Powerpoint Cyber Law & Cyber Crime

CYBER LAW & CYBER CRIME
Di susun Oleh:


 Erni Dwi Larasati ( 18120251 )
 Desi Nur Anggraini ( 12129972 )

Kelas: 12.4B.04


DEFINISI CYBER CRIME

Cybercrime merupakan bentik-bentuk kejahatan yang timbul
karena pemanfaatan teknologi internet beberapa pandapat
mengasumsikan cybercrime dengan komputer crime.the U.S
department of justice memberikan pengertian komputer crime
sebagai “any illegal act requiring knowledge of komputer technologi
for its perpetration,investigation,or prosecution”pengertian tersebut
indentik dengan yang diberikan organization of European
community development,yang mendefinisikan komputer crime
sebagai “any illegal,unethical or unauthorized behavior relating to
the automatic processing or the transmission of data “adapun andi
hamzah (1989) dalam tulisannya “aspek –aspek pidana dibidang
komputer “mengartikan kejahatan komputer sebagai “Kejahatan di
bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan
komputer secara ilegal”.
KARAKTERISTIK CYBER CRIME
Selama ini dalam kejahatan konvensional, dikenal adanya dua jenis kejahatan
sebagai berikut:
 Kejahatan Kerah Biru (Blue Collar Crime)
 Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)
Karakteristik unik dari kejahatan didunia maya tersebut antara lain menyangkut
lima hal berikut :
 Ruang lingkup kejahatan
 Sifat kejahatan
 Pelaku kejahatan
 Modus kejahatan
 Jenis-jenis kerugian yang ditimbulkan.
Dari beberapa karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya
maka cyber crime dapat diclasifikasikan menjadi :
 Cyber piracy
 Cyber trespass
 Cyber vandalism



JENIS-JENIS CYBER CRIME

 Cyber crime sebagai tindakan kejahatan murni.
 Cyber crime sebagai tindakan kejahatan abu-abu.
 Cyber crime yang menyerang individu.
 Cyber crime yang menyerang hak cipta (Hak milik).
 Cyber crime yang menyerang pemerintah .

PENYEBAB TERJADINYA CYBER CRIME
 Akses internet yang tidak terbatas
 Kelalaian pengguna komputer
 Mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya
 Para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi
dan rasa ingin tahu yang besar





PENANGGULANGAN CYBER CRIME
cara penanggulangan secara global :
 Modernisasi hukum pidana nasional berserta hukum acaranya
diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan
kejahatan tersebut.
 Peningkatan standar pengamanan system jaringan komputer
nasional sesuai dengan standar internasional.
 Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai
upaya pencegahan, inventigasi, dan penuntutan perkara-perkara
yang berhubungan dengan cybercrime.
 Meningkatkan kesadaran warga Negara mengenai bahaya cyber
crime dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut.
 Meningkatkan kerja sama antar Negara dibidang teknologi mengenai
hukum pelanggaran cyber crime.

CYBER CRIME DAN PENEGAKAN HUKUM

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih dijadikan
sebagai dasar hukum untuk menjaring cyber crime, khususnya jenis
cyber crime yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP.
Beberapa dasar hukum dalam KUHP yang digunakan oleh aparat
penegak hukum antara lain:
1.Pasal 167 KUHP
2. Pasal 406 ayat (1) KUHP
3. Pasal 282 KUHP
4. Pasal 378 KUHP
5. Pasal 112 KUHP
6. Pasal 362 KUHP
7. Pasal 372 KUHP

CYBER LOW DAN RUANG LINGKUP

Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyber
space Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek
yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum
yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang
dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia cyber
atau maya.
Perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa provider di Indonesia
sadar atau tidak merupakan pihak yang berperanan sangat penting dalam
memajukan perkembangan cyber law di Indonesia dimana fungsi-fungsi
yang mereka lakukan seperti :
 Perjanjian aplikasi rekening pelanggan internet;
 Perjanjian pembuatan desain home page komersial;
 Perjanjian reseller penempatan data-data di internet server;
 Penawaran-penawaran penjualan produk-produk komersial melalui
internet;
 Pemberian informasi yang di update setiap hari oleh home page
komersial;
 Pemberian pendapat atau polling online melalui internet.

Ruang Lingkup cyber law

 Hak Cipta (Copy Right)
 Hak Merk (Trademark)
 Pencemaran nama baik (Defamation)
 Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
 Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal
Access)
 Pengaturan sumber daya internet seperti IP Address, domain name
 Kenyamanan Individu (Privacy)
 Prinsip kehati-hatian (Duty care)
 Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat
 Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll
 Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital
 Pornografi
 Pencurian melalui Internet
 Perlindungan Konsumen
 Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti
e-commerce, e-government, e-education dll.



Penyadapan Negara Asing terhadap Indonesia

Beberapa waktu lalu rakyat Indonesia dikejutkan publikasi dari
Wikileaks, situs pembobol informasi rahasia elektronik terkemuka, yang
menyebutkan bahwa pemerintah Australia telah melakukan penyadapan
terhadap sejumlah nomor telepon seluler (handphone) yang diduga milik
pejabat tinggi negara, para tokoh dan Ibu Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11
Tahun 2008 mengatur ketentuan hukum terkait informasi dan transaksi
berbasis elektronik yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan
perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE ini, baik yang berada
di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia,
yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar
wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.



Tindak pidana penyadapan, selain diatur dalam UU ITE, juga
ditetapkan dalam UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi. Tanpa memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan peraturan perundang – undangan yang berlaku terlebih
Operator Telekomunikasi tidak diperkenankan / dilarang menyadap
nomor telepon atau handphone milik orang tertentu. Pelanggaran
terhadap UU ini dapat diancam hukuman penjara 15 tahun
(pasal 56).

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan
penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan,
pesan, informasi atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui
telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.