TDI.docx

TDI (Tanda Daftar Industri) Tanda Daftar industri (TDI) adalah Izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industri yang melakukan kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Sebelum mengajukan permohonan TDI maka perusahaan/badan usaha harus terlebih dahulu mengajukan dan memiliki SURAT IZIN TEMPAT USAHA dan atau IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO). Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama Perusahaan masih menjalanka kegiatan usaha industri. Ijin Undang-undang Ganguan (HO) Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi melalui Kantor Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yang diberikan kepada perusahaan industri dan non industri/usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) berdasarkan ketentuan undang-undang gangguan (HO). UUG berlaku selama 3 Tahun sejak dikeluarkan jika lokasi/tempat usaha milik sendiri dan atau berlaku selama masa sewa/kontrak jika lokasi industri/tempat usaha adalah sewa/kontrak. Izin Usaha Tetap (IUT) IUT atau Izin Usaha Tetap adalah izin yang dikelurakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPD) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) untuk perusahaan (badan usaha PT) yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). IUT diberikan sebagai Izin Operasional untuk melaksanakan kegiatan usaha komersial dibidang Perdagangan Barang/Jasa atau dibidang Industri sebagai pelaksanaan atas Surat Ijin Persetujuan Investasi PMA/PMDN yang sebelumnya diperoleh perusahaan penanaman modal. Izin Usaha Industri (IUI) Izin Usaha Industri adalah izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Berdasarkan jenisnya IUI dibedakan menjadi 2: 1. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip Diberikan kepada perusahaan industri yang jenis industri dan proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungann, tidak menggunakan sumber daya alam berlebihan dan tidak berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat. 2. IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip Diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat yang memiliki izin dan jenis industri atau proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan

Surat Keterangan Domisili Usaha Surat Keterangan Domisili Usaha merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pendirian PT (Perseroan Terbatas). Dokumen yang diperlukan adalah: 1. 2. 3. 4. Foto Copy KTP Direktur Utama/Direktur Foto Copy Akta Pendirian dan perubahan Bukti Kepemilikan Lokasi Bukti Pembayaran PBB terakhir

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan NPWP digunakan sebagai sarana administrasi dalam pemenuhan kewajiban dan hak masyarakat Wajib Pajak. Setiap badan (PT, CV, Yayasan, Koperasi dsb) wajib memiliki NPWP. Dokumen yang diperlukan untuk membuat NPWP Perusahaan adalah: 1. Akta Pendirian, 2. Foto copy KTP Direktur Utama / Penanggung Jawab, 3. Surat Keterangan Domisili Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) Tata cara pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara umum sama dengan tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengusaha bisa memilih mengajukan permohonan pengukuhan PKP bersamaan dengan pendaftaran NPWP. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) berikutnya, ketika dalam suatu tahun buku telah melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dani atau penerimaan bruto sejumlah Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).