Whistle Blower
Content
W histleblower System – Proceedings
Page 1 of 11
MENGGAGAS SISTEM WHISTLEBLOWER DI INDONESIA
Proceedings
diselenggarakan diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Selasa, 25 Maret 2008
KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I – Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190I ndonesia. Telp. (62-21) 5155877, 5155879, Fax (62-21) 5155880 www.governance-indonesia.com
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings
Page 2 of 11
I. Pembukaan oleh Bapak Mas Achmad Daniri •
•
•
Komite Nasional Kebijakan Governance sengaja mengundang stakeholders untuk berdiskusi tentang Whistleblower system. Diharapkan dari diskusi ini KNKG bisa menyusun manual untuk Whistlerblower System yang cocok dengan kultur dan sistim hukum Indonesia. Forum diskusi bisa membahas beberapa issu seputar whistleblower (WB) : Pertama, apakah sistem hukum Indonesia telah mengakomodir secara maksimal peraturan tentang perlindungan terhadap saksi pelapor ? Kedua, apakah culture Indonesia kondusif untuk penerapan WB ? Sebab tidak menutup kemungkinan keberadaan WB akan membuat seluruh anggota yang ada didalam organisasi perusahaan akan merasa dicurigai, akibatnya akan menghambat prestasi dari setiap individu yang ada didalamnya. Ketiga, Apakah informasi yang disampaikan hanya bersifat negatif conuct ? Bisa saja dalam perkembangannya WB juga dijadikan saluran informasi yang menampung informasi yang bersifat positif conduct Skenario pembahasan dibagi dalam beberapa pokok masalah, yaitu : penjelasan konsep wisthelblower, ekses yang terjadi diperusahaan, WB ditinjau dari sistem hukum Indonesia, dan implementasi WB sesuai kultur Indonesia.
II. Presentasi Mendesign Mekanisme Whistleblower yang sesuai untuk orgnisasi anda. Oleh Ibu Angela Indirawati Simatupang •
Hasil study Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) menyatakan setidaknya organisasi di Amerika telah kehilangan 5% dari pendapatan tahunannya akibat fraud (sekitar 51 Triliun Rupiah dalam konteks Gross Domestic Product /GDP Indonesia Sept’07). Sepertiga karyawan dalam sebuah organisasi pernah menyaksikan perilaku yang tidak etis atau praktik fraud di lingkungan kerja mereka, namun tidak melakukan apapun. Kini banyak organisasi membuat saluran pengaduan tanpa nama yang dikenal dengan “Whistleblower Mechanism”. Salah satu metode yang paling berhasil dalam mendeteksi adanya fraud adalah informasi dugaan (“Tips”) yang menempati 34,2%. Fraud juga ditemukan secara tidak sengaja 25.4%, audit internal 20.2%, pengendalian internal 19.2%, audit umum tahunan 12%, dan pelaporan dari polisi 5%. Konsep dasar mekanisme Whistleblower sebagai berikut : Kebijakan & Prosedurnya didesign mendorong stakeholders menyampaikan pengaduan dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan. Stakeholders tergerak untuk mengadukan penyimpangan melalui mekanisme yang ada, dibandngkan melaporkan kepada pihak luar atau mendiamkannya. Kesuksesan sangat bergantung pada konsistensi “tone at the top”, kesadaran dan dukungan internal, serta akses yang mudah untuk melakukan pengaduan. Pelaporan tanpa identitas meningkatkan kebebasan pelapor dan penerimaan pengaduan oleh pihak independen membantu terproteksinya identitas pelapor dari penerima laporan di dalam organisasi. Karyawan harus teryakini bahwa kerahasiaan informasi yang disampaikan hanya kepada pihak yang berwenang, serta tidak ada retribusi atas pelaporan yang dilakukannya. Issu terkait tentang WB adalah siapakah yang memiliki akuntabilitas untuk melakukan penerimaan serta pengelolaan informasi? Lembaga apa yang berhak melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektifitasnya? Bagaimana mengurangi resiko pelaporan yang tidak bertanggung jawab? Terdapat beberapa model mekanisme Whistlerblower yang bisa diterapkan pada organisasi. Mekanisme Whistlerblower dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di suatu organisasi. Mekanisme ini umumnya harus dapat menerima informasi dari pelapor tanpa identitas (anonymous). Walaupun demikian, diharapkan informasi yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan obyektif. Model Mekanisme Whistleblower •
•
•
•
•
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings -
-
-
•
(100% dilakukan secara Internal) : Pelapor melakukan pengaduan via hotline whisthleblower (sms/email/ telpon) => Fungsi Ombudsman (Kolektif perwakilan dari Komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerima & menyaring pengaduan => Dewan Komisaris menerima laporan dan menentukan tindak lanjut. Model 2 (Kombinasi Internal & External): Pelapor melakukan pengaduan via hotline whisthleblower (sms/email/ telpon) => Pihak eksternal independed menerima & menyaring pengaduan => Fungsi Ombudsman (Kolektif perwakilan dari komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerima laporan pengaduan => Dewan Komisaris menerima laporan dan menentukan tindak lanjut.
Page 3 of 11
Pelapor melakukan pengaduan via hotline whistleblower yang ada (sms/email/telepon)
Fungsi Ombudsm an (Kolektif perwakilandari Komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerima& menyaring pengaduan
Pihakeksternal independen menerima& menyaring pengaduan
Pihakeksternal independen menerima& menyaring pengaduan
Dewan Komisaris menerima laporandan menentukan tindak lanjut
Fungsi Ombudsma n (Kolektif perwakilan dari Komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerimalaporan pengaduan
Dewan Komisarismenerima laporandan menentukan tindaklanjut
DewanKomisaris menerima laporandan menentukan tindak lanjut
M ODEL 1 100% INTERNAL
M ODEL 2 & 3 KOMBINASI IN TERNAL & EKSTERNAL
Model 3 (Kombinasi Internal & External) : Pelapor melakukan pengaduan via hotline whisthleblower (sms/email/telpon) => Pihak eksternal independen menerima & menyaring pengaduan => Dewan Komisaris menerima laporan dan menentukan tindak lanjut.
Selain dapat menjadi control sistem untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam organisasi, WB dapat juga dijadikan sebagai sebuah sistem untuk memitigasi dampak eksternal dari penyimpangan terhadap organisasi.
III. Presentasi Bapak Ai Mulyadi dari Tiga Pilar Kemitraan. Whistlblower merupakan referensi dari barat, oleh karena itu dari Tiga Pilar Kemitraan telah menerbitkan Modul ke-18 tentang Whistleblowing System. whistleblower merupakan salah satu metode yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Filosofi Whistleblowing System dikutip dari pernyataan Bapak Mas Achmad Daniri yaitu “Jadikan setiap orang yang behubungan dengan perusahaan menjadi Pengawas atas dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya”. Tugas KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) antara lain mengeluarkan pedoman ‘Corporate Governance’, compliance & etics, Fraud & Corruption, Whithleblower. Praktek Good Corporate Governance harus sesuai UUPT. Pengawasan internal jika tidak ada Whistleblower yang terjadi adalah kerugian. Usulan yang disampaikan yaitu Whistleblower masuk dalam Compliance & Etics. Manfaat whistleblowing : Mengurangi kebocoran anggaran dan in-efesiensi anggaran yang dapat mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Perusahaan akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan regulasi yang berhubungan dengan GCG - Lingkungan kerja akan lebih sehat dan lebih aman karena setiap ancaman yang muncul akan cepat untuk terdeteksi. - Menejemen akan lebih efisien karena sistem kontrol akan berjalan dengan baik. Moral kerja karyawan akan berkembang dengan baik. Menumbuhkan presepsi stakeholders bahwa perusahaan telah menjalankan GCG secara serius. Elemen-elemen yang harus ada dalam WB : elemen structural, elemen oprasional, dan elemen pemeliharaan (maintenance). Tantangan dalam penerapan WB : Perusahaan harus mencari dan merekrut personal pelaksana yang memiliki keahlian, integritas yang kuat, dan bersikap independen. •
•
•
•
•
•
•
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings -
Page 4 of 11
Cakupan kasus serta tenggang waktu pengajuan kasus harus jelas dan dibatasi untuk mengurangi kerancuan. Harus ada komitmen yang kuat dari manajemen bahwa sistem bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab, independen, dan bebas intervensi. Harus ada mekanisme dan prosedur yang jelas dan bersifat menjamin keamanan pelapor.
IV. Presentasi Pelaksanaan Whistleblower di United Tractor. Oleh : Bapak Edy Isyanto •
•
•
•
•
•
Alasan-alasan penerapan WB di UT : 1. WB termasuk bagian yang diinstruksikan oleh Risk Management dari PT Astra yang menyangkut upaya kepatuhan perusahaan terhadap SOX 404( SarbanesOxley Act of 2002 ) “Whistle Blower Program utk berbagai penyimpangan dan/atau kecurangan “ 2. Adanya Internal Control Report PWC (eksternal audit) pada tanggal 31 Desember 2006
Ada 3 saluran penyampaian informasi dalam Whitleblower system di United Tractor yaitu lewat surat, SMS dan email. Yang paling penting adalah setiap pengirim informasi akan menerima surat tanggapan yang merupakan kepastian tindak lanjut. Hasil dari penerapan Whistleblower antara lain peningkatan Human Capital, fungsi internal audit dan kinerja direksi. Team yang menangani Whistleblower diberikan training untuk melakukan investigasi di Bareskrim (Badan Reserse & Kriminal) POLRI. Prinsip-prinsip penerapan WB di UT : Sistem pelaporan menghindari adanya fitnah. Perlindungan terhadap pelapor. Kepastian akan adanya tindak lanjut atas laporan yang diterima. Hal yang harus dilakukan dalam penerapan Whistleblower sebagai berikut : Komitmen Manajemen. Sosialisasi kepada karyawan - Sosialisasi kepada pihak luar. Faktor kunci Kesuksesan UT dalam melaksanakan WB : Komitmen dari Top Management untuk melaksanakan WB Sosialisasi, pemahaman, serta penerimaan kepada seluruh stakeholders harus benar-benar dilakukan. Adanya follow up
Tanggapan : Dari Bapak Ruhman Nulhakim dari PT Jamsostek Diperlukan semacam interview dan tenaga seperti inteligent (komite inteligent) dalam perusahaan. Komite inteligent di perusahaan tidak mempunyai kekuatan hukum. Komite inteligent seperti ini perlu ada trainingtraining, harus dipikirkan bagaimana training seperti ini dan bagaimana biayanya. •
V. Whistleblower dari sisi kultur. Oleh: Bapak Fachri Ali •
•
•
Pada tahun 1996, Pak Ai sudah membicarakan gagasan-gagasan untuk ada Corporate Governance. Pada tahun 2001, Pak Ai membuat gerakan Anti Suap, Oleh menteri negara BUMN ditolak karena alasan para pengusaha saat itu sudah berwatak korup. Perusahaan merupakan fenomena baru dalam budaya. Pada saat itu gagasan Etics dan gagasan Governance mendapat tekanan dari elite politik. Pada tahun 1998-1999 dibentuk team Good Corporate Governance. Bangsa Indonesia tidak mempunyai budaya ‘Bersih’ sehingga Good Corporate Governance & Whistleblower mengalami benturan budaya. Masyarakat umum tidak mempunyai etika publik, yang penting keberadaannya tidak menggangu orang lain. Contoh etika publik di Amerika, anak diajarkan untuk jangan duduk di kursi kayu karena kayu tersebut hasil penjarahan & pelanggaran di negara-negara berkembang. Jangan memiliki sesuatu yang bukan miliknya.
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings •
•
•
•
•
Page 5 of 11
Benturan budaya yang terjadi adalah benturan antara budaya yang ingin menegakkan ethics publik dan budaya kita yang tidak punya ethics publik. Whistleblower harus merupakan gerakan masif. Korupsi sangat kuat dan terlindungi terkait dengan sejarah politik. Dan ini adalah hasil pertarungan elit politik dalam pembuatan sebuah ‘Kingdom’. Gerakan masif Whistleblower tidak hanya berlaku di perusahan tapi dimulai dari anak SD. Cerita-cerita yang beredar dari SD sampai Perguruan tinggi yaitu orang lulus sekolah kemudian bekerja, mengejar karir, naik pangkat, korupsi, dipenjara, lalu menyesal, dan kembali menjadi orang baik. Harus ada antisipasi generasi mendatang supaya ethics public-nya terbentuk. Beliau mengusulkan untuk memberikan kesadaran tentang optimisme. Menghadapi tantangan tidak perlu merasa gundah karena memang perlu sekali. Secara mendasar perlu adanya penggalian nilai etik dalam konteks budaya Indonesia yang kemudian dikembangkan dalam menggagas konsep etika publik yang kemudian dijadikan acuan dalam membentuk etika korporasi. Selain itu, nilai etik harus ditransformasikan dalam sistem kognisi anak usia dini, pembentukanya dimulai pada lembaga pendidikan sejak mereka menjalani jenjang pendidikan paling dasar. Sejarah perbankan Inggris menggunakan system isoterics community. System ini menjamin ethics tetap terjaga karena saling kenal. Setelah Perang dunia II, mulailah akses dari luar/rakyat. Agama memberikan referensi kepada kita dan menstrukturkan system tindakan kita/pilihan kita. Ethics public bisa muncul dari agama. WB ditinjau dari segi kultur Indonesia dapat diterapkan, namun perlu didorong secara massif dengan menggunakan pendekatan political force melalui gerakan yang dilakukan oleh isoterik community .
Pertanyaan : Dari Pak Mas Achmad Daniri -Apakah Whistleblower bisa jalan dengan kultur kita? Jawaban: -Dipilih salah satu atau digabung -Isoteric Community dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu/eksperiment. -Kita merupakan orang-orang terbaratkan dan mengalami pencerahan dalam ethics bisnis -Memerlukan perjuangan yang panjang.
Tanggapan Dari Pak Leo J. Susilo United Tractor sudah ada landasan kuat untuk melaksanakan Whistleblower. Dari Tiga Pilar Kemitraan dapat mendorong terbentuknya Island of Integrity sebanyak mungkin. Whistleblower bisa dilakukan dengan komitmen atasan, mungkin ada pula hambatan dari komisaris dan direksi serta pemikiran bahwa etika publik bukan milik bersama. United Tractor merupakan bagian dari Astra, di Astra sendiri konsep Etika Usaha sudah ada sejak tahun 1985. Jadi Whistlerblower merupakan salah satu elemen dari etika dan kepatuhan.
Dari Pak Endro Utomo Etika publik secara nasional tidak ada melting point. Dalam budaya Jawa, budi pekerti merupakan upaya etika yang tidak berbenturan dengan agama apapun. Salah satu contoh etika publik dalam budaya Jawa yaitu ‘Unggah-Ungguh’ (tata krama, sopan santun), ‘alon-alon asal kelakon’ yang mencerminkan sikap determine, sikap yang tidak pernah putus asa. Jadi kultur bangsa yang dimaksud itu kultur yang mana?.
VI. Komentar dari Bapak Agi Rachmat dari Dunamis •
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Kejahatan yang terstruktur lebih berhasil daripada kejahatan yang tidak terstruktur. Bila ada 100 orang baik dimasukkan kedalam sistem yang buruk maka 97% orang tersebut akan menjadi buruk. Bila ada 100 orang jahat dimasukkan ke dalam sistem yang baik maka 100% akan menjadi baik. Whitleblower jika tidak dibuat secara t erstruktur tidak ada apa-apanya.
Whistleblower System – Proceedings •
Page 6 of 11
Ada 4 hal yang harus disiapkan : 1. Peraturan; 2. Kebijakan; 3. System. Harus ada cek list untuk kontrol sudah terpenuhi atau belum; 4. Formulir yang sesederhana mungkin. Faktor Kultur ada 2 hal : •
1. Paradigma Mengubah pandangan bahwa ini bisa. Secara kultur Whistleblower belum cocok. Ada mindset atau paradigma dianggap sebagai “Penghianat”. Oleh karena itu sangat penting untuk dapat menggerakkan secara sistematis. Semua ini masih diatas kertas, belum menjadi perilaku/behaviour sehari-hari. 2. System. Sebuah system dapat memaksa orang untuk melakukan kontrol.
V. Penelitian penyimpangan perilaku organisasi. Oleh Bapak Indra C Uno. Untuk menerapkan WB ada empat hal yang saling mempengaruhi dan perlu diperhatikan : konten : kebijakan atau prosedur. proses : proses pembentukan prosedur/peraturan konteks organisasi : kultur (nilai-nilai yang diyakini), akuntabilitas, model pengelolaan organisasi/individu : konsistensi peran dan komitmen mereka dalam menjalankan aktivitas W B Ada dua model penerapan WB : Internal WB : Seperti model yang diterapkan oleh United Tractors Eksternal WB : Seperti model yang diterapkan oleh enron atau world com •
•
VI. Whistleblowing System Sebagai Salah Satu Implementasi Program PERTAMINA CLEAN Oleh Bapak Hasnil Rasyid dari Pertamina .WB merupakan salah satu program transformasi pertamina menuju pertamina clean. WB disponsori langsung oleh CEO termasuk pengawasn terhadap progress implementasinya. Tujuan WB di Pertamina : Memberikan wadah dan panduan bagi Pelapor untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan. Membangun sistem penanganan pengaduan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab. Mekanisme WB di Pertamina : Dibakukan dalam bentuk Tata Kerja Organisasi dikelola oleh SPI (apabila yang dilaporkan SPI, maka laporan langsung ke manajemen GCG). Laporan dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan pendekatan / Online : - Pelapor menyampaikan laporan dengan menggunakan email resmi melalui Pertamina Clean icon di website atau langsung ke [email protected] . Apabila tidak menggunakan email resmi, harus memberikan bukti awal yang bisa ditindaklanjuti. - Kerahasiaan pelapor dijamin melalui: a) Ditunjuk Administrator yang bertanggung jawab b) Otorisasi membuka hanya satu orang dengan password •
•
•
•
Ruang Lingkup Pelaporan yang akan ditindaklanjuti : - Terkait Akuntansi dan Auditing Perusahaan. - Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan. - Kantor Akuntan Publik; permasalahan audit termasuk yang menyangkut independensi. - Terkait dengan kebocoran data dan informasi rahasia Perusahaan. - Terkait pelanggaran peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. - Kecurangan dan/atau dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Perusahaan. - Pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Dasar Integritas dan Code of Conduct yang dilakukan oleh Pekerja, Direksi, Komisaris yang berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan atau mengakibatkan kerugian Perusahaan
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings •
Page 7 of 11
Prinsip kerahasiaan dalam proses pemeriksaan : - Dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap Pengaduan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme. - Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan. - Bagi yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
VII. Tinjauan Tata hukum Indonesia dalam mendukung WhistleBlower . Oleh Bapak Indra Safitri dari Konsultan Hukum. Negara kita belum memiliki dasar yuridis yang mengatur tentang W B. Indonesia baru memiliki UU No.13 Tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban. Secara substansial UU tersebut hanya mengatur tentang publik crime yang mencover proses perlindungan saksi dan korban dari tahap penyelidikan sampai kepada keluarnya keputusan pengadilan. Sedangkan WB konteksnya pada corporat crime. Whistleblower, dilihat dari jenis informasinya hampir seluruhnya berupa tips (dugaan). Secara yuridis harus ada faktanya. Fakta tersebut kemudian bisa dibawa keproses internal dan external. Untuk memperkuat WB maka perlu ada mekanisme sektoral dan internal yang membantu pelaksanaannya. Selama ini hukum hanya mengandalkan peran KPK, maka perlu menciptakan peran dari otoritas lembaga yang mengatur ruang lingkup yuridiksi hukum tertentu, misalnya : Bank Indonesia, Kantor Kementrian BUMN, atau yuridiksi hukum lain yang berkaitan dengan korporasi, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi langsung. •
•
•
VIII. Tanya Jawab. Bu Angela : Pertanyaan untuk United Tractor & Pertamina. Sudah berapa lama whistleblower system dijalankan dan bagaimana ukuran keberhasilannya. Jawaban : United Tractor sudah implentasi sejak Maret 2007. Penyampaian pengaduan yang sudah masuk melalui email dan surat. Sebagian besar dugaan yang disampaikan benar. Tindak lanjut dalam bentuk surat sangat bermanfaat, karena direspons dangan baik sehingga menimbulkan kepercayaan. 2 sampai 3 kali kirim email sudah mengarah pada penunjukan nama dan kasusnya hampir terbuka. Jawaban : Pertamina menjalankan whistlerblower sudah 3 bulan. Bu Ira Aryanti : Pertanyaan untuk United Tractors & Pertamina, bagaimana kepastian saksi pelapor terlindungi dan pelanggaran terhadap Code of Conduct bisa di buktikan. Jawaban : United tractor : Dari team khusus yang beranggotakan Direksi (3 orang) akan melakukan tindak lanjut dan memberikan jaminan terhadap pemberi informasi. Pertamina : Laporan dijaga kerahasiaannya oleh 1 orang, kemudian diteruskan kepada 3 orang direksi. Untuk pelanggaran Code of Conduct dilakukan pemeriksaan secara detail terhadap bukti serta pemantauan terhadap aturan mana yang dilanggar. Tanggapan Bpk Amintasya dari LSM LSM sudah banyak mencari bukti-bukti korupsi, ternyata pada saat membuat anggaran belanja, sudah ada budget yang dicadangkan untuk pemberian komisi kepada BPK, Audit internal dan lain-lain. Bukti-bukti yang diperoleh LSM sebagian besar berupa foto copy bukan asli sehingga dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Hal ini mengakibatkan laporan yang masuk dianggap sebagai pencemaran nama baik, dan ini bisa dituntut balik. Whistleblower merupakan barang baru dan untuk itu perlu SDM yang baik. Ini bisa dimulai dari proses recruitment PNS dengan menghilangkan titipan dari pihak2 tertentu.
Pertanyaan dari Ibu Marwah Daud : Bagaimana proses sosialisi serta urgensi penerapan Whistleblowing System ? Jawaban dari Pertamina : Untuk sosialisasinya ada program Pertamina Clean. Dengan adanya kompetitor seperti Shell & Petronas Pertamina harus berubah, jika operasionalnya tidak effisien maka ada biaya yang lebih tinggi yang harus dibayar. Whistleblowing System
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings
Page 8 of 11
salah satu program untuk mendukung transparansi. Komitmen dari pimpinan tertinggi diperlihatkan dengan sosialisasi ke pelosok-pelosok daerah baik internal maupun external.
Pertanyaan dari Ibu Emmy Kuswandari dari Sinarmas : Apakah timbul resistensi dari karyawan? Jawaban dari Pertamina : - Leadership behavior : penggantian pejabat yang dinilai terlibat. - Sosialisasi : CEO memberikan ancaman kepada karyawan yang tidak dapat mengikuti system. - Resistensi : Tidak akan mendapat posisi di perusahaan. Tanggapan dari Bapak Agi Rachmat dari Dunamis. Terkait dengan keberlangsungan system, bagaimana Pertamina setelah tidak dipimpin lagi oleh Bapak Ari. United Tractor sudah terkondisi dengan sistem Astra. Untuk menjaga konsistensi wajib ditugaskan untuk menyiapkan pemimpin baru yang siap menggantikan. Whistleblower sifatnya harus ‘again’ dan ‘again’. Aturannya harus kuat, jelas kebijakannya, ada cek list dan formulirnya. Ada prioritas yang bersifat ‘longterm’ yaitu meng-generate kesadaran sampai pada tingkat yang paling bawah. Tanggapan dari Bapak Budi - IPW . Tools yang sudah ada yaitu Code of Conduct, Pakta Integritas, pengadaan barang dan jasa melalui eProcurement memerlukan sosialisasi yang masif. Sosalisasi merupakan kunci untuk membentuk public awareness selain itu perlu di susun standard mutu yang akan berlaku dimasyarakat. Tanggapan dari Bapak Djodjo Subagdja Berdasarkan pengalaman bekerja di BUMN lebih dipikirkan kepada model yang terstruktur, karena WB bukan hal baru di Indonesia, selama menjabat menjadi direksi di BUMN biasanya menjelang direksi berakhir muncul surat kaleng yang bertebaran, sebenarnya bagaimana karyawan ingin mengungkapkan penyimpangan di tingkat manajemen yang isinya juga terdapat fakta. Sebagai salah satu contoh, terdapat ”kelompok peduli perusahaan” dimana penyimpangan yang sudah terjadi 3 tahun yang lalu, dengan alasan tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan pada saat direksi menjabat, namun dengan adanya kelompok ini harapannya direksi yang baru lebih baik daripada direksi lama. Sebenarnya ada nilai positif dalam pengiriman surat kaleng, jadi WB tinggal di strukturkan. Kaitannya di BUMN ”ewuh pakewuh” masih membudaya, biasanya untuk mengungkapkan penyimpangan ada resiko sehingga penyimpangan disampaikan menjelang manajemen akan berakhir. Pengalaman-pengalaman yang sudah ada distrukturkan saja, apakah dengan memakai jasa pihak ketiga dan mediator yang bisa dilibatkan. Bapak Ai Mulyadi. Tips : Jangan berasumsi dapat menyelesaikan semua masalah, harus berorientasi bisa dikerjakan dengan konsisten. Whistleblower adalah bentuk implementasi Good Governance, baik publik maupun perusahaan. Tiga Pilar Kemitraan mendaftarkan Whistleblower dalam piagam Pakta Integritas. Sebagai manual KNKG modul Ke 18 bisa diimplentasi kepada anggota-anggotanya, sehingga terbentuk ‘Island of Integrity. Selanjutnya perlu membangun road map termasuk edukasi mulai dari TK dan SD. Dimulai dengan apa yang bisa kita lakukan.
IX. Penutup Bapak Mas Achmad Daniri. Dari sisi yang melaporkan, memang sudah membudaya (contoh surat kaleng), namun dari sisi yang dilaporkan, budaya ‘legowo’ harus dibiasakan. Dari aspek legal yang mungkin harus dikuatkan adalah aspek legal internal perusahaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan perlu dilakukan melalui pulau-pulau integritas. Perjuangan jangka panjang tidak berhenti di Whistleblower, perlu edukasi mulai dari TK, SD sehingga memberikan landasan membangun etika publik.
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Page 9 of 11
Whistleblower System – Proceedings
Page 10 of 11
Daftar Hadir Focus Group Discussion Whistlerblower System Selasa, 25 Maret 2008 Jam : 14-00 ~ 18:00 WIB No
NAMA
INSTANSI
EMAIL
1.
Mas Achmad Daniri
KNKG
[email protected]
2.
Fachry Ali
LSPEN Indonesia
[email protected]
3.
Ai Mulyadi
3PK
[email protected]
4.
Endro Utomo N
3PK
[email protected]
5.
Emmy Kuswandari
Sinar Mas
[email protected]
6.
Ruhman Nulhakim
PT. Jamsostek
-
7.
Humayunbosha
BP MIGAS
[email protected]
8.
Wawan Irawan
Pertamina
[email protected]
9.
Djodjo Subagdja
KNKG
[email protected]
10.
Indra Uno
TPS Consulting
[email protected]
11.
M. Amintasya
LSM Matikur
-
12.
Ira Aryanti
BULOG
[email protected]
13.
Bambang Utomo
14.
Indra Safitri
Konsultan Hukum/ anggota LKDI
[email protected]
15.
Angela Simatupang
RSM AAJ Assosiates/KNKG
[email protected]
16.
Miftah T
BULOG
[email protected]
17.
Eddy Isyanto
PT. United Tractors Tbk
[email protected]
18.
Bachril B.
BTEL/Tiga Pilar
[email protected]
19.
Leo J. Susilo
LKDI
[email protected]
20.
Budihardjo
3PK – IPW
[email protected]
21.
Marga Nindyastari
PT Panasonic Manufacturing Indonesia
[email protected]
22.
Agi Rachmat
Dunamis
[email protected]
23.
Kuswantini
TI-I
-
24.
Erita Yohan
PT Medco Energi Internasional
[email protected]
25.
Ronny
PPATK
[email protected]
26.
Arif Hidayat
ITK
[email protected]
27.
Marwah Daud
ICMI
[email protected]
28.
Hasnil Rasyid
Pertamina
[email protected]
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
BULOG
[email protected]
Whistleblower System – Proceedings No 29
NAMA Didi Sunarwinadi
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Page 11 of 11 INSTANSI
PT Pertamina
EMAIL [email protected]
Page 1 of 11
MENGGAGAS SISTEM WHISTLEBLOWER DI INDONESIA
Proceedings
diselenggarakan diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Selasa, 25 Maret 2008
KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I – Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190I ndonesia. Telp. (62-21) 5155877, 5155879, Fax (62-21) 5155880 www.governance-indonesia.com
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings
Page 2 of 11
I. Pembukaan oleh Bapak Mas Achmad Daniri •
•
•
Komite Nasional Kebijakan Governance sengaja mengundang stakeholders untuk berdiskusi tentang Whistleblower system. Diharapkan dari diskusi ini KNKG bisa menyusun manual untuk Whistlerblower System yang cocok dengan kultur dan sistim hukum Indonesia. Forum diskusi bisa membahas beberapa issu seputar whistleblower (WB) : Pertama, apakah sistem hukum Indonesia telah mengakomodir secara maksimal peraturan tentang perlindungan terhadap saksi pelapor ? Kedua, apakah culture Indonesia kondusif untuk penerapan WB ? Sebab tidak menutup kemungkinan keberadaan WB akan membuat seluruh anggota yang ada didalam organisasi perusahaan akan merasa dicurigai, akibatnya akan menghambat prestasi dari setiap individu yang ada didalamnya. Ketiga, Apakah informasi yang disampaikan hanya bersifat negatif conuct ? Bisa saja dalam perkembangannya WB juga dijadikan saluran informasi yang menampung informasi yang bersifat positif conduct Skenario pembahasan dibagi dalam beberapa pokok masalah, yaitu : penjelasan konsep wisthelblower, ekses yang terjadi diperusahaan, WB ditinjau dari sistem hukum Indonesia, dan implementasi WB sesuai kultur Indonesia.
II. Presentasi Mendesign Mekanisme Whistleblower yang sesuai untuk orgnisasi anda. Oleh Ibu Angela Indirawati Simatupang •
Hasil study Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) menyatakan setidaknya organisasi di Amerika telah kehilangan 5% dari pendapatan tahunannya akibat fraud (sekitar 51 Triliun Rupiah dalam konteks Gross Domestic Product /GDP Indonesia Sept’07). Sepertiga karyawan dalam sebuah organisasi pernah menyaksikan perilaku yang tidak etis atau praktik fraud di lingkungan kerja mereka, namun tidak melakukan apapun. Kini banyak organisasi membuat saluran pengaduan tanpa nama yang dikenal dengan “Whistleblower Mechanism”. Salah satu metode yang paling berhasil dalam mendeteksi adanya fraud adalah informasi dugaan (“Tips”) yang menempati 34,2%. Fraud juga ditemukan secara tidak sengaja 25.4%, audit internal 20.2%, pengendalian internal 19.2%, audit umum tahunan 12%, dan pelaporan dari polisi 5%. Konsep dasar mekanisme Whistleblower sebagai berikut : Kebijakan & Prosedurnya didesign mendorong stakeholders menyampaikan pengaduan dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan. Stakeholders tergerak untuk mengadukan penyimpangan melalui mekanisme yang ada, dibandngkan melaporkan kepada pihak luar atau mendiamkannya. Kesuksesan sangat bergantung pada konsistensi “tone at the top”, kesadaran dan dukungan internal, serta akses yang mudah untuk melakukan pengaduan. Pelaporan tanpa identitas meningkatkan kebebasan pelapor dan penerimaan pengaduan oleh pihak independen membantu terproteksinya identitas pelapor dari penerima laporan di dalam organisasi. Karyawan harus teryakini bahwa kerahasiaan informasi yang disampaikan hanya kepada pihak yang berwenang, serta tidak ada retribusi atas pelaporan yang dilakukannya. Issu terkait tentang WB adalah siapakah yang memiliki akuntabilitas untuk melakukan penerimaan serta pengelolaan informasi? Lembaga apa yang berhak melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektifitasnya? Bagaimana mengurangi resiko pelaporan yang tidak bertanggung jawab? Terdapat beberapa model mekanisme Whistlerblower yang bisa diterapkan pada organisasi. Mekanisme Whistlerblower dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di suatu organisasi. Mekanisme ini umumnya harus dapat menerima informasi dari pelapor tanpa identitas (anonymous). Walaupun demikian, diharapkan informasi yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan obyektif. Model Mekanisme Whistleblower •
•
•
•
•
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings -
-
-
•
(100% dilakukan secara Internal) : Pelapor melakukan pengaduan via hotline whisthleblower (sms/email/ telpon) => Fungsi Ombudsman (Kolektif perwakilan dari Komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerima & menyaring pengaduan => Dewan Komisaris menerima laporan dan menentukan tindak lanjut. Model 2 (Kombinasi Internal & External): Pelapor melakukan pengaduan via hotline whisthleblower (sms/email/ telpon) => Pihak eksternal independed menerima & menyaring pengaduan => Fungsi Ombudsman (Kolektif perwakilan dari komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerima laporan pengaduan => Dewan Komisaris menerima laporan dan menentukan tindak lanjut.
Page 3 of 11
Pelapor melakukan pengaduan via hotline whistleblower yang ada (sms/email/telepon)
Fungsi Ombudsm an (Kolektif perwakilandari Komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerima& menyaring pengaduan
Pihakeksternal independen menerima& menyaring pengaduan
Pihakeksternal independen menerima& menyaring pengaduan
Dewan Komisaris menerima laporandan menentukan tindak lanjut
Fungsi Ombudsma n (Kolektif perwakilan dari Komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerimalaporan pengaduan
Dewan Komisarismenerima laporandan menentukan tindaklanjut
DewanKomisaris menerima laporandan menentukan tindak lanjut
M ODEL 1 100% INTERNAL
M ODEL 2 & 3 KOMBINASI IN TERNAL & EKSTERNAL
Model 3 (Kombinasi Internal & External) : Pelapor melakukan pengaduan via hotline whisthleblower (sms/email/telpon) => Pihak eksternal independen menerima & menyaring pengaduan => Dewan Komisaris menerima laporan dan menentukan tindak lanjut.
Selain dapat menjadi control sistem untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam organisasi, WB dapat juga dijadikan sebagai sebuah sistem untuk memitigasi dampak eksternal dari penyimpangan terhadap organisasi.
III. Presentasi Bapak Ai Mulyadi dari Tiga Pilar Kemitraan. Whistlblower merupakan referensi dari barat, oleh karena itu dari Tiga Pilar Kemitraan telah menerbitkan Modul ke-18 tentang Whistleblowing System. whistleblower merupakan salah satu metode yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Filosofi Whistleblowing System dikutip dari pernyataan Bapak Mas Achmad Daniri yaitu “Jadikan setiap orang yang behubungan dengan perusahaan menjadi Pengawas atas dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya”. Tugas KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) antara lain mengeluarkan pedoman ‘Corporate Governance’, compliance & etics, Fraud & Corruption, Whithleblower. Praktek Good Corporate Governance harus sesuai UUPT. Pengawasan internal jika tidak ada Whistleblower yang terjadi adalah kerugian. Usulan yang disampaikan yaitu Whistleblower masuk dalam Compliance & Etics. Manfaat whistleblowing : Mengurangi kebocoran anggaran dan in-efesiensi anggaran yang dapat mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Perusahaan akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan regulasi yang berhubungan dengan GCG - Lingkungan kerja akan lebih sehat dan lebih aman karena setiap ancaman yang muncul akan cepat untuk terdeteksi. - Menejemen akan lebih efisien karena sistem kontrol akan berjalan dengan baik. Moral kerja karyawan akan berkembang dengan baik. Menumbuhkan presepsi stakeholders bahwa perusahaan telah menjalankan GCG secara serius. Elemen-elemen yang harus ada dalam WB : elemen structural, elemen oprasional, dan elemen pemeliharaan (maintenance). Tantangan dalam penerapan WB : Perusahaan harus mencari dan merekrut personal pelaksana yang memiliki keahlian, integritas yang kuat, dan bersikap independen. •
•
•
•
•
•
•
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings -
Page 4 of 11
Cakupan kasus serta tenggang waktu pengajuan kasus harus jelas dan dibatasi untuk mengurangi kerancuan. Harus ada komitmen yang kuat dari manajemen bahwa sistem bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab, independen, dan bebas intervensi. Harus ada mekanisme dan prosedur yang jelas dan bersifat menjamin keamanan pelapor.
IV. Presentasi Pelaksanaan Whistleblower di United Tractor. Oleh : Bapak Edy Isyanto •
•
•
•
•
•
Alasan-alasan penerapan WB di UT : 1. WB termasuk bagian yang diinstruksikan oleh Risk Management dari PT Astra yang menyangkut upaya kepatuhan perusahaan terhadap SOX 404( SarbanesOxley Act of 2002 ) “Whistle Blower Program utk berbagai penyimpangan dan/atau kecurangan “ 2. Adanya Internal Control Report PWC (eksternal audit) pada tanggal 31 Desember 2006
Ada 3 saluran penyampaian informasi dalam Whitleblower system di United Tractor yaitu lewat surat, SMS dan email. Yang paling penting adalah setiap pengirim informasi akan menerima surat tanggapan yang merupakan kepastian tindak lanjut. Hasil dari penerapan Whistleblower antara lain peningkatan Human Capital, fungsi internal audit dan kinerja direksi. Team yang menangani Whistleblower diberikan training untuk melakukan investigasi di Bareskrim (Badan Reserse & Kriminal) POLRI. Prinsip-prinsip penerapan WB di UT : Sistem pelaporan menghindari adanya fitnah. Perlindungan terhadap pelapor. Kepastian akan adanya tindak lanjut atas laporan yang diterima. Hal yang harus dilakukan dalam penerapan Whistleblower sebagai berikut : Komitmen Manajemen. Sosialisasi kepada karyawan - Sosialisasi kepada pihak luar. Faktor kunci Kesuksesan UT dalam melaksanakan WB : Komitmen dari Top Management untuk melaksanakan WB Sosialisasi, pemahaman, serta penerimaan kepada seluruh stakeholders harus benar-benar dilakukan. Adanya follow up
Tanggapan : Dari Bapak Ruhman Nulhakim dari PT Jamsostek Diperlukan semacam interview dan tenaga seperti inteligent (komite inteligent) dalam perusahaan. Komite inteligent di perusahaan tidak mempunyai kekuatan hukum. Komite inteligent seperti ini perlu ada trainingtraining, harus dipikirkan bagaimana training seperti ini dan bagaimana biayanya. •
V. Whistleblower dari sisi kultur. Oleh: Bapak Fachri Ali •
•
•
Pada tahun 1996, Pak Ai sudah membicarakan gagasan-gagasan untuk ada Corporate Governance. Pada tahun 2001, Pak Ai membuat gerakan Anti Suap, Oleh menteri negara BUMN ditolak karena alasan para pengusaha saat itu sudah berwatak korup. Perusahaan merupakan fenomena baru dalam budaya. Pada saat itu gagasan Etics dan gagasan Governance mendapat tekanan dari elite politik. Pada tahun 1998-1999 dibentuk team Good Corporate Governance. Bangsa Indonesia tidak mempunyai budaya ‘Bersih’ sehingga Good Corporate Governance & Whistleblower mengalami benturan budaya. Masyarakat umum tidak mempunyai etika publik, yang penting keberadaannya tidak menggangu orang lain. Contoh etika publik di Amerika, anak diajarkan untuk jangan duduk di kursi kayu karena kayu tersebut hasil penjarahan & pelanggaran di negara-negara berkembang. Jangan memiliki sesuatu yang bukan miliknya.
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings •
•
•
•
•
Page 5 of 11
Benturan budaya yang terjadi adalah benturan antara budaya yang ingin menegakkan ethics publik dan budaya kita yang tidak punya ethics publik. Whistleblower harus merupakan gerakan masif. Korupsi sangat kuat dan terlindungi terkait dengan sejarah politik. Dan ini adalah hasil pertarungan elit politik dalam pembuatan sebuah ‘Kingdom’. Gerakan masif Whistleblower tidak hanya berlaku di perusahan tapi dimulai dari anak SD. Cerita-cerita yang beredar dari SD sampai Perguruan tinggi yaitu orang lulus sekolah kemudian bekerja, mengejar karir, naik pangkat, korupsi, dipenjara, lalu menyesal, dan kembali menjadi orang baik. Harus ada antisipasi generasi mendatang supaya ethics public-nya terbentuk. Beliau mengusulkan untuk memberikan kesadaran tentang optimisme. Menghadapi tantangan tidak perlu merasa gundah karena memang perlu sekali. Secara mendasar perlu adanya penggalian nilai etik dalam konteks budaya Indonesia yang kemudian dikembangkan dalam menggagas konsep etika publik yang kemudian dijadikan acuan dalam membentuk etika korporasi. Selain itu, nilai etik harus ditransformasikan dalam sistem kognisi anak usia dini, pembentukanya dimulai pada lembaga pendidikan sejak mereka menjalani jenjang pendidikan paling dasar. Sejarah perbankan Inggris menggunakan system isoterics community. System ini menjamin ethics tetap terjaga karena saling kenal. Setelah Perang dunia II, mulailah akses dari luar/rakyat. Agama memberikan referensi kepada kita dan menstrukturkan system tindakan kita/pilihan kita. Ethics public bisa muncul dari agama. WB ditinjau dari segi kultur Indonesia dapat diterapkan, namun perlu didorong secara massif dengan menggunakan pendekatan political force melalui gerakan yang dilakukan oleh isoterik community .
Pertanyaan : Dari Pak Mas Achmad Daniri -Apakah Whistleblower bisa jalan dengan kultur kita? Jawaban: -Dipilih salah satu atau digabung -Isoteric Community dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu/eksperiment. -Kita merupakan orang-orang terbaratkan dan mengalami pencerahan dalam ethics bisnis -Memerlukan perjuangan yang panjang.
Tanggapan Dari Pak Leo J. Susilo United Tractor sudah ada landasan kuat untuk melaksanakan Whistleblower. Dari Tiga Pilar Kemitraan dapat mendorong terbentuknya Island of Integrity sebanyak mungkin. Whistleblower bisa dilakukan dengan komitmen atasan, mungkin ada pula hambatan dari komisaris dan direksi serta pemikiran bahwa etika publik bukan milik bersama. United Tractor merupakan bagian dari Astra, di Astra sendiri konsep Etika Usaha sudah ada sejak tahun 1985. Jadi Whistlerblower merupakan salah satu elemen dari etika dan kepatuhan.
Dari Pak Endro Utomo Etika publik secara nasional tidak ada melting point. Dalam budaya Jawa, budi pekerti merupakan upaya etika yang tidak berbenturan dengan agama apapun. Salah satu contoh etika publik dalam budaya Jawa yaitu ‘Unggah-Ungguh’ (tata krama, sopan santun), ‘alon-alon asal kelakon’ yang mencerminkan sikap determine, sikap yang tidak pernah putus asa. Jadi kultur bangsa yang dimaksud itu kultur yang mana?.
VI. Komentar dari Bapak Agi Rachmat dari Dunamis •
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Kejahatan yang terstruktur lebih berhasil daripada kejahatan yang tidak terstruktur. Bila ada 100 orang baik dimasukkan kedalam sistem yang buruk maka 97% orang tersebut akan menjadi buruk. Bila ada 100 orang jahat dimasukkan ke dalam sistem yang baik maka 100% akan menjadi baik. Whitleblower jika tidak dibuat secara t erstruktur tidak ada apa-apanya.
Whistleblower System – Proceedings •
Page 6 of 11
Ada 4 hal yang harus disiapkan : 1. Peraturan; 2. Kebijakan; 3. System. Harus ada cek list untuk kontrol sudah terpenuhi atau belum; 4. Formulir yang sesederhana mungkin. Faktor Kultur ada 2 hal : •
1. Paradigma Mengubah pandangan bahwa ini bisa. Secara kultur Whistleblower belum cocok. Ada mindset atau paradigma dianggap sebagai “Penghianat”. Oleh karena itu sangat penting untuk dapat menggerakkan secara sistematis. Semua ini masih diatas kertas, belum menjadi perilaku/behaviour sehari-hari. 2. System. Sebuah system dapat memaksa orang untuk melakukan kontrol.
V. Penelitian penyimpangan perilaku organisasi. Oleh Bapak Indra C Uno. Untuk menerapkan WB ada empat hal yang saling mempengaruhi dan perlu diperhatikan : konten : kebijakan atau prosedur. proses : proses pembentukan prosedur/peraturan konteks organisasi : kultur (nilai-nilai yang diyakini), akuntabilitas, model pengelolaan organisasi/individu : konsistensi peran dan komitmen mereka dalam menjalankan aktivitas W B Ada dua model penerapan WB : Internal WB : Seperti model yang diterapkan oleh United Tractors Eksternal WB : Seperti model yang diterapkan oleh enron atau world com •
•
VI. Whistleblowing System Sebagai Salah Satu Implementasi Program PERTAMINA CLEAN Oleh Bapak Hasnil Rasyid dari Pertamina .WB merupakan salah satu program transformasi pertamina menuju pertamina clean. WB disponsori langsung oleh CEO termasuk pengawasn terhadap progress implementasinya. Tujuan WB di Pertamina : Memberikan wadah dan panduan bagi Pelapor untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan. Membangun sistem penanganan pengaduan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab. Mekanisme WB di Pertamina : Dibakukan dalam bentuk Tata Kerja Organisasi dikelola oleh SPI (apabila yang dilaporkan SPI, maka laporan langsung ke manajemen GCG). Laporan dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan pendekatan / Online : - Pelapor menyampaikan laporan dengan menggunakan email resmi melalui Pertamina Clean icon di website atau langsung ke [email protected] . Apabila tidak menggunakan email resmi, harus memberikan bukti awal yang bisa ditindaklanjuti. - Kerahasiaan pelapor dijamin melalui: a) Ditunjuk Administrator yang bertanggung jawab b) Otorisasi membuka hanya satu orang dengan password •
•
•
•
Ruang Lingkup Pelaporan yang akan ditindaklanjuti : - Terkait Akuntansi dan Auditing Perusahaan. - Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan. - Kantor Akuntan Publik; permasalahan audit termasuk yang menyangkut independensi. - Terkait dengan kebocoran data dan informasi rahasia Perusahaan. - Terkait pelanggaran peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. - Kecurangan dan/atau dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Perusahaan. - Pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Dasar Integritas dan Code of Conduct yang dilakukan oleh Pekerja, Direksi, Komisaris yang berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan atau mengakibatkan kerugian Perusahaan
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings •
Page 7 of 11
Prinsip kerahasiaan dalam proses pemeriksaan : - Dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap Pengaduan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme. - Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan. - Bagi yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
VII. Tinjauan Tata hukum Indonesia dalam mendukung WhistleBlower . Oleh Bapak Indra Safitri dari Konsultan Hukum. Negara kita belum memiliki dasar yuridis yang mengatur tentang W B. Indonesia baru memiliki UU No.13 Tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban. Secara substansial UU tersebut hanya mengatur tentang publik crime yang mencover proses perlindungan saksi dan korban dari tahap penyelidikan sampai kepada keluarnya keputusan pengadilan. Sedangkan WB konteksnya pada corporat crime. Whistleblower, dilihat dari jenis informasinya hampir seluruhnya berupa tips (dugaan). Secara yuridis harus ada faktanya. Fakta tersebut kemudian bisa dibawa keproses internal dan external. Untuk memperkuat WB maka perlu ada mekanisme sektoral dan internal yang membantu pelaksanaannya. Selama ini hukum hanya mengandalkan peran KPK, maka perlu menciptakan peran dari otoritas lembaga yang mengatur ruang lingkup yuridiksi hukum tertentu, misalnya : Bank Indonesia, Kantor Kementrian BUMN, atau yuridiksi hukum lain yang berkaitan dengan korporasi, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi langsung. •
•
•
VIII. Tanya Jawab. Bu Angela : Pertanyaan untuk United Tractor & Pertamina. Sudah berapa lama whistleblower system dijalankan dan bagaimana ukuran keberhasilannya. Jawaban : United Tractor sudah implentasi sejak Maret 2007. Penyampaian pengaduan yang sudah masuk melalui email dan surat. Sebagian besar dugaan yang disampaikan benar. Tindak lanjut dalam bentuk surat sangat bermanfaat, karena direspons dangan baik sehingga menimbulkan kepercayaan. 2 sampai 3 kali kirim email sudah mengarah pada penunjukan nama dan kasusnya hampir terbuka. Jawaban : Pertamina menjalankan whistlerblower sudah 3 bulan. Bu Ira Aryanti : Pertanyaan untuk United Tractors & Pertamina, bagaimana kepastian saksi pelapor terlindungi dan pelanggaran terhadap Code of Conduct bisa di buktikan. Jawaban : United tractor : Dari team khusus yang beranggotakan Direksi (3 orang) akan melakukan tindak lanjut dan memberikan jaminan terhadap pemberi informasi. Pertamina : Laporan dijaga kerahasiaannya oleh 1 orang, kemudian diteruskan kepada 3 orang direksi. Untuk pelanggaran Code of Conduct dilakukan pemeriksaan secara detail terhadap bukti serta pemantauan terhadap aturan mana yang dilanggar. Tanggapan Bpk Amintasya dari LSM LSM sudah banyak mencari bukti-bukti korupsi, ternyata pada saat membuat anggaran belanja, sudah ada budget yang dicadangkan untuk pemberian komisi kepada BPK, Audit internal dan lain-lain. Bukti-bukti yang diperoleh LSM sebagian besar berupa foto copy bukan asli sehingga dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Hal ini mengakibatkan laporan yang masuk dianggap sebagai pencemaran nama baik, dan ini bisa dituntut balik. Whistleblower merupakan barang baru dan untuk itu perlu SDM yang baik. Ini bisa dimulai dari proses recruitment PNS dengan menghilangkan titipan dari pihak2 tertentu.
Pertanyaan dari Ibu Marwah Daud : Bagaimana proses sosialisi serta urgensi penerapan Whistleblowing System ? Jawaban dari Pertamina : Untuk sosialisasinya ada program Pertamina Clean. Dengan adanya kompetitor seperti Shell & Petronas Pertamina harus berubah, jika operasionalnya tidak effisien maka ada biaya yang lebih tinggi yang harus dibayar. Whistleblowing System
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings
Page 8 of 11
salah satu program untuk mendukung transparansi. Komitmen dari pimpinan tertinggi diperlihatkan dengan sosialisasi ke pelosok-pelosok daerah baik internal maupun external.
Pertanyaan dari Ibu Emmy Kuswandari dari Sinarmas : Apakah timbul resistensi dari karyawan? Jawaban dari Pertamina : - Leadership behavior : penggantian pejabat yang dinilai terlibat. - Sosialisasi : CEO memberikan ancaman kepada karyawan yang tidak dapat mengikuti system. - Resistensi : Tidak akan mendapat posisi di perusahaan. Tanggapan dari Bapak Agi Rachmat dari Dunamis. Terkait dengan keberlangsungan system, bagaimana Pertamina setelah tidak dipimpin lagi oleh Bapak Ari. United Tractor sudah terkondisi dengan sistem Astra. Untuk menjaga konsistensi wajib ditugaskan untuk menyiapkan pemimpin baru yang siap menggantikan. Whistleblower sifatnya harus ‘again’ dan ‘again’. Aturannya harus kuat, jelas kebijakannya, ada cek list dan formulirnya. Ada prioritas yang bersifat ‘longterm’ yaitu meng-generate kesadaran sampai pada tingkat yang paling bawah. Tanggapan dari Bapak Budi - IPW . Tools yang sudah ada yaitu Code of Conduct, Pakta Integritas, pengadaan barang dan jasa melalui eProcurement memerlukan sosialisasi yang masif. Sosalisasi merupakan kunci untuk membentuk public awareness selain itu perlu di susun standard mutu yang akan berlaku dimasyarakat. Tanggapan dari Bapak Djodjo Subagdja Berdasarkan pengalaman bekerja di BUMN lebih dipikirkan kepada model yang terstruktur, karena WB bukan hal baru di Indonesia, selama menjabat menjadi direksi di BUMN biasanya menjelang direksi berakhir muncul surat kaleng yang bertebaran, sebenarnya bagaimana karyawan ingin mengungkapkan penyimpangan di tingkat manajemen yang isinya juga terdapat fakta. Sebagai salah satu contoh, terdapat ”kelompok peduli perusahaan” dimana penyimpangan yang sudah terjadi 3 tahun yang lalu, dengan alasan tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan pada saat direksi menjabat, namun dengan adanya kelompok ini harapannya direksi yang baru lebih baik daripada direksi lama. Sebenarnya ada nilai positif dalam pengiriman surat kaleng, jadi WB tinggal di strukturkan. Kaitannya di BUMN ”ewuh pakewuh” masih membudaya, biasanya untuk mengungkapkan penyimpangan ada resiko sehingga penyimpangan disampaikan menjelang manajemen akan berakhir. Pengalaman-pengalaman yang sudah ada distrukturkan saja, apakah dengan memakai jasa pihak ketiga dan mediator yang bisa dilibatkan. Bapak Ai Mulyadi. Tips : Jangan berasumsi dapat menyelesaikan semua masalah, harus berorientasi bisa dikerjakan dengan konsisten. Whistleblower adalah bentuk implementasi Good Governance, baik publik maupun perusahaan. Tiga Pilar Kemitraan mendaftarkan Whistleblower dalam piagam Pakta Integritas. Sebagai manual KNKG modul Ke 18 bisa diimplentasi kepada anggota-anggotanya, sehingga terbentuk ‘Island of Integrity. Selanjutnya perlu membangun road map termasuk edukasi mulai dari TK dan SD. Dimulai dengan apa yang bisa kita lakukan.
IX. Penutup Bapak Mas Achmad Daniri. Dari sisi yang melaporkan, memang sudah membudaya (contoh surat kaleng), namun dari sisi yang dilaporkan, budaya ‘legowo’ harus dibiasakan. Dari aspek legal yang mungkin harus dikuatkan adalah aspek legal internal perusahaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan perlu dilakukan melalui pulau-pulau integritas. Perjuangan jangka panjang tidak berhenti di Whistleblower, perlu edukasi mulai dari TK, SD sehingga memberikan landasan membangun etika publik.
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Whistleblower System – Proceedings
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Page 9 of 11
Whistleblower System – Proceedings
Page 10 of 11
Daftar Hadir Focus Group Discussion Whistlerblower System Selasa, 25 Maret 2008 Jam : 14-00 ~ 18:00 WIB No
NAMA
INSTANSI
1.
Mas Achmad Daniri
KNKG
[email protected]
2.
Fachry Ali
LSPEN Indonesia
[email protected]
3.
Ai Mulyadi
3PK
[email protected]
4.
Endro Utomo N
3PK
[email protected]
5.
Emmy Kuswandari
Sinar Mas
[email protected]
6.
Ruhman Nulhakim
PT. Jamsostek
-
7.
Humayunbosha
BP MIGAS
[email protected]
8.
Wawan Irawan
Pertamina
[email protected]
9.
Djodjo Subagdja
KNKG
[email protected]
10.
Indra Uno
TPS Consulting
[email protected]
11.
M. Amintasya
LSM Matikur
-
12.
Ira Aryanti
BULOG
[email protected]
13.
Bambang Utomo
14.
Indra Safitri
Konsultan Hukum/ anggota LKDI
[email protected]
15.
Angela Simatupang
RSM AAJ Assosiates/KNKG
[email protected]
16.
Miftah T
BULOG
[email protected]
17.
Eddy Isyanto
PT. United Tractors Tbk
[email protected]
18.
Bachril B.
BTEL/Tiga Pilar
[email protected]
19.
Leo J. Susilo
LKDI
[email protected]
20.
Budihardjo
3PK – IPW
[email protected]
21.
Marga Nindyastari
PT Panasonic Manufacturing Indonesia
[email protected]
22.
Agi Rachmat
Dunamis
[email protected]
23.
Kuswantini
TI-I
-
24.
Erita Yohan
PT Medco Energi Internasional
[email protected]
25.
Ronny
PPATK
[email protected]
26.
Arif Hidayat
ITK
[email protected]
27.
Marwah Daud
ICMI
[email protected]
28.
Hasnil Rasyid
Pertamina
[email protected]
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
BULOG
[email protected]
Whistleblower System – Proceedings No 29
NAMA Didi Sunarwinadi
WB kompilasi_Rev_2 (16 Apr 08)
Page 11 of 11 INSTANSI
PT Pertamina
EMAIL [email protected]
