Recover

Published on December 2016 | Categories: Documents | Downloads: 72 | Comments: 0 | Views: 753
of 108
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

2

MADRASAH ALIYAH NEGERI KRECEK

3.

4

STANDAR KOMPETENSI 1
Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan Pancasla sebagai ideologi terbuka
PERTEMUAN ke 1

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

A. Pancasila 1. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara 2. Fungsi pokok Pancasila 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka

5.

1. Sejarah Singkat Pancasila

Sejarah Pancasila diawali dengan terbentuknya BPUPKI tanggal 29 April 1945, dilantik tanggal 28 Mei 1945, dengan ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dua orang Wakil : Ichibangase (Jepang) dan R.P. Soeroso dengan jumlah anggota 60 orang. Dengan tugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bersidang sebanyak dua kali yaitu sidang pertama dari tanggal 29 Mei – 1 juni 1945 Menghasilkan rumusan rancangan dasar negara Pancasila dan sidang ke dua tanggal 10 – 16 Juli 1945 menghasilkan rumusan rancangan UUD
RUMUSAN PANCASILA SELAMA SIDANG BPUPKI : Mr. Mohammad Yamin mengusulkan lewat pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ke-Tuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat Mr. Mohammad Yamin dalam penyerahan naskah Rancangan UUD dalam bagian Pembukaannya (dalam bentuk tertulis) terdapat rumusan lima dasar negara yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan, Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permuasyaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Prof. Soepomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 : 1. Paham negara kesatuan 2. Warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya setiap saat ingat kepada Tuhan 3. Sistim Badan permusyawaratan 4. Ekonomi negara bersifat kekeluargaan 5. Hubungan antarbangsa yang bersifat Asia Timur Raya

6

Ir. Soekarno dalam pidatonya 1 juni 1945 selain menyampaikan rumusan dasar negara juga menyampaikan istilah Pancasila sebagai dasar negara 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan Rumusan di luar sidang BPUPKI yaitu tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil yang Berjumlah 9 orang termasuk ketuanya Ir. Soekarno berhasil membuat rancangan Pembukaan UUD yg terkenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter) memuat rumusan dasar negara: 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan makaPada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moch. Hatta. Badan yang mula-mula sebagai bentukan Jepang. Setelah Proklamasi Kemedekaan 17 Agustus 1945 disempurnakan lagi keanggotaannya dari 21 orang menjadi 29 orang termasuk ketua dan wakil ketua dengan menambah beberapa anggota baru. Selanjutnya badan ini memiliki sifat nasional sebagai badan nasional Indonesia

Sehari setelah kemedekaan Indonesia, PPKI bersidang untuk pertama kalinya dengan menghasilkan : 1. Pancasila sebagai dasar negara, yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 2. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 3. Ir. Soekarno dan Drs. M Hatta sebagai presiden dan wakil presiden

7

2. Fungsi Ideologi Pancasila
Struktur kognitif artinya : keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam

Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia
Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak

Fungsi Ideologi Pancasila

Bekal & jalan bagi seseorang utk menemukan identitasnya

Kekuatan yang mampu memberikan semangat serta mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencari tujuan

Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta melaksanakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma

8

DISKUSIKANLAH
1
Apakah yang melatar belakangi penjajahan Jepang bersedia akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI ?

2

Berhasilkah BPUPKI melaksanakan tugasnya dan apa buktinya ?

3

Pada waktu UUD 1945 diamandemen oleh MPR dimasa Reformasi. Kenapa MPR tidak melakukan amandemen terhadap Pembukaan UD 1945 ?

9

JAWABAN
Karena Jepang terus mengalami kekalahan dalam melawan sekutu di bawah pimpinan AS dalam perang Asia Timur Raya dan selanjutnya menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dengan janji bersedia memberikan kemerdekaan

1

2

Berhasil. Buktinya : 1. rancangan rumusan dasar negara (Pancasila), 2. rancangan rumusan UUD

3

Karena amandemen terhadap Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran terhadap negara Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, sebab Pembukaan UUD 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental yaitu Pancasila sebagai dasar negara

10

11

12

STANDAR KOMPETENSI 1
Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan Pancasla sebagai ideologi terbuka

PERTEMUAN ke 2

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Menurut Frans Magnis Suseno
IDEOLOGI TERTUTUP IDEOLOGI

IDEOLOGI TERBUKA

13
a. nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat atau bangsa. Jadi bukan berasal dari masyarakat atau bangsa, namun berasal dari sekelompok orang yang punya kepentingan CiRi


CiRi IDeo Logi Ter Tu tup
b. adanya sifat pemaksaan terhadap penerapan ideologi tersebut

C. isinya bukan hanya nilai-nilai atau cita-cita tertentu melainkan terdiri atas tuntutan-tuntutan yang nyata, operasional dan diajukan dengan mutlak

14
a. nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi digali dari moral budaya masyarakatnya sendiri

Ciri -

Ciri
Ideo Logi

b. ideologinya bukan berasal dari sekelompok orang melainkan berasal dari musyawarah dan konsensus dari masyarakat atau bangsanya sendiri

Ter
tutup

c. nilai-nilai ideologi bersifat garis besar dan tidak langsung operasional

15

Maksud dari Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk memikirkan, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan berhak mengembangkannya terus menerus melalui kesepakatan nasional

Digali dari kepribadian bangsa sendiri yang terdiri dari kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan

Alasan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Nilainya merupakan kesepakatan seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sewaktu merancang dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan Rancangan UUD. Dan ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 18 Agustus 1945. Jadi bukan merupakan hasil paksaan atau keyakinan perseorangan atau sekelompok orang.

Isinya tidak langsung operasinal tetapi hanya memuat pokok-pokoknya saja. Sila-sila Pancasila hanya garis besarnya saja penjabarannya lebih lanjut dalam UUD dan lebih operasional lagi ke dalam perundangundangan di bawahnya, sehingga lebih mudah membuat, merubah dan mencabutnya.

16

Faktor-faktor yang mendorong pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka : 1. Kenyataan bahwa proses pembangunan dan dinamika masyarakat bekembang dengan amat cepat. Seperti misalnya pada awal abad ke 21, peran besar dibidang ekonomi tidak lagi dipegang sepenuhnya oleh negara dan pemerintah karena kompleksitasnya relatif lamban untuk menangani kecepatan perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat akan sangat terasa pada era globalisasi, oleh karenanya peranan swasta sangat besar, gejala ini memerlukan kejelasan sikap secara ideologis. 2. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme-Leninisme-Komunisme. Jika dengan ideologi terbuka pada dasarnya kita maksudkan ideologi yang berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan lingkungan sekitarnya dan dengan dunia luar. Bubarnya negara besar seperti Uni Sovyet yang menganut ideologi tertutup menyebabkan kita harus hati-hati di dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila sehingga menjadi ideologi terbuka. Ideologi tertutup mengantarkan bubarnya negara Uni Sovyet. Walaupun demikian Rusia dan negara-negara Eropa Timur sebagai negara pecahan dari sekutu Uni Sovyet telah sadar dan perlu banyak berinteraksi dengan negara barat 3. Pengalaman sejarah politik negara kita di masa lampau (masa orde lama) sewaktu masih besarnya pengaruh komunis yang menganut ideologi tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Dalam suasana kekakuan seperti itu, Pancasila tidak lagi tampil sebagai ideologi yang dijadikan acuan bersama atau pandangan hidup bangsa, tetapi dipergunakan sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Kebijakan pemerintah disaat itu menjadi bersifat absolut, dengan konsekuensi perbedaan pendapat menjadikan alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti Pancasila.

4.Tekad kita untuk menjadikan satu-satunya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dasar pemikiran ini adalah wajar karena Pancasila telah terbukti cukup ampuh dan sakti di dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

17

Diskuskanlah
1. Kenapa Pancasila termasuk ideologi terbuka ?

2. Apakah dengan keterbukaan idiologi Pancasila itu berarti
segala nilai yang masuk dari luar akan ditampung atau diserap oleh Pancasila ?

3. Klasifikasikan faktor-faktor yang mendorong Pancasila
sebagai ideologi terbuka baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal !

18

J a w a b a n
1. Pancasila sebagai ideologi terbuka karena :
digali dari kepribadian bangsa sendiri yang terdiri dari kekeluargaan ,gotong royong, musyawarah mufakat, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilainya merupakan kesepakatan seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sewaktu merancang dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan Rancangan UUD. Dan ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 18 Agustus 1945. Jadi bukan merupakan hasil paksaan atau keyakinan perseorangan atau sekelompok orang. Isinya tidak langsung operasinal tetapi hanya memuat pokok-pokoknya saja. Sila-sila Pancasila hanya garis besarnya saja penjabarannya lebih lanjut dalam UUD dan lebih operasional lagi ke dalam perundang-undangan di bawahnya, sehingga lebih mudah membuat, merubah dan mencabutnya

2. Tidak,

Sebab segala sesuatu (nilai) yang datang dari luar akan disaring terlebih dahulu dengan nilai-nilai yang kandung dalam Pancasila

19

cepat. Seperti misalnya pada awal abad ke 21, peran besar dibidang ekonomi tidak lagiJawaban Lanjutan dipegang sepenuhnya oleh negara dan pemerintah karena kompleksitasnya relatif lamban untuk menangani kecepatan perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat akan sangat terasa pada era globalisasi, oleh karenanya peranan swasta sangat besar, gejala ini memerlukan kejelasan sikap secara ideologis. 2. Pengalaman sejarah politik negara kita di masa lampau (masa orde lama) sewaktu masih besarnya pengaruh komunis yang menganut ideologi tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Dalam suasana kekakuan seperti itu, Pancasila tidak lagi tampil sebagai ideologi yang dijadikan acuan bersama atau pandangan hidup bangsa, tetapi dipergunakan sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Kebijakan pemerintah disaat itu menjadi bersifat absolut, dengan konsekuensi perbedaan pendapat menjadikan alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti Pancasila. 3. Tekad kita untuk menjadikan satu-satunya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dasar pemikiran ini adalah wajar karena Pancasila telah terbukti cukup ampuh dan sakti di dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

20

21

22

STANDAR KOMPETENSI 1
Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

Kompetensi Dasar : 1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan
paradigma pembangunan
PERTEMUAN ke 3

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

B. Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Paradigma

1. Pancasila sebagai Sumber Nilai

23

1. nilai kebenaran 2. nilai keindahan atau aestetika Pancasila sumber nilai 4. nilai religius 3. nilai moral atau etika

5. nilai material

24

Prof. Dr. Drs. Mr. Notonagoro, SH. Membagi nilai menjadi tiga 1. Nilai Vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas, alat yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas. Seperti sabit untuk memotong rumput, kuali untuk menggoreng, sapu untuk membersihkan lantai

2. Nilai Material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia, termasuk makan dan minum

3. Nilai Kerohaniaan yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, agama sebagai sumbernya. Seperti sembahyang atau ibadah

25

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai religius a l :
1. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifatnya Yang Maha Sempurna, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan lain-lain sifatnya yang suci 2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan semua perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya 3. Nilai sila I meliputi dan menjiwai sila II, III, IV dan V

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan, a l :
1. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia 2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia 3. Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan 4. Sila II diliputi dan dijiwai oleh sila I, serta menjiwai dan meliputi sila III, IV dan V

26

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
Sila Persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa, a l :
1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia 2. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia 3. Pengakuan terhadap ke “ Bhinneka Tunggal Ika “ an suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda tetapi satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa 4. Nilai sila III dijiwai dan diliputi oleh sila I, dan II serta menjiwai dan meliputi sila IV dan V

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, terkandung nilai kerakyatan, antara lain :
1. Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat 2. Pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat 3. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama 4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat 5. Nilai sila ke IV diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III dan meliputi dan menjiwai sila V

27

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial, antara lain :
1. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain Cinta akan kemajuan dan pembangunan Nilai sila ke V diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III dan IV

Nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat obyektif dan subyektif : Nilai Pancasila bersifat obyektif, karena sesuai dengan obyeknya atau kenyataannya dan bersifat umum atau universal. Nilai Pancasila dikatakan bersifat subyektif, karena sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia

28

Paham negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan; negara yang mengatasi segala kepercayaan agama

Tujuan negara, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara yang berkedaulatan yang berdasar atas kerakyatan dan Permusyawaratan perwakilan

Nilai-nilai Pancasila yg tdpt dalam Pemb. UUD 1945

Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab

Menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Mencita-citakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Semangat perjuangan dalam mencapai cita-citanya

29

DISKUSIKANLAH

1. Bagaimanakah manusia mengadakan penilaian terhadap sesuatu yang bersifat rokhaniah ?

2. Apakah yang menyebabkan setiap orang sangat relatif dalam menilai kecantikan seseorang ?

3. Apakah yang menyebabkan Pancasila dikatakan memiliki nilai bersifat obyektif dan subyektif ?

30

JAWABAN

1. penilaian terhadap sesuatu yang bersifat rokhaniah menggunakan hati

nuraninya dengan dibantu oleh inderanya, akalnya, perasaannya, kehendaknya dan keyakinannya. Sampai sejauhmana kemampuan dan peranan alat-alat bantu ini bagi manusia dalam menentukan penilaiannya tidaklah sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi tergantung pada manusia yang mengadakan penilaian itu

2. sebab, penilaian setiap orang akan berbeda tergantung dari sudut padang

penialaiannya itu. Misal yang satu menilai wajahnya dan yang lainnya menilai bodinya, ada menilai matanya, kulitnya, prestasinya, rambutnya dan sebagainya. Jika keseluruhannya nilainya sempurna maka yang bersangkutan dinilai sangat cantik dan apabila mereka dikecewakan maka nilainya berubah menjadi tidak cantik

3. Nilai Pancasila bersifat obyektif, karena sesuai dengan obyeknya atau

kenyataannya dan bersifat umum atau universal. Nilai Pancasila dikatakan bersifat subyektif, karena sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia

31

32

33

STANDAR KOMPETENSI 1
Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

Kompetensi Dasar : 1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan
paradigma pembangunan
PERTEMUAN ke 4

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan tolok ukur segenap aspek kehidupan dalam pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia

34

Harapan setelah reformasi disegala aspek kehidupan akan dapat menciptakan suasana pembangunan yang mampu meningkatkan :
1 2. 3. 4. Kualitas manusia Indonesia yang maju Kualitas masyarakat yang maju Suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin Tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila 5. Suasana kehidupan bangsa dalam serba keseimbangan dan selaras dalam ajaran Tri Hitakarana
1. aspek pribadi (individu) yaitu jasmani dan rohani, material dan spiritual, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, jujur, ulet, tabah, sehat mental, dan terampil 2. aspek kemasyarakatan: hubungan antara individu, manusia Indonesia diharapkan memiliki kepekaan sosial, tanggung jawab sosial, kesetiakawanan sosial, rasa kekeluargaan dan kebersamaan 3. aspek ekologi: manusia Indonesia yang maju diharapkan dapat hidup serasi dengan alam, memiliki wawasan, sikap kesadaran dan tanggung jawab atas kelestarian sumber alam dan lingkungannya 4. aspek kewarganegaraan: dituntut kualitas manusia bernegara, artinya hubungan antar individu dengan negara, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, terbuka untuk menerima dan menyatakan aspirasi politik secara bertanggung jawab dan memperlihatkan kesetiaan terhadap ideologi negara 5. aspek kekaryaan: manusia Indonesia yang maju dituntut memiliki kualitas kekaryaan yang diperlukan untuk pembangunan, terutama cerdas, terampil, profesional, efisien, efektif, menguasai tekhnologi, memiliki etos kerja yang tinggi, berdisiplin, kewaspadaan, berorientasi pada prestasi dan masa depan, selalu siap berkompetisi secara sehat, yang berkeperibadian dan memiliki integritas kebangsaan dan kenegaraan yang tinggi

Kualitas Manusia Indonesia yang maju,
meliputi

35

Kualitas Masyarakat Indonesia yang maju

1. Kualitas orientasi atau wawasan masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mewujudkan azas keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam dialog budaya lama dengan nilai-nilai baru, nilai budaya Indonesia dengan nilai budaya yang datangnya dari luar, keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan moral dan agama, penggunaan tekhnologi maju dengan tepat guna, kepentingan asyarakat dengan individu, keseimbangan antara masa depan dengan masa kini, keseimbangan antara material dan kerohanian dan antara prestasi dan pengabdian serta imbalan. 2. Kualitas kelembagaan masyarakat mengacu kepada lembaga sosial yang ditumbuhkan masyarakat dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan, kelugasan, persamaan harkat dan martabat, kesetiakawanan, keterbukaan, pengabdian, moralitas, kebebasan yang bertanggung jawab dan kesukarelaan.

36

Suasana tenteram dan sejahtera lahir Dan batin

1. terjamin suasana psikologis yang memberikan rasa aman dan kebebasan yang bertanggung jawab, memberikan rasa diakui dan dihargai. 2. terjamin suasana fisik dan lingkungan yang menunjang tercapainya kesehatan fisik dan menunjang kelestarian hidup dan kelestarian alam 3. terjamin suasana sosial yang menggairahkan serta peka, peduli terhadap penderitaan sesama manusia 4. terjamin suasana politik, untuk mantapnya budaya dan moral politik Pancasila yang memberikan peluang bagi penggunaan hak dan kewajiban politik bagi setiap warga negara 5. terjamin suasana ekonomi, yang merangsang dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 6. terjamin suasana pertahanan keamanan, adanya suasana keamanan yang memungkinkan terciptanya dinamika stabilitas nasional, daya tangkal yang tangguh dan meningkatnya kesadaran untuk membela negara 7. terjamin suasana intelektual yang memberikan peluang meningkat dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan 8. terjamin suasana pendidikan, harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, pengembangan pendidikan nasional, humanisasi pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. 9 terjamin suasana kebudayaan, harus peningkatan budaya baca, hitung dan tulis, memungkinkan pengolahan informasi, peningkatan etos kerja, peningkatan prestasi, kejujuran, kelugasan, berfikir secara rasional, etis dan bermoral

37

1. tata kehidupan politik demokrasi Pancasila dan UUD 1945 dapat terlaksana dengan wajar. 2. tata kehidupan ekonomi, demokrasi ekonomi berdasarkan UUD 1945 pasal 33 dapat terlaksana 3. tata kehidupan budaya, dengan kebhinnekaan budaya daerah dalam keekaan kebudayaan nasional dapat berkembang 4. tata kehidupan sosial, dimana perilaku individu dan sosial mencerminkan kecerdasan, moral tinggi dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dapat tumbuh dengan subur 5. tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila memiliki tata kehidupan ilmu pengetahuan yang memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa dan negara 6. tata kehidupan pengembangan sumber daya manusia harus menjamin usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan kesejahteraan sumber daya manusia. 7. tata kehidupan lingkungan menjamin kelestarian flora, fauna dan sumber daya alam lainnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pelestariannya bagi peningkatan kemakmuran bangsa dan negara 8. tata kehidupan pertahanan keamanan nasional dapat menjamin terciptanya sistem Hankamrata, tegaknya aparatur negara dan pemerintahan yang berkualitas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan berintegrasi tinggi

Tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Berdasarkan Pancasila

38

1. Pertumbuhan penduduk 2. Kelestarian lingkungan dalam pemberdayaan sumber daya alam 3. Pengaruh Globalisasi 4. Susutnya cadangan sumber daya alam 5. Menurunnya permintaan luar negeri akan bahan mentah tertentu dari negara kita 6. Ketidak seimbangan antara impor dan ekspor 7. Banyaknya penyelundupan, karena luasnya daerah laut kita 8. Meningkatnya pemenuhan akan tuntutan hak politik rakyat 9. Meningkatnya kesadaran akan mutu pendidikan, sementara sarana/prasarana pendidikan masih sangat kurang 10.Tingkat pendapatan rakyat sebagian masih sangat rendah

Faktor Penghambat di dalam Pelaksanaan pembangunan

39

Ketetapan MPR No. VII/MPR/200 1 tentang Visi Indonesia Masa Depan

1. Visi Ideal merupakan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia II dan IV 2. Visi Antara merupakan visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai tahun 2020 3. Visi Lima tahunan sebagaimana termaktub dalam GarisGaris Besar Haluan Negara (sekarang GBHN ditiadakan, diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2004 – 2009)

Pada Visi Antara dikemukaka n bahwa Visi indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat indonesia yang :

religius 2. manusiawi 3. bersatu 4. demokratis 5. adil 6. sejahtera 7. mandiri 8. baik 9. bersih dalam penyelenggaraan negara.
1.

40

41

42

STANDAR KOMPETENSI 1
Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka Kompetensi Dasar : 1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila
sebagai ideologi terbuka
PERTEMUAN ke 5

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
C. Sikap Positif Terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Sebagai ideologi, Pancasila bukan hanya sekedar untuk dipahami melainkan juga untuk dihayati dalam batiniah dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya bersifat teoritik melainkan juga merupakan faktor praktis

43

Bangsa Indonesia saat ini telah memantapkan dan memiliki tekad yang bulat terhadap Pancasila dan UUD 1945. dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004 – 2009 telah dinyatakan adanya strategi pembangunan nasional Indonesia, sebagai berikut :
1. Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila, UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika 2. Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh

44

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara obyektif dan subyektif.
1. Pengamalan Pancasila secara obyektif Pengamalan Pancasila secara obyektif dapat berwujud segala bentuk peraturan perundang-undangan secara hirarkhis dari UUD 1945, Tap MPR, UU / Perpu, PP, Kep.Pres, Perda, sampai ketingkat paling bawah yang ada dilingkungan kita di sekolah berupa tata tertib sekolah sebagai norma hukum yang berlandaskan Pancasila, tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila. Adanya pengamalan obyektif ini merupakan konsekuensi dari perwujudan nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai norma hukum.

2. Pengamalan Pancasila secara subyektif Pengamalan Pancasila secara subyektif dengan jalan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan betingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya pengamalan secara subyektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bernegara. Contoh nyata pengamalan Pancasila secara subyektif ini, ketaatan pada kode etik profesinya. Dokter pada kode etik kedokterannya

45

46

47

STANDAR KOMPETENSI 2
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar : 2. 1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
PERTEMUAN ke 6

Sistem Pemerintahan

1. Sistem pemerintahan presidensial
2. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial 3. Sistem pemerintahan parlementer 4. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer

A. Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer

48
1. Pertanggungjawaban badan ekskutif (Menteri-Menteri di bawah Perdana Menteri) kepada badan Legeslatif / Parlemen, dimana badan Legeslatif ini dapat menjatuhkan fihak Ekskutif apabila ekskutif mendapat mosi tidak percaya. Pertanggungjawaban ekskutif ini melahirkan sistem pemerintahan parlementer 2. Pertanggungjawaban badan Ekskutif (MenteriMenterinya di bawah pimpinan Presiden sebagai kepala Pemerintahan) dapat dilakukan melalui suatu pengawasan dalam bentuk lain, seperti adanya pemilihan umum untuk memilih Presiden secara periodik. Pertanggungjawaban ekskutif ini melahirkan sistem pemerintahan presidensial

C. F. Strong dalam Pertanggung Jawaban Kekuasaan ekskutif

49

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan suatu sistem pertanggungjawaban menteri atau kabinet terhadap presiden. Dalam hal ini kedudukan legeslatif dan ekskutif sama kuat tidak dapat saling menjatuhkan. Di dalam sistem ini menterimenterinya bertanggung jawab kepada Presiden tidak kepada DPR. Dalam hal ini Presiden memiliki jabatan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan atau sebagai Perdana Menteri (ekskutif).

2. Ciri – Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

a. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif. Presiden sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan sebagai kepala negara b. Kekuasaan ekskutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan c. Presiden mempunyai hak prerogative (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen atau non departemen d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada DPR e. Presiden (ekskutif) tidak bertanggung jawab kepada DPR (legeslatif). Oleh sebab itu antara Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama, sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan

50

3. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Pemerintahan Parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan legeslatif terletak di atas kekuasaan ekskutif, artinya menteri-menteri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di bawah pimpinan Perdana Menterinya (PM) bertanggung jawab terhadap parlemen (lembaga legeslatif = DPR). Yang dimaksud dengan lembaga ekskutif adalah MenteriMenteri di bawah Perdana Menterinya. Sistem pemerintahan semacam ini cendrung labil (goyah) karena partai politik yang tidak mendapat posisi dalam pemerintahan cendrung sebagai oposisi yang selalu berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa, ini sangat berbahaya jika negara tersebut menganut sistem multy partai atau banyak partai

2. Ciri – Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

a. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif. Presiden sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan sebagai kepala negara b. Kekuasaan ekskutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan c. Presiden mempunyai hak prerogative (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen atau non departemen d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada DPR e. Presiden (ekskutif) tidak bertanggung jawab kepada DPR (legeslatif). Oleh sebab itu antara Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama, sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan

51

4. Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

A. Kekuasaan legeslatif (DPR) lebih kuat daripada kekuasaan ekskutif (pemerintah = menteri-menteri bersama-sama perdana mentri) B Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR, ini berarti kabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen (DPR = legeslatif), ini berarti menganut mekanisme pertanggungjawaban menteri C. Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan jalan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dan menteri yang mendapat pernyataan mosi tidak percaya dari parlemen harus menyerahkan jabatannya kepada kepala negara D. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, kaisar atau presiden sebagai kepala negara) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak bertanggung jawab atas tindakan kabinet E. Terdapat hubungan yang erat antara ekskutif dan legeslatif (parlemen) dan bahkan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain F. Ekskutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik pemenang pemilu dan menduduki kursi paling banyak di parlemen G. Kepala negara tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara konstitusional sebab kepala negara hanya simbol negara atau personifikasi dari negara. Namun dalam keadaan perselisihan antara ekskutif dan legeslatif membahayakan keselamatan negara. Kepala negara (Presiden atau Raja) dapat membubarkan parlemen dan mempercepat pemilu H. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan perdana menteri, ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan partai politik yang kalah akan bertindak sebagai oposisi

52

DISKUSIKANLAH
1
Bagaimanakah kedudukan presiden (ekskutif) dan DPR (legeslatif) dalam sistem pemerintahan presidensial ?

2

Apakah yang menyebabkan lembaga ekskutif dengan legeslatif dalam sistem pemerintahan Parlementer sangat erat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ?

3

Apakah yang menyebabkan kepala negara tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara konstitusional dalam sistem pemerintahan parlementer ?

53

J A W A B A N
Kedudukan Presiden (ekskutif) dan DPR (legeslatif) sama kuat. Sebab : Presiden (ekskutif) tidak bertanggung jawab kepada DPR (legeslatif). Oleh sebab itu antara Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan

1

2

sebab program-program kebijaksanaan ekskutif (kabinet) harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota legeslatif (parlemen). Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan jalan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dan menteri yang mendapat pernyataan mosi tidak percaya dari parlemen harus menyerahkan jabatannya kepada kepala negara

3

sebab kepala negara hanyalah simbol negara atau personifikasi dari negara

54

55

56

STANDAR KOMPETENSI 2
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar : 2. 1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
PERTEMUAN ke 7

Sistem Pemerintahan
A. Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer
5. induk sistem pemerintahan presidensial dan parlementer serta pengaruhnya terhadap negara lain 6. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer

57
Induk Sistem Pem. Presidensial

Amerika Serikat sebagai induk sistem pemerintahan presidensial, sebenarnya memiliki ciri pokok suatu kombinasi antara demokrasi dan kekuasaam perseorangan. Sebagai negara yang pertama-tama memiliki konstitusi negara tertulis dalam arti yang tersusun dalam sebuah dokumen resmi yang dibuat dalam suatu sidang Kongres Amerika Serikat yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara yang hendak membentuk negara Amerika Serikat. Di pengaruhi oleh teori Trias Politika, maka kekuasaan dalam negara Amerika Serikat dilakukan oleh tiga badan yaitu badan Ekskutif yang dipegang oleh Presiden (menganut sistem pemerintahan Presidensial), badan Legesltif yang dipegang oleh Kongres yang terdiri dari Senat (setiap negara bagian mengirim dua orang Senatornya) dan Hause of Refresentaves (DPR yang dipilih melalui pemilihan umum), sedangkan badan Yudikatif (Yudisiil) dipegang oleh sebuah badan peradilan dimana puncaknya dilaksanakan oleh the Supreme Court (Mahkamah Agung).

58

Sistem Pemerintahan Presidensial yang ada di Amerika Serikat dalam mekanisme pelaksanaan kekuasaan negaranya menganut sistem pemisahan kekuasaan dalam ajaran Trias Politika. Trias Politika yang dipraktekkan di Amerika Serikat ada dalam bentuk Sparation of Power adalah sebagai berikut: Legeslatif, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-Undang (rule making function) yang diletakkan dalam sebuah Majelis Kongres Amerika. Kongres merupakan lembaga yang terdiri dari Senat (utusan dari negaranegara bagian) dan Badan Perwakilan Rakyat (hause of representatives) Ekskutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang (rule application function). Kekuasaan ekskutif ini dipegang dan dilaksanakan oleh Presiden. Kedudukan Presiden yang menjabat selama 4 tahun (di Amerika Serikat) tidak dapat dijatuhkan oleh Kongres, begitu pula sebaliknya. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran UndangUndang (rule adjudication function) yang dilaksanakan oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung. (hakim dari Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan seumur hidup dan dapat diberhentikan oleh Kongres jika melakukan pelanggaran hukum)

Sistem pemerintahan Presidensial yang di Amerika Serikat ini terutama dianut dan berpengaruh terhadap negara-negara bekas jajahan Amerika Serikat seperti Philipina, dan juga negara-negara Amerika Latin, sedangkan Indonesia yang juga menganut sistem pemerintahan Presidensial tidak langsung mengcopy sistem yang dianut oleh Amerika Serikat dengan sistem pemisahan kekuasaan namun menyesuaikan dengan kepribadian bangsa yang kekeluargaan dan musyawarah mufakat dengan sistem pembagian kekuasaan

59
Induk Sistem Pem. Parlementer

Inggris menganut pola negara dengan ciri Demokratis, Parlementer dan Liberal. Bahwa pola pertama ini mengandung ciri demokratis dapat dibuktikan dengan adanya pemilihan umum para pejabat negara yang dilakukan bebas dan rahasia, kecuali Raja Inggris (sebagai Kepala Negara) dan Hause of Lords (Parlemen yang berasal dari keluarga kerajaan dan para bangsawan Inggris) yang dipilih secara turun temurun. Para pejabat seperti Raja dan Hause of Lords yang tidak dipilih secara pemilihan umum yang bebas, dalam kenyataannya tidak mempunyai kekuasaan secara riil. Pejabat-pejabat tersebut pada hakekatnya hanyalah pajangan atau simbol belaka. Adapun ciri liberal pada pemerintahan di Inggris dapat kita lihat pada doktrin atau ajaran “ Individualistisme “ (mengagung-agungkan kebebasan individu atau pribadi seseorang). Dengan doktrin ini, maka sebagai salah satu syarat yang penting dengan adanya pembatasan para pejabat dalam melaksanakan kekuasaannya

60
Induk Sistem Pem. Parlementer

Sistem Pemerintahan Parlementer yang ada di Inggris dalam mekanisme pelaksanaan kekuasaan negaranya menganut sistem pemisahan kekuasaan dalam ajaran Trias Politika. Doktrin mengenai pemisahan kekuasaan (sparation of power) pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dalam bukunya yang berjudul Two Treatis On Civil Government pada tahun 1690. dalam buku ini disebutkan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam (Trias Politika) yaitu kekuasaan Legeslatif, Ekskutif dan Federatif 1. Legeslatif sebagai lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang 2. Ekskutif sebagai lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang dan termasuk bertugas mengadili pelanggaran undang-undang 3. Federatif sebagai badan yang bertugas : 1. membuat perang dan damai dengan negara lain, 2. membuat perjanjian dan persekutuan dengan negara lain

61
Induk Sistem Pem. Parlementer

Pengaruh sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan parlementer yang terdapat di Inggris pada umumnya dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris, negara bekas jajahan Inggris walaupun sudah merdeka tetap menjalin hubungan ke Kerajaan Inggris dengan membentuk negara persekemakmuran atau The British Commowealth of Nations dimana Mahkota Kerajaan Inggris sebagai payungnya, seperti : Malaysia, Australia, New Seland, Papua Newgini, Singapura, Brunai Darusallam, India dan beberapa negara di kawan Benua Afrika.

Sedangkan negara lain di luar jajahan Inggris yang ikut menerapkan sistem pemerintahan parlementer seperti Perancis, Belanda, Italia, Jepang, Jerman dan Indonesia pada Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950

62

6. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
1. Pemerintahan akan lebih stabil, karena MenteriMenterinya bertanggung jawab terhadap yang mengangkat dan memberhentikannya 2. Kedudukan Pemerintah ( Ekskutif ) sama kuat dengan Parlemen, karena sama-sama tidak dapat saling menjatuhkan 3. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ( Ekskutif ), bertanggung jawab kepada yang memilihnya atau yang mengangkatnya sehingga dapat melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya 4. Tidak ada badan atau lembaga oposisi 5. Adanya pemisahan yang tegas antara lembaga negara dalam ajaran pemisahan kekuasaan (sparation of power) dari Trias Politika

Kelebihan Sistem pemerintahan presidensial

63

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

Kekurangan Sistem pemerintahan presidensial

1. Kekuasaan Parlemen terbatas pada kontrol atau pengawasan saja terhadap pelaksanaan pemerintahan karena tidak dapat menjatuhkan Presiden (Ekskutif) 2. Presiden cendrung otoriter karena Menteri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan program kerja Presiden

3. Pengangkatan dan pemberhentian menteri dapat dilakukan sewaktuwaktu oleh Presiden

64

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
1. Kontrol atau pengawasan Parlemen terhadap pemerintah (Ekskutif) sangat kuat sehingga pemerintah akan berhati-hati dan sungguhsungguh melaksanakan program Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 2. Pemerintah (ekskutif) akan memberikan perlindungan maksimal terhadap pelaksanaan Hak Azasi Manusia 3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan sulit berkembang 4. Warga negara memiliki semangat kompetisi yang

Kelebihan Sistem pemerintahan parlementer

65

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
1. Pemerintahan labil atau goyah karena adanya badan atau lembaga oposisi 2. Kalau terdapat banyak partai akan sulit menyusun Kabinet, karena harus diadakan koalisi dari partai yang memiliki banyak kursi di Parlemen 3. Menteri yang duduk dalam Kabinet akan sulit bersatu, karena adanya kepentingan partai yang diwakilinya 4. Kepala Negara hanyalah simbol saja yang tidak memiliki kekuasaan riil dan tidak dapat diganggu gugat 5. Menteri-menteri yang tidak lagi memperoleh dukungan dari Parlemen maka harus

Kekurangan Sistem pemerintahan parlementer

66

Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem Pemerintahan Presidensial 1. Kepala negara bisa Presiden, Raja, Ratu, Kaisar, Pangeran dan sebagainya 2. menteri bertanggung jawab pada parlemen dan menteri dikepalai oleh seorang Perdana Menteri

Sistem Pemerintahan Presidensial 1. Kepala negara adalah seorang Presiden 2. menteri bertanggung jawab kepada presiden dan Presiden langsung menjadi pemimpinnya para menteri

67

DISKUSIKANLAH
1
Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial. Ditinjau dari segi pertanggung jawaban Kabinetnya

2

Kelebihan dan kekuarangan sistem pemerintahan Parlementer. Ditinjau dari segi pertanggung jawaban Kabinetnya

69

J A W A B A N

Kelebihan Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial, Ditinjau dari segi pe gung jawaban Kabinetnya : Pemerintahan akan lebih stabil, karena MenteriMenterinya bertanggung jawab terhadap yang mengangkat dan memberhent

1

Kekurangan Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial, Ditinjau dari segi pertanggung jawaban Kabinetnya : 1. Presiden cendrung otoriter karena Men dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan program kerja Presiden (pertanggungjawaban kabinet dinilai bagus oleh Presiden) 2. Pengangkatan pemberhentian menteri dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Presiden (hak prerogative Presiden), bila tidak sesuai dengan program Presiden Mentri dapat diganti

2

Kelebihan Penerapan Sistem Pemerintahan Parlementer, Ditinjau dari segi pertanggung jawaban Kabinetnya ; 1. Kontrol atau pengawasan Parlemen terhadap Pemerintah (Ekskutif) sangat kuat sehingga pemerintah akan berhati-hati dan sungguh-sungguh melaksanakan program Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atau mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Parlemen 2. Apabila akan mengangkat menteri-menteri harus memperoleh dukungan dari Parlemen Kekurangan Penerapan Sistem Pemerintahan Parlementer, Ditinjau dari segi pertanggung jawaban Kabinetnya : 1. Pemerintahan labil atau goyah krn adanya badan atau lembaga oposisi 2. Menteri-menteri yang tidak lagi memperoleh dukungan dari Parlemen maka harus mengundurkan diri

70

71

72

STANDAR KOMPETENSI 2
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar : 2. 2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara

Indonesia

PERTEMUAN ke 8

Sistem Pemerintahan
B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUD 1945

73

1. Dinamika Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara RI

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum,
Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerinta han Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UUD 1945 2. Sistem Konstitusional, 3. Kekuasaan yang tertinggi ditangan MPR, 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis, 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR,

6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden , Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR,
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

74

Sistem Pemerinta han Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UUD 1945 18 Agust 1945

1. pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar , 2. pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya , 3. pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara ,

4. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ,

Ini berarti UUD 1945 18 Agustus 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial

75
MPR
DPR

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Lembaga Negara dalam UUD 1945 BPK

DPA
MA

76

77

78

STANDAR KOMPETENSI 2
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar : 2. 2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara

Indonesia

PERTEMUAN ke 9

Sistem Pemerintahan
B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUD 1945

79
pasal 118 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut “ Presiden tidak dapat diganggu gugat. Tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri, tetapi apabila kebijakan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri itu harus mengundurkan diri, atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya.

Sistem Pemerinta han Negara Republik Indonesia Serikat Menurut Konstitusi RIS 1949

Adapun pembagian kekuasaan yang terdapat dalam Konstitusi RIS sebagai berikut : 1. Kekuasaan pembentukan perundang-undangan (legeslatif) yang dijalankan oleh pemerintah (ekskutif = menteri) bersama DPR dan Senat 2. Kekuasaan melaksanakan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah (ekskutif) 3. Kekuasaan mengadili pelanggaran perundangan dilakukan oleh Mahkamah Agung (yudikatif)

Ini berarti Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer

80
1. Perdana Menteri (PM) bersama para menteri baik secara bersama ataupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen 2. Pembentukan kabinet didasarkan atas kekuatankekuatan yang ada dalam parlemen 3. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebagian mencerminkan kekuatan yang ada dalam parlemen 4. Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dan sebaliknya kepala negara dengan saran Perdana 5. Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya percepatan pemilihan umum 6. Lamanya masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan dengan pasti (kabinet sering jatuh bangun) 7. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat atau diminta pertanggung jawabannya atas jalannya pemerintahan

Ciri- Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer Negara Republik Indonesia Serikat Menurut Konstitusi RIS 1949

81
MENTERI-MENTERI DIBAWAH PERDANA MENTERI

DPR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Lembaga Negara dalam Konstitusi RIS 1949 DEWAN PENGAWAS KEUANGAN SENAT MA

82
pasal 45 UUDS 1950 disebutkan “ Presiden ialah Kepala Negara “. pasal 83 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan : 1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat 2. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhannya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri
Berdasarkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950, jelaslah bahwa yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada parlemen atau DPR. Sedangkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950 dipertegas lagi oleh pasal 84 UUDS 1950 yang berbunyi “ Presiden berhak membubarkan DPR “. Pembubaran DPR oleh Presiden diikuti dengan perintah segera melaksanakan pemilihan umum untuk memilih DPR dalam waktu 30 hari setelah pembubaran DPR

Sistem Pemerinta han Negara Republik Indonesia Menurut UUD Sementara 1950

Ini berarti UUD S 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer

83
MENTERI-MENTERI DIBAWAH PERDANA MENTERI

DPR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DEWAN PENGAWAS KEUANGAN KONSTITUANTE MA

Lembaga Negara dalam UUD SEMENTARA 1950

84

Diskusikanlah

1. Dari 5 keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles, yang manakah paling dominan berlaku dalam keluarga ?

2. Diantara ketiga badan penegak keadilan, semua badan keadilan berjasa menciptakan keadilan bagi masyarakat, karena setiap badan keadilan telah memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing.

3. Diantara ketiga badan penegak keadilan, badan keadilan yang manakah paling disorot oleh masyarakat, sehubungan dengan dugaan adanya mafia peradilan ?

85

J a w a b a n

1. Keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada kodrat alam. Contohnya kelahiran, kehidupan dan kematian , setiap keluarga pasti akan mendapatkan keadilan ini seadil-adilnya, terutama akan kematian karena setiap orang pasti akan mati

2. Diantara ketiga badan penegak keadilan, semua badan keadilan berjasa menciptakan keadilan bagi masyarakat, karena setiap badan keadilan telah memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. 3. Diantara ketiga badan penegak keadilan, badan keadilan yang paling disorot oleh masyarakat, sehubungan dengan dugaan adanya mafia peradilan adalah ketiganya karena perkara bisa tidak dilanjutkan atau diperingan jika ada sejumlah dana/uang sebagai jaminannya (ingat jaksa Urip Trigunawan yang ditangkap KPK)

86

87

88

STANDAR KOMPETENSI 2
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar : 2. 2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara

Indonesia

PERTEMUAN ke 10

Sistem Pemerintahan
B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUD 1945

89

Sistem Pemerinta han Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UUD 1945 5 Juli 1959

1. pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar , 2. pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya , 3. pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara ,

4. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ,

Ini berarti UUD 1945, 5 Juli 1959 masa ORLA menganut sistem pemerintahan

90
MPR
DPR

Lembaga Negara dalam UUD 1945 5 Juli 1959 Masa ORLA

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BPK

DPA
MA

91

Sistem Pemerinta han Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UUD 1945 Masa ORBA

1. pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar , 2. pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya , 3. pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara ,

4. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ,

Ini berarti UUD 1945 masa ORBA menganut sistem pemerintahan presidensial

92
MPR
DPR

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Lembaga Negara dalam UUD 1945 Masa ORBA BPK

DPA
MA

93

Sistem Pemerinta han Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UUD 1945 Masa Reformasi

1. pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar , 2. pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya , 3. pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara ,

4. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ,

Ini berarti UUD 1945 masa Reformasi menganut sistem pemerintahan presidensial

94
MPR
DPR

Lembaga Negara dalam UUD 1945 Masa Reformasi

DPD
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BPK
MA

95

96

97

STANDAR KOMPETENSI 2
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar : 2. 2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara

Indonesia

PERTEMUAN ke 11

Sistem Pemerintahan
B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUD 1945

Perbandingan Sistem Pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945

98

Perbandingan Sistem Pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945
Sistem Pemerintahan Sebelum Diamandemen Sistem Pemerintahan Sesudah Diamandemen

1. Pemegang kekuasaan legeslatif, yaitu membentuk undang-undang 2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 3. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara 4. Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata 5. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah dan golongan 6. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat para menteri dan pejabat negara 7. Pemegang kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta menyatakan keadaan bahaya 8. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan konsul dari negara lain 9. Pemegang kekuasaan untuk memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan 10.Pemegang kekuasaan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

1. Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial murni (prsiden sbg kepala negara dan kepala pemerintahan), karena Presiden dan / atau Wakil presiden dipilih langsung rakyat 2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 3. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak kepada Parlemen atau DPR 4. DPR atau Parlemen (legeslatif) berfungsi sebagai pengawas jalan Pemerintahan (ekskutif) 5. Parlemen terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan DPD yang dipilih langsung rakyat dan selanjutnya menjadi anggota MPR 6. Kedudukan Ekskutif dan Legeslatif sama-sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan 7. Adanya lembaga peradilan terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga Yudikatif, jadi Presiden dan / atau Wakil Presiden hanya dapat dijatuhkan apabila melanggar hukum (yuridis) 8. Kekuasaan Yudikatif terdiri dari M A, M K dan KY

99

Kelebihan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945
1. Pemerintahan (Presiden) akan lebih stabil, karena Menteri-Menterinya bertanggung jawab terhadap yang mengangkat dan memberhentikannya

Kelebihan Sistem pemerintahan Menurut UUD 1945

2. Kedudukan Pemerintah ( Ekskutif ) sama kuat dengan Parlemen, karena sama-sama tidak dapat saling menjatuhkan 3. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ( Ekskutif ), bertanggung jawab kepada yang memilihnya atau yang mengangkatnya sehingga dapat melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya 4. Tidak ada badan atau lembaga oposisi

100

Kekurangan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945
1. Kekuasaan Parlemen terbatas pada kontrol atau pengawasan saja terhadap pelaksanaan pemerintahan karena tidak dapat menjatuhkan Presiden (Ekskutif)

Kekurangan Sistem pemerintahan Menurut UUD 1945

2. Presiden cendrung otoriter karena pengangkatan dan pemberhentian menteri dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Presiden (hak prerogative Presiden) dan Menteri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan program kerja Presiden

101

102

103

STANDAR KOMPETENSI 2
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar : 2. 3 Membandingkan sistem pemerintahan di Indonesia dengan negara lain PERTEMUAN ke 12

Sistem Pemerintahan
C. Perbandingan Sistem Pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945

104
A. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Amerika
No

Kategori Bentuk negara

Indonesia Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi. Republik Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

Amerika Serikat Federal dengan 50 negara bagian dan satu distrik. Republik Presidensial untuk masa jabatan 4 tahun.

Brazil Federal dengan 26 negara bagian dan satu distrik federal. Republik Presidensial untuk masa jabatan 4 tahun.

1.

2. 3.

Bentuk pemerintahan Sistem pemerintahan

4.

Eksekutif

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR. Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.
Bikameral, yaitu Kongres terdiri atas Senat dan The House Of Representatives. Supreme Court, United States Courts of Appeal, United States District Courts, State and Country Courts.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.
Bikameral, yaitu Kongres Nasional terdiri atas Federal Senate dan The Chamber of Deputies. Supreme Federal Tribunal, Higher Tribunal ofJustice, Regional Federal Tribunals.

5.

Legislatif/ Parlemen

6.

Yudikatif

105

B. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Afrika

No

Kategori Bentuk negara

Indonesia Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi. Republik Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

AfrIka Kesatuan dengan 9 provinsi. Republik Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh Majelis Nasional. Bikameral terdiri atas Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.

MesIr Kesatuan dengan 26 governorates (semacam provinsi). Republik Presidensial untuk masa jabatan 6 tahun.

1.

2. 3.

Bentuk pemerintahan Sistem pemerintahan

4.

Eksekutif

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

Presiden sebagai kepala negara. Perdana Mentri sebagai kepala pemeritahan.
Bikameral terdiri atas Majelis Rakyat (Majelis al-Sha’b) dan Dewan Penasehat (Majelis alShura).

5.

Legislatif/ Parlemen

Constitutional Court, Supreme Court of Appeals, High Courts, Magistrate Courts

6.

Yudikatif

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Supreme Constitutional Court..

106

B. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Eropah

No

Kategori Bentuk negara

Indonesia Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi. Republik Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

InggrIs Kesatuan.

PerancIs Kesatuan dengan 23 daerah (region). Republik Presidensial untuk jabatan 5 tahun. masa

1.

2. 3.

Bentuk pemerintahan Sistem pemerintahan

Monarki Konstitusion Parlementer untuk masa jabatan 5 tahun. Ratu/raja sebagai kepala negara dan perdana mentri sebagai kepala pemerintahan Bikameral terdiri atas Majelis Tinggi (House of Lord) dan Majelis Rendah (House of Commons).

4.

Eksekutif

5.

Legislatif/ Parlemen

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

Presiden sbgai kepala negara dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan PM diusulkan mayoritas Majelis Nasional dan diangkat presiden. Bikameral, yaitu Senat dan Majelis Nasional (national Assembly).

6.

Yudikatif

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Supreme Courts of Supreme Court of Appeals, England, Wales and Constitutional Council, Northern Ireland; Council of State.. Scotland’s Court of Session and Court of

107

C. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan ASIA

No

Kategori Bentuk negara

Indonesia Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi. Republik Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

IndIa Federal dengan 26 negara bagian dan 7 kesatuan teritorial. Republik Parlementer untuk masa jabatan 5 tahun. Pres sbg kep neg & PM kep. pem. Pres dipilih oleh anggota parlemen. PM dipilih mayoritas angg parl. Bikameral, yaitu Dewan Negara (Rajya Sabha) dan Majelis Rakyat (Lok Sabha).

ChIna Kesatuan dengan 23 provinsi.

1.

2. 3.

Bentuk pemerintahan Sistem pemerintahan

Republik Presidensial dengan sistem komunis. Presiden sebagai kepala negara. Presiden dan wakil dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress). Unikameral, yaitu National People’s Congress atau

4.

Eksekutif

5.

Legislatif/ Parlemen

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

Quanquo Renmin Daibiao Dahui untuk masa 5 tahun. Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts, Special Peoples Courts.

6.

Yudikatif

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Supreme Court.

108

d. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan A S I A PASIFIK

No

KATAGORI Bentuk negara

INDONESIA Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi. Republik Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

AUSTRALIA Federal yang terdiri atas 6 negara bagian dan 10 teritorial. Republik Parlementer. Kepala Negara adalah Ratu Inggris. Kepala Pemerintahan adalah Perdana Mentri

BRUNAI DARUSALAM Kesatuan.

1.

2. 3.

Bentuk pemerintahan Sistem pemerintahan

Monarki

Constitutional Sultanate.
Sultan adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tidak ada pemilihan, tetapi berdasarkan keturunan. Unikameral, yaitu Legislative

4.

Eksekutif

5.

Legislatif/ Parlemen

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

Bikameral, terdiri atas Majelis Tinggi (Senat) dan Majelis Rendah (The House of Representative).

Council or Majelis Masyuarat Negeri sebagai lembaga konsultatif.
Statement

6.

Yudikatif

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Supreme Court...

109

PENUTUP
AKU KENAL NEGERIKU

TERIMA KASIH
Semoga Pembelajaran ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close