan pH 6-9”
Jenis Kaidah Hukum Perintah Perilaku
Larangan Dispensasi Izin
Kewenangan Sanksi Kualifikasi Peralihan
Kaidah Perilaku : - menetapkan bagaimana harus / boleh berperilaku - mengatur perilaku orang - terdiri dari beberapa bentuk : • Kaidah Perintah : Kewajiban untuk melakukan sesuatu ‘wajib’,’ harus’, ’terikat untuk’, ‘berkewajiban untuk’ (“Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis”) • Kaidah Larangan : Kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu ‘dilarang’, ‘tidak boleh’, ‘tidak dapat’ (“Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”)
• Kaidah Dispensasi : pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diwajibkan/diharuskan ‘dibebaskan dari kewajiban’, ‘dikecualikan dari kewajiban’, ‘tidak berkewajiban’ (“Dikecualikan dari kewajiban memiliki visa adalah bagi kapten, nakhoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia”) • Kaidah Izin : pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang atau tidak boleh dilakukan ‘boleh’, ‘diizinkan untuk’, ‘dapat’ (“Badan hukum swasta diizinkan menyelenggarakan usaha di bidang telekomunikasi setelah memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan”)
Keempat bentuk kaidah perilaku tsb memiliki hubungan logikal dan implikasi tertentu yang dapat dirumuskan : • Hubungan Kontraris : Sebuah perintah dan sebuah larangan saling mengecualikan satu sama lain Sebuah perilaku yang diperintahkan tidak mungkin sekaligus sebagai sebuah perilaku yang tidak boleh (dilarang) dilakukan, demikian pula sebaliknya. • Hubungan sub-alternasi : Antara perintah dengan izin, antara larangan dengan dispensasi terdapat hubungan yang bersifat implikatif jika orang mengemban kewajiban untuk melakukan sesuatu maka orang tersebut pasti juga memiliki izin untuk melakukan itu; Jika suatu perilaku tertentu dilarang, maka orang harus dibebaskan dari kewajiban untuk melakukannya.
• Hubungan Kontradiksi : Sebuah perintah dan dispensasi atau sebuah larangan dan izin tidak dapat berlaku bersama-sama orang tidak dapat mempunyai kewajiban sesuatu sedangkan pada saat yang sama ia juga dibebaskan untuk tidak melakukan kewajiban tersebut; Seseorang tidak dapat dilarang untuk melakukan sesuatu sedangkan pada saat yang sama ia juga dibolehkan untuk melakukan hal tersebut. • Hubungan sub-kontraris : Sebuah izin dan dispensasi tidak saling meniadakan sebab orang dapat mempunyai izin untuk melakukan sesuatu dan pada saat yang sama ia diperbolehkan (mempunyai izin) untuk tidak melakukan hal tersebut.
Kaidah Kewenangan : Menetapkan siapa yang berhak/berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku Kewenangan untuk : • Menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku orang; • Menentukan dengan prosedur bagaimana kaidah perilaku ditetapkan; • Menentukan bagaimana suatu kaidah harus diterapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan. Struktur logikal : • Terhadap sebuah kewenangan (competence) muncul implikasi dalam bentuk kewajiban dari pihak lain untuk menundukkan diri. • Sebaliknya terhadap ketidakberwenangan mengakibatkan imunitas atau tidak ada kewajiban pihak lain untuk menundukkan diri.
Kaidah Sanksi : • Memuat reaksi yuridis atau akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kaidah tertentu • Berisi kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu • Berdasarkan bidang hukum, ada 3 kelompok utama : - Sanksi administratif - Sanksi Pidana - Sanksi Perdata • Berdasarkan tujuannya, ada 2 macam : - Sanksi yg bersifat reparatoir (pemulihan keadaan) - Sanksi yg bersifat condemnatoir (hukuman badan dan/atau denda)
Kaidah Kualifkasi : • Menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseoang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu; Atau sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu • Digunakan untuk menentukan jenis peristiwa atau keadaan tertentu dikaitkan dengan akibat hukum tertentu Contoh : • Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan melalaui PTUN adalah : a. ………………. b. ……………… • Tidak termasuk dalam pengertian keputusan pejabat tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah: a. ……………….. b. ………………..
Kaidah Peralihan : • Sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundangundangan denga keadaan sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku. • Berfungsi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum dan memberi jaminan perlindungan hukum bagi subyek hukum tertentu. Contoh : • Segala peraturan atau badan yang telah ada tetap berlaku selama belum atau tidak diganti menurut undang-undang ini • Segala izin yang telah diberikan menurut peraturan yang lama tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
Hukum di luar perundangundangan. timbul karena perjanjian. mengikat karena asas pacta sunt servanda. bentuk : - peraturan lembaga, - keputusan eksekutif lembaga, atau - kontrak (perjanjian).
Perundang-undangan I. Peraturan. a. Undang-Undang Dasar; b. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah; 1. Peraturan Daerah Propinsi; 2. Peraturan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Desa.
RS Pemerintah
Pusat UUD UU/ PP/ Keppres
Negara
Daerah
Pemda
UU Pemda
Perda
Pem. Pusat (Depkes/Depkeu)
UU / PP
Perjan (RS)
RSUD
STATUTA
Peraturan RS SK Direktur dst
Peraturan RS SK Direktur dst
STATUTA
RS Swasta
- UU Yayasan - Akta Pendirian: (AD/ART)
SK Yayasan
Badan Hukum (Yayasan)
RS Peraturan RS SK Direktur dst
RS Swasta
- UU PT Badan Hukum (PT) - Akta Pendirian: Persh Perseorangan (AD/ART) Rumah Sakit Peraturan RS SK Direktur dst
Bylaw • Regulation made by local authority or corporation • Laws, rules, regulations, orders and constitutions of corporations for governing their members • Segala peraturan, ketentuan yang dibuat oleh suatu organisasi, perkumpulan untuk mengatur anggota-anggotanya Hospital bylaw ?
Sejarah
Sosial Budaya
Kebiasaan
Perkembangan Hukum
HOSPITAL BYLAWS
Filosofi
Visi & Misi
Tujuan
Hospital bylaws (Hbl)
• Apa saja bentuk-bentuk Hbl ? • Apakah Hbl tersebut sudah dibuat atas persetujuan (mendapat kuasa) dari pemilik ? • Apakah Hbl hanya berlaku secara intern ? Atau juga berlaku bagi semua pihak yang berhubungan dengan RS (pasien, dokter, pengunjung, dll) ? • Bagaimana hubungan antara pemilik dengan pengurus RS ? • Bagaimana hubungan antara Hbl dengan hukum ?
Ciri & Substansi Hbl • • • • •
Tailor-made Perpanjangan tangan hukum Berkaitan dengan seluruh manajemen RS Rumusan : jelas, tegas dan terperinci Hirarkis dan sistematis
Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Peraturan RS Bidang Umum Bidang Medik Surat Keputusan Pengumuman
Anggaran Dasar • Dasar pendirian badan hukum • Mengatur hal-hal yang sangat pokok berkaitan dengan badan hukum tsb • Merupakan ‘payung hukum’
Anggaran Rumah Tangga • Peraturan pelaksanaan dari A.D. • Memuat garis-garis besar dan peraturan dasar (pokok) yang penting : - Visi & Misi - Struktur Organisasi - Kebijakan-kebijkan startegis - Urutan jenjang Peraturan Dasar RS -Hubungan antara pemilik dengan direksi - Hak, Kewajiban, Tanggungjawab, wewenang - Rapat-rapat - Kedudukan & Fungsi Komite Medik - Masa jabatan direksi - dll
Peraturan Rumah Sakit • Mengatur hal-hal yang langsung berhubungan dengan manajemen RS berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan • Ada tingkatan-tingkatan : - Strategis : direktur dengan owner - Administratif : direktur dan staf - Operasional : SOP, Juklak, Juknis • Materi : - Bidang Umum - Bidang Medis
Bidang Umum : Mengatur pelaksanaan UU yang menyangkut dunia perumahsakitan yang bersifat umum Kebijakan-kebijakan direksi dalam mengelola RS Tidak ada masa berlaku : sampai dicabut dengan PRS yang baru Antara lain mengatur : • Hak & Kewajiban pasien • Hak & Kewajiban dokter • Hak & Kewajiban RS • Informed Consent • Wajib simpan rahasia kedokteran • Kontrak-kontrak kerja • Persyaratan Kerja, Jaminan Keselamatan & Kesehatan Kerja • dll
Bidang Medis : • Peraturan tentang Komite Medik • Hubungan antara direksi dengan tenaga medik • Peraturan Umum tentang tenaga medik • Persyaratan untuk merawat pasien • Panitia etik kedokteran • Panitia etika RS • dll
Surat Keputusan • Pengangkatan karyawan • Pemberhentian kerja • Pedoman umum tentang pimpinan terhadap kebijakan-kebijakan terhadap berbagai bagian/unit • dll
Pengumuman • Hal-hal yang perlu diketahui dalam kalangan luas, baik intern maupun ekstern • Pemberitahuan yang berlaku sekali (einmalig)
Bidang Ketenagakerjaan • Perjanjian Kerja Bersama / Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) • Peraturan Perusahaan • Perjanjian Kerja
Perjanjian Kerja Bersama • Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. • Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. • Penyusunan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyawarah. • Perjanjian kerja bersama dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
• Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah • Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat : a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. • Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
Peraturan Perusahaan
• Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. • Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. • Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. • Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.
• Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. • Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh. • Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/ buruh adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
• Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat : a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; c. syarat kerja; d. tata tertib perusahaan; dan e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. • Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. • Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. • Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan meng hendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani. • Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya
Perjanjian Kerja • •
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Perjanjian kerja dibuat atas dasar : • kesepakatan kedua belah pihak; • kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; • adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan • pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
• Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat : a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya; f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
• Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas : a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja berakhir apabila : • pekerja meninggal dunia; • berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; • adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau • adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Struktur kaidah (norma) hukum • subyek kaidah (norma) : menunjuk pada subyek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan. • obyek kaidah (norma) : menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur. • operator kaidah (norma) : menunjuk pada cara bagaimana obyek kaidah diatur (misal: menetapkan keharusan atau larangan, memberikan hak atau membebankan kewajiban ) • kondisi kaidah (norma) : menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
• Keempat unsur kaidah (norma) tsb bersifat konstitutif yang satu sama lain saling terkait dan secara bersamaan akan menentukan isi dan wilayah penerapan / jangkauan berlakunya; • Dalam praktek, susunan keempat kaidah tsb tidak harus berurutan, tetapi (se)harus(nya) ada dan dapat diidentifikasi dalam setiap rumusan pasal/klausul.
“Barangsiapa meniru, memalsukan uang kertas dan/atau dengan sengaja menyimpan serta mengedarkan uang kertas tiruan atau uang kertas palsu diancam dengan hukuman penjara” • Subyek kaidah : barangsiapa setiap orang • Obyek kaidah : meniru, memalsukan uang kertas, menyimpan serta mengedarkan uang kertas tiruan atau uang kertas palsu atau uang kertas palsu • Operator kaidah : diancam dengan hukuman penjara berarti dilarang (larangan) • Kondisi kaidah : dengan sengaja
Pasal 28 UU Praktik Kedokteran : “Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi”
• Subyek kaidah : setiap dokter atau dokter gigi • Operator kaidah : kewajiban • Obyek kaidah : mengikuti pendidkan dan pelatihan …. • Kondisi kaidah : yang berpraktik
Pasal 48 UU Praktik Kedokteran : “Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran” • Subyek kaidah : Setiap dokter atau dokter gigi • Kondisi kaidah : dalam melaksanakan praktik kedokteran • Operator kaidah : kewajiban • Obyek kaidah : menyimpan rahasia kedokteran
Sifat Kaidah Hukum Umum-Abstrak : “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib memelihara kelestarian, kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang”. Umum-Konkrit : “Semua kegiatan usaha yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RKL dan RPL oleh instansi yang berwenang”. Individual-Abstrak: “RS. XYZ wajib menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam izin pembuangan limbah cair yang ditetapkan” Individual-Konkrit : “RS. XYZ hanya diizinkan membuang limbah cair sesuai baku mutu sebagai berikut : BOD 150 mg/L, COD 350 mg/L, Padatan Tersuspensi Total 150 mg/L dan pH 6-9”
Jenis Kaidah Hukum Perintah Perilaku
Larangan Dispensasi Izin
Kewenangan Sanksi Kualifikasi Peralihan
Kaidah Perilaku : - menetapkan bagaimana harus / boleh berperilaku - mengatur perilaku orang - terdiri dari beberapa bentuk : • Kaidah Perintah : Kewajiban untuk melakukan sesuatu ‘wajib’,’ harus’, ’terikat untuk’, ‘berkewajiban untuk’ (“Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis”) • Kaidah Larangan : Kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu ‘dilarang’, ‘tidak boleh’, ‘tidak dapat’ (“Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”)
• Kaidah Dispensasi : pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diwajibkan/diharuskan ‘dibebaskan dari kewajiban’, ‘dikecualikan dari kewajiban’, ‘tidak berkewajiban’ (“Dikecualikan dari kewajiban memiliki visa adalah bagi kapten, nakhoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia”) • Kaidah Izin : pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang atau tidak boleh dilakukan ‘boleh’, ‘diizinkan untuk’, ‘dapat’ (“Badan hukum swasta diizinkan menyelenggarakan usaha di bidang telekomunikasi setelah memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan”)
Keempat bentuk kaidah perilaku tsb memiliki hubungan logikal dan implikasi tertentu yang dapat dirumuskan : • Hubungan Kontraris : Sebuah perintah dan sebuah larangan saling mengecualikan satu sama lain Sebuah perilaku yang diperintahkan tidak mungkin sekaligus sebagai sebuah perilaku yang tidak boleh (dilarang) dilakukan, demikian pula sebaliknya. • Hubungan sub-alternasi : Antara perintah dengan izin, antara larangan dengan dispensasi terdapat hubungan yang bersifat implikatif jika orang mengemban kewajiban untuk melakukan sesuatu maka orang tersebut pasti juga memiliki izin untuk melakukan itu; Jika suatu perilaku tertentu dilarang, maka orang harus dibebaskan dari kewajiban untuk melakukannya.
• Hubungan Kontradiksi : Sebuah perintah dan dispensasi atau sebuah larangan dan izin tidak dapat berlaku bersama-sama orang tidak dapat mempunyai kewajiban sesuatu sedangkan pada saat yang sama ia juga dibebaskan untuk tidak melakukan kewajiban tersebut; Seseorang tidak dapat dilarang untuk melakukan sesuatu sedangkan pada saat yang sama ia juga dibolehkan untuk melakukan hal tersebut. • Hubungan sub-kontraris : Sebuah izin dan dispensasi tidak saling meniadakan sebab orang dapat mempunyai izin untuk melakukan sesuatu dan pada saat yang sama ia diperbolehkan (mempunyai izin) untuk tidak melakukan hal tersebut.
Kaidah Kewenangan : Menetapkan siapa yang berhak/berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku Kewenangan untuk : • Menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku orang; • Menentukan dengan prosedur bagaimana kaidah perilaku ditetapkan; • Menentukan bagaimana suatu kaidah harus diterapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan. Struktur logikal : • Terhadap sebuah kewenangan (competence) muncul implikasi dalam bentuk kewajiban dari pihak lain untuk menundukkan diri. • Sebaliknya terhadap ketidakberwenangan mengakibatkan imunitas atau tidak ada kewajiban pihak lain untuk menundukkan diri.
Kaidah Sanksi : • Memuat reaksi yuridis atau akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kaidah tertentu • Berisi kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu • Berdasarkan bidang hukum, ada 3 kelompok utama : - Sanksi administratif - Sanksi Pidana - Sanksi Perdata • Berdasarkan tujuannya, ada 2 macam : - Sanksi yg bersifat reparatoir (pemulihan keadaan) - Sanksi yg bersifat condemnatoir (hukuman badan dan/atau denda)
Kaidah Kualifkasi : • Menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseoang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu; Atau sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu • Digunakan untuk menentukan jenis peristiwa atau keadaan tertentu dikaitkan dengan akibat hukum tertentu Contoh : • Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan melalaui PTUN adalah : a. ………………. b. ……………… • Tidak termasuk dalam pengertian keputusan pejabat tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah: a. ……………….. b. ………………..
Kaidah Peralihan : • Sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundangundangan denga keadaan sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku. • Berfungsi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum dan memberi jaminan perlindungan hukum bagi subyek hukum tertentu. Contoh : • Segala peraturan atau badan yang telah ada tetap berlaku selama belum atau tidak diganti menurut undang-undang ini • Segala izin yang telah diberikan menurut peraturan yang lama tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
