Freight Forwarding
Content
SEMINAR PERPAJAKAN
PENGENAAN
PAJAK
PENGHASILAN
ATAS
JASA
FREIGHT
FORWARDING
KELOMPOK
IV
Ai
Verdayanie
[03]
Akhmad
Nurhidayat
[04]
Bayu
Windra
Pratama
[07]
Meidiawan
Cesarian
Syah
[19]
Yosinta
Suwastika
[30]
X-‐A
AKUNTANSI
KURIKULUM
KHUSUS
SEKOLAH
TINGGI
AKUNTANSI
NEGARA
2014
PENDAHULUAN
PENGERTIAN
FREIGHT
FORWARDING
Secara
garis
besar,
yang
dimaksud
dengan
jasa
freight
forwarding
ialah
jasa
yang
ditawarkan
oleh
perusahaan
yang
kegiatan
usahanya
mengurusi
pengangkutan/
pengiriman
barang
muatan
dari
kapal
laut,
juga
barang-‐barang
yang
berada
di
gudang
melalui
pengangkutan
mobil,
mengurusi
pengiriman
barang
melalui
kereta
api,
kapal
laut,
atau
melalui
mobil/truk
ke
tujuan
yang
diminta/tempat
si
penerima
barang
dan
pengiriman
barang
dari
gudang
si
penjual
ke
tempat
si
pembeli.
Dalam
Keputusan
Menteri
Perhubungan
No.
10
Tahun
1988
tanggal
26
Januari
1988,
disebutkan
bahwa,
yang
dimaksud
dengan
Jasa
Pengurusan
Transportasi
(Freight
Forwarding)
adalah
usaha
yang
ditujukan
untuk
mewakili
kepentingan
pemilik
barang
untuk
mengurus
semua
kegiatan
yang
diperlukan
bagi
terlaksananya
pengiriman
dan
penerimaan
barang
melalui
transportasi
darat,
laut
atau
udara,
yang
dapat
mencakup
kegiatan
:
Penerimaan,
Penyimpanan,
Sortasi,
Pengepakan,
Penandaan,
Pengukuran,
Penimbangan,
Pengurusan
Penyelesaian
Dokumen,
Penerbitan
Dokumen
Angkutan,
Perhitungan
Biaya
Angkutan,
Klaim,
Asuransi
atas
Pengiriman
Barang
serta
Penyelesaian
Tagihan
dan
Biaya-‐Biaya
Lainnya
berkenaan
dengan
pengiriman
barang-‐
barang
tersebut
sampai
dengan
diterimanya
barang
oleh
yang
berhak
menerimanya.
Sedangkan
orang
atau
badan
hukum
yang
melaksanakan
pekerjaan
forwarding
adalah
seorang
freight
forwarder.
Freight
forwarder
adalah
seseorang
atau
suatu
badan
hukum
yang
melaksanakan
perintah
pengiriman
barang
(muatan)
dari
satu
atau
beberapa
orang
pemilik
barang,yang
di
kumpulkan
dari
satu
atau
beberapa
tempat
,
sampai
ke
tempat
tujuan
akhir
melalui
sistem
pengaturan
lalu
lintas
barang
dan
dokumen,
dengan
menggunakan
satu
atau
beberapa
jenis
angkutan
dengan
tanpa
harus
memiliki
sarana
angkutan
dimaksud.
KLASIFIKASI
FREIGHT
FORWARDING
Kegiatan
jasa
freight
forwarding
ini
dapat
dibedakan
kedalam
klasifikasi
berikut:
1. Segi
Operasional
a. International
Freight
Forwarder
(Klasifikasi
A)
Merupakan
forwarder
professional
dalam
hal
menjalankan
kegiatan
Freight
Forwarding
dengan
memberikan
jasa
penanganan
serta
pengiriman
barang
kepada
para
pelanggannya
yang
bertaraf
internasional,
yaitu
dengan
melakukan
pengiriman
barang
ke
atau
dari
salah
satu
atau
berbagai
negara
di
luar
negeri.
Jenis
Forwarder
seperti
ini
banyak
diminati
oleh
para
pemilik
barang
terutama
oleh
Exportir
atau
Importir.
Faktor-‐faktor
yang
mendukung
mengapa
mereka
yang
selalu
diminati
oleh
para
pemakai
jasa
antara
lain:
• Berhak
menerbitkan/menggunakan
FIATA
B/L
dan
memiliki
tenaga
ahli
dibidang
pengiriman
barang.
SEMINAR PERPAJAKAN
2
Adanya
jaringan
kerja
secara
Internasional
serta
Agen/Mitra
kerja
yang
tangguh.
• Memiliki
sarana
dan
prasarana
kerja
yang
cukup.
• Berpengalaman
luas
serta
mampu
memberikan
saran-‐saran
yang
diperlukan
oleh
pemilik
barang
terhadap
suatu
maksud
untuk
pengiriman
barang
ke
negara
tujuan
tertentu.
• Mampu
memberikan
tarif
angkutan
yang
relatif
murah
serta
dapat
membantu
mencari
jalan
keluar
untuk
menurunkan
biaya
produksi
terhadap
suatu
barang
yang
akan
di
pasarkan
di
dunia
internasional,
serta
selalu
membayar
tuntutan
ganti
rugi.
b. Domestik/Regional
Forwarder
(Klasifikasi
B)
Perbedaan
yang
mendasar
dengan
Internasional
Freight
Forwarder
adalah
mereka
berhak
untuk
menggunakan
FIATA
B/L
sedangkan
dari
Forwarder
Domestik/Regional
belum
berhak
menggunakannya
atau
menerbitkan
B/L
sendiri
(House
B/L).
c. Local
Forwarder
(Klasifikasi
C)
Jenis
forwarder
ini
merupakan
forwarder
dengan
klasifikasi
yang
minim,
karena
yang
termasuk
golongan
forwarder
lokal
adalah
mereka
yang
belum
memiiki
agen
di
luar
negeri,
dan
mereka
adalah
para
pengelola
jasa
EMKL
(Ekspedisi
Muatan
Kapal
Laut)
dan
EMKU
(Ekspedisi
Muatan
Kapal
Udara)
2. Segi
Dasar
Sarana
Angkutan
a. Sea
Freight
Forwarder
Yang
termasuk
ke
dalam
golongan
ini
adalah
mereka
yang
telah
mengkhususkan
kegiatan
usahanya
pada
pengiriman
barang
muatan
melalui
angkutan
laut
atau
melalui
kombinasi
antara
angkutan
darat
lainnya.Ada
kategori
umum
mengenai
barang
muatan
atau
cargo
yang
harus
diketahui
oleh
seorang
Forwarder
tentang
teknik
pelayanannya
(Cargo
handling)
masing-‐
masing
jenisnya
yaitu
:
• Bulk
cargo
Yaitu
semua
jenis
barang
yang
secara
fisik
bentuknya
tidak
dapat
atau
tidak
harus
dikemas
tersendiri
dengan
jenis
kemasan
apapun
juga
kecuali
di
sesuaikan
dengan
unit
alat
angkutan
itu
sendiri.Contoh
dari
katagori
jenis
ini
adalah
1) Biji-‐bijian,
seperti
jagung,
beras,
tepung
terigu
dll.
2) Bijih
tambang,
seperti
batubara,
besi,
serta
bahan
mineral
lain
yang
belum
dip
roses.
3) Kayu-‐kayuan,
berupa
kayu
gelondong
(logs),
chips
(pecahan
kayu)
dan
hasil-‐hasil
hutan
lainnya.
4) Berbagai
macam
jenis
mesin-‐mesin
serta
produk-‐produk
lain
yang
tidak
dapat
dimasukkan
kedalam
salah
satu
jenis
kemasan
atau
dimaskkan
•
SEMINAR PERPAJAKAN
3
•
•
kedalam
petikemas,
seperti
transformer,
reactor,
turbin
dan
sebagainya.
5) Kendaraan
bermotor,
truk,
dan
alat
angkutan
lainnya.
6) Berbagai
macam
jenis
produk
besi-‐besi
atau
jenis
produk
metal
lainnya
yang
telah
selesai
maupun
berupa
semi
proses.
Unit
load
cargo
Yaitu
satu
atau
lebih
kemasan
barang
yang
digabung
/diikat
atau
ditumpuk
menjadi
satu
tumpukan
pada
sesuatu
”palet”
atau
bentuk
lainnya
sedemikian
rupa
(skidded),sehingga
dengan
demikian
seluruh
unit
tersebut
dapat
di
terima
oleh
kapal
dan
siap
dimuat
dengan
man
serta
ditata
diatas
kapal
dan
di
bongkar
dengan
mudah
di
pelabuhan
tujuan
dengan
menggunakan
alat
mekanik
tertentu.
Adapun
maksud
dan
tujuan
untuk
mengelompokkan
komoditi
tersebut
pada
satu
unit
“Pallet”
adalah
karena
hal-‐hal
sebagai
berikut:
1) Menghemat
biaya
tenaga
kerja
(labor
saving),
item
“unit
load”
ini
akan
memperkecil
biaya
operasional
untuk
pelayanan
barang
muatan
,yaitu
dengan
jalan
menggunakan
peralatan
bongkar
/muat,
seperti
forklift
yang
hanya
dengan
satu
orang
operator
mampu
melaksanakan
pekerjaan
mengangkat
sebagian
besar
barang
muatan/cargo
;demikian
pula
dengan
crane,yang
mampu
membongkar
/memuat
sejumlah
besar
peti,
karton
maupun
karung-‐karung,untuk
sekali
angkat.
2) Menghemat
waktu
pelayanan,
banyak
sekali
waktu
yang
berharga
terbuang
percuma
untuk
melayani
barang
muatan
yang
terdiri
dari
berbagai
macam
bentuk
kemasan.Dengan
menggunakan
system
“Unit
Load”
akan
mampu
menggerakkan
atau
memindahkan
sebagian
besar
komoditi
di
pelabuhan
dengan
menggunakan
berbagai
peralatan
mesin
bongkar/muat.
3) Meningkatkan
kemasan
barang,
kerusakan
maupun
pencurian
barang
muartan
akan
merupakan
suatu
factor
yang
sangat
mahal
dalam
hal
pelayanan
barang
pada
suatu
pengapalan
barang.Dengan
“Unit
load
system”akan
banyaak
sekali
pengurangan
terhadap
kerusakan
maupun
kehilangan
atas
suatu
barang
,
di
bandingkan
system
konvensional.
Containerised
Cargo
(Containerisation)
adalah
“suatu
kegiatan
dimana
sejumlah
barang
muatan
yang
diisi
kedalam
suatu
unit
petikemas
untuk
selanjutnya
petikemas
tersebut
diangkut/dikirim
melalui
pelabuhan
muat
dengan
sarana
angkutan
tertentu
ketempat
tujuan
atau
pelabuhan
pembongkaran
yang
di
kehendaki.”
Keuntungan
yang
dapat
diperoleh
dengan
adanya
petikemas
antara
lain
sebagai
berikut:
1) Mengurang
biaya
pengemasan
barang
karena
secara
umum
petikemas
merupakan
alat
kemasan
yang
sebenarnya
(actual
packing
material)
SEMINAR PERPAJAKAN
4
2) Mengurangi
biaya
tenaga
kerja
terhadap
proses
pelayanan
barang
sebagai
contoh
unit
petikemas
yang
harus
dimuat
keatas
kapal
dapat
dilaksanakan
dalam
waktu
satu
hari
sedangkan
kapal
konvensional
dengan
volume
barang
yang
sama
akan
memerlukan
waktu
muat
paling
sedikit
5
hari.
3) Mengurangi
masa
transit
kapal
yang
menyebabkan
masa
perjalanan
kapal
menjadi
lebih
pendek
(turnaraound
time)
sehingga
perjalan
kapal
menjadi
lebih
ekonomis.
4) Keamanan
barang
lebih
terjamin
selama
barang
berada
di
petikemas.
b. Air
Freight
Forwarder
Mereka
yang
mengkhususkan
kegiatan
usaha
jasanya
pada
sektor
angkutan
udara
dengan
kombinasi
angkutan
kereta
api
atau
truk.
Lokasi
kegiatan
sebagian
besar
berada
di
sekitar
Bandar
udara,
baik
kegiatan
penyelesaian
dokumen
maupun
penumpukan
baranng
serta
lalu
lintasnya.
Airwaybill
atau
House
Airway
(AWB
atau
HAWB)
adalah
tata
cara
seorang
forwarder
yang
akan
melakukan
pemesanan
ruang
muatan
(booking
cargo
space
system)pada
setiap
pengapalan
yang
telah
diatur
secara
internasional,
yaitu
sebagaimana
yang
tertera
berikut
ini
:
1) Nomor
seri
Airwaybill
,bahwa
pada
setiap
pengapalan
akan
selalu
tercantum
nomor
seri
dari
setiap
Airwaybill
yang
diterbitkannya.Nomor
ini
merupakan
factor
yang
sangat
penting
sekali
peranannya,dalam
rangka
mengidentifikasikan
suatu
pengapalan
barang
muatan
melalui
suatu
penerbangan
sampai
pada
saat
pnyerahan
barang
I
Bandar
udara
pada
tujuan
akhirnya.
2) Jumlah
paket
(collie)
,jumlah
paket
harus
di
ketahui
dengn
pasti
sebagai
kelengkapan
pengapalan
selama
dalam
proses
pemuatan,alih
penerbangan
dan
atau
saat
penyerahan.
3) Berat
barang
,seperti
diketahui
dengan
pasti
sebagai
kelengkapan
pengapalan
selama
dalam
proses
pemuatan,alih
penerbangan
dan
atau
saat
penyerahan.
4) Jenis
barang
muatan
,untuk
melaksanakan
pemesanan
ruang
muatan
pada
pesawat
udara,jenis
serta
bentuk
barang
sangat
penting
sekali
untuk
diketahui.
5) Ukuran
dan
isi
barang,informasi
atau
keterangan
lengkap
mengenai
ukuran
dan
isi
barang
yang
akan
dimuat
keatas
kapal,disamping
tentunya
berat
barang
bersangkutan
,adalah
sangat
di
perlukan,yang
dinyatakan
dalam
Cm
dan
In
6) Bandar
udara
pemberangkatan
dan
tujuan
nama-‐nama
Bandar
udara
pemberangkatan
serta
tujuannya
sangat
penting
sekali
untuk
hal-‐hal
sebagai
berikut
:
• menentukan
trayek
pengapalan.
SEMINAR PERPAJAKAN
5
mengatur
tempat
penimbunan
yang
sesuai
dengan
tata
ruang
yang
telah
ditentukan,menjelang
keberangkatan
meupun
kedatangan
barang
bersangkutan.
• mengatur
komunikasi
tertentu
apabila
terjadi
sesuatu
hal
selama
dalam
proses
penerbangan
.
• Memberikan
kesempatan
kepada
pengirim
barang
untuk
mengatur
segala
sesuatunya
baik
di
tempat
transit
maupun
ditempat
tujuan
barang.
c. Rail
and
Inland
Freight
Forwarder
Yaitu
mereka
yang
mengkhususkan
kegiatan
usaha
jasanya
pada
sector
angkutan
darat
dengan
menggunakan
jasa
angkutan
kereta
api
dan
sarana
angkutan
lainnya
sampai
jauh
ke
pedalaman
pada
suatu
daerah
atau
Negara.
d. Combined
Transport
Forwarder
Yaitu
Forwarder
yang
dalam
usaha
jasanya
menggunakan
lebih
dari
satu
jenis
alat
angkutan
atau
berbagai
sarana
angkutan
yang
melalui
laut,udara
dan
kereta
api
dan
truk,atau
kombinasi
diantaranya.
Adapun
Syarat
untuk
disebut
sebagai
seorang
Forwarder
yang
professional
adalah
sebagai
berikut
:
1) Memiliki
sejumlah
pengalaman
luas
dan
memiliki
berbagai
aspek
perdaganngan
internasional,
angkutan
serta
memiliki
hubungan
luas
serta
mitra
kerja
yang
baik
pada
sector
paengangkutan
darat
,laut
dan
udara
,pergudangan
stevedoring
,bank
asuransi
dan
sebagainya.
2) Memiliki
ketrampilan
kerja
yang
efektif
dan
efisien
yang
didukung
oleh
tenaga
ahli
di
bidangnya
seperti
ahli
logistic
dan
mobilitasi
,bongkar
muat,
tata
cara
pengemasan,
dan
asuransi
dan
sebagainya.
3) Mampu
memberikan
pelayanan
maksimal
kepada
para
pemakai
jasa.
Sebagai
forwarder
professional
mereka
perluvmemiliki
sarana-‐sarana
serta
perlengkapannya
untuk
penumpukan
dan
pelayanan
barang
muatan
selama
berada
dibawah
kekuasaannya.
4) Mampu
membayar
segala
jenis
biaya-‐biaya
tekait
pada
setiap
proses
pengiriman
barang
terlebih
dahulu
untuk
kemudian
menagih
pembiayaan
tersebut
kepada
pera
pemakai
jasa
bersangkutan
dan
mampu
memberikan
tariff
yang
relative
lebih
murah.
•
SEMINAR PERPAJAKAN
6
PEMBAHASAN
PENGENAAN
PAJAK
PENGHASILAN
ATAS
JASA
FREIGHT
FORWARDING
Terkait
jasa
freight
forwarding
ini
sebelumnya
sudah
diatur
di
dalam
PER/178/PJ/2006
tentang
Jenis
Jasa
Lain
dan
Perkiraan
Penghasilan
Neto
Sebagaimana
Dimaksud
Dalam
Pasal
23
Ayat
(1)
Huruf
C
Undang-‐undang
Nomor
7
tahun
1983
tentang
Pajak
Penghasilan
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-‐undang
No
36
tahun
2008.
JENIS
PENGHASILAN/JASA
PERKIRAAN
PENGHASILAN
NETO
Jasa
teknik,
jasa
manajemen
dan
jasa
lain
kecuali
jasa
pengeboran
(jasa
drilling)
di
bidang
Penambangan
minyak
dan
gas
bumi
(migas)
yang
dilakukan
oleh
bentuk
usaha
tetap,
jasa
di
bidang
perdagangan
surat-‐surat
berharga
yang
dilakukan
oleh
BEJ,
BES,
KSEI
dan
KPEI,
serta
jasa-‐jasa
yang
disebutkan
dalam
angka
2,
3,
4,
dan
5
30
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
NO
1.
2.
a.
Jasa
perencanaan
konstruksi.
b.
Jasa
pengawasan
konstruksi.
c.
Jasa
konsultansi,
kecuali
jasa
konsultansi
hukum,
konsultansi
bisnis
dan
konsultansi
pajak.
3.
a.
Jasa
penyelidikan
dan
keamanan
b.
Jasa
kurir
(
jasa
titipan
swasta
)
c.
Jasa
biro
perjalanan
wisata
d.
Jasa
agen
perjalanan
wisata
e.
Jasa
konvensi,
pameran
dan
perjalanan
insentif
f.
Jasa
freight
forwarding
g.
Jasa
pengepakan
h.
Jasa
maklon
4.
Jasa
pelaksanaan
konstruksi,
termasuk
:
-‐
Jasa
perawatan/pemeliharaan/
bangunan;
-‐
Jasa
instalasi/
pemasangan
mesin,
listrik/
telepon/
air/
gas/
AC/TV
kabel
;
-‐
Iklan,
a.
Jasa
catering
b.
Jasa
pembasmian
hama.
c.
Jasa
kebersihan/cleaning
service.
20
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
perbaikan
Sepanjang
jasa
tersebut
dilakukan
oleh
Wajib
Pajak
yang
ruang
lingkup
pekerjaannya
di
bidang
konstruksi
dan
mempunyai
izin/sertifikasi
sebagai
pengusaha
konstruksi.
5.
26
2/3
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
13
1/3
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
10
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
SEMINAR PERPAJAKAN
7
Berdasarkan
peraturan
diatas,
maka
pemakai
jasa
freight
forwarding
harus
melakukan
pemotongan
pajak
PPh
Pasal
23,
yang
pada
perkembangan
selanjutnya
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
PER/178/PJ/2006
dicabut
dan
diganti
dengan
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
PER/70/PJ./2007.
Hal
ini
dipertegas
dengan
dikeluarkannya
Surat
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
S-‐09/PJ.032/2008
tanggal
7
Januari
2008
tentang
Permohonan
Penegasan
Terhadap
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
PER/70/PJ./2007,
pada
surat
ini
ditekankan
bahwa
Sesuai
dengan
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
PER-‐70/PJ/2007,
jasa
Internet,
jasa
Freight
Forwarding,
Tour
Travel
Agency,
agen
Pelayaran
dan
Agen
Advertensi
tidak
tercantum
sebagai
jasa
yang
atas
penghasilannya
dipotong
PPh
Pasal
23.
Oleh
karena
itu
atas
pembayaran
yang
dilakukan
tidak
dipotong
PPh
Pasal
23
sepanjang
tidak
terdapat
unsur
sewa
atau
penggunaan
harta.
Hal
ini
sesuai
dengan
pasal
23
ayat
1
huruf
c
Yang
menyatakan
akan
dipotong
sebesar
2%
untuk
sewa
dan
penghasilan
lain
sehubungan
dengan
penggunaan
harta,
kecuali
sewa
dan
penghasilan
lain
sehubungan
dengan
penggunaan
harta
yang
telah
dikenai
Pajak
Penghasilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4
ayat
(2).
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
244/PMK.03/2008
tanggal
31
Desember
2008
tentang
Jenis
Jasa
Lain
dan
Perkiraan
Penghasilan
Neto
sebagaimana
dimaksud
Pasal
23
ayat
(1)
Undang-‐undang
Nomor
7
tahun
1983
tentang
Pajak
Penghasilan
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-‐undang
Nomor
36
tahun
2008
yang
berlaku
sejak
1
Januari
2009,
antara
lain
diatur
bahwa
:
a) Jenis
jasa
lain
tersebut
antara
lain
adalah
jasa
perantara
atau
keagenan;
Tidak
terdapat
penjelasan
lebih
lanjut
mengenai
apa
saja
yang
termasuk
jasa
perantara
dalam
PMK
ini
sehingga
freight
forwarding
dianggap
tidak
termasuk
dalam
jasa
perantara.
b) Dalam
hal
penerima
imbalan
sehubungan
dengan
jasa
tersebut
tidak
memiliki
NPWP,
besarnya
tarif
pemotongan
adalah
lebih
tinggi
100%
daripada
tarif
sebagimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
Maka
sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
244/PMK.03/2008,
jasa
freight
forwarding
bukan
merupakan
objek
pemotongan
PPh
Pasal
23.
PENGENAAN
PPN
ATAS
JASA
FREIGHT
FORWARDING
Undang-‐Undang
Nomor
Undang-‐Undang
Nomor
8
Tahun
1983
tentang
Pajak
Pertambahan
Nilai
Barang
dan
Jasa
dan
Pajak
Penjualan
atas
Barang
Mewah
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Undang-‐Undang
Nomor
42
Tahun
2009,
meliputi
beberapa
pasal
yang
terkait
dengan
penyerahan
jasa
kena
pajak,
khususnya
freight
forwarding,
yaitu:
a. Pasal
1:
• Angka
17,
bahwa
Dasar
Pengenaan
Pajak
adalah
jumlah
Harga
Jual,
Penggantian,
Nilai
Impor,
Nilai
Ekspor,
atau
nilai
lain
yang
dipakai
sebagai
dasar
untuk
menghitung
pajak
yang
terutang.
SEMINAR PERPAJAKAN
8
Angka
19,
bahwa
Penggantian
adalah
nilai
berupa
uang,
termasuk
semua
biaya
yang
diminta
atau
seharusnya
diminta
oleh
pengusaha
karena
penyerahan
Jasa
Kena
Pajak,
ekspor
Jasa
Kena
Pajak,
atau
ekspor
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud,
tetapi
tidak
termasuk
Pajak
Pertambahan
Nilai
yang
dipungut
menurut
Undang-‐Undang
ini
dan
potongan
harga
yang
dicantumkan
dalam
Faktur
Pajak
atau
nilai
berupa
uang
yang
dibayar
atau
seharusnya
dibayar
oleh
Penerima
Jasa
karena
pemanfaatan
Jasa
Kena
Pajak
dan/atau
oleh
penerima
manfaat
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud
karena
pemanfaatan
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud
dari
luar
Daerah
Pabean
di
dalam
Daerah
Pabean.
b. Pasal
4
ayat
(1)
huruf
c
Bahwa
Pajak
Pertambahan
Nilai
dikenakan
atas
penyerahan
Jasa
Kena
Pajak
di
dalam
Daerah
Pabean
yang
dilakukan
oleh
pengusaha.
c. Pasal
4A
ayat
(3)
Bahwa
jenis
jasa
yang
tidak
dikenai
Pajak
Pertambahan
Nilai
adalah
jasa
tertentu
dalam
kelompok
jasa
tertentu.
Namun
demikian,
jasa
pengurusan
transportasi
(freight
forwarding)
tidak
termasuk
jenis
jasa
tertentu
yang
tidak
dikenai
Pajak
Pertambahan
Nilai.
d. Pasal
8A:
Ayat
(1),
bahwa
Pajak
Pertambahan
Nilai
yang
terutang
dihitung
dengan
cara
mengalikan
tarif
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
7
dengan
Dasar
Pengenaan
Pajak
yang
meliputi
Harga
Jual,
Penggantian,
Nilai
Impor,
Nilai
Ekspor,
atau
nilai
lain.
Turunan
atas
undang-‐undang
PPN
dituangkan
dalam
PMK
Nomor
38/pmk.011/2013
Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
75/Pmk.03/2010
Tentang
Nilai
Lain
Sebagai
Dasar
Pengenaan
Pajak.
Dalam
PMK
ini,
dasar
pengenaan
pajak
atas
jasa
freight
forwarding
diatur
dalam
Pasal
2
huruf
m,
yang
menyatakan
bahwa
untuk
penyerahan
jasa
pengurusan
transportasi
(freight
forwarding)
yang
di
dalam
tagihan
jasa
pengurusan
transportasi
tersebut
terdapat
biaya
transportasi
(freight
charges)
adalah
10%
(sepuluh
persen)
dari
jumlah
yang
ditagih
atau
seharusnya
ditagih.
Sedangkan
untuk
pajak
masukan
yang
berkaitan
dengan
penyerahan
jasa
pengurusan
transportasi
(freight
forwarding)
yang
di
dalam
tagihan
jasa
pengurusan
transportasi
tersebut
terdapat
biaya
transportasi
(freight
charges)
tidak
dapat
dikreditkan.
Untuk
lebih
memastikan
kepastian
hukum
terkait
freight
charges
dalam
jasa
freight
forwarding
ini,
DJP
menerbitkan
Surat
Edaran
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
33/PJ/2013
tentang
perlakuan
Pajak
Pertambahan
Nilai
atas
penyerahan
jasa
pengurusan
transportasi
(freight
forwarding)
yang
di
dalam
tagihannya
terdapat
biaya
transportasi
(freight
charges)
memberikan
penegasan
atas
hal
berikut.
a. Dasar
Pengenaan
Pajak
berupa
Nilai
Lain
sebagaimana
dimaksud
pada
angka
2
huruf
b
digunakan
untuk
penyerahan
JPT/FF
yang
di
dalam
tagihan
JPT/FF
tersebut
terdapat
biaya
transportasi
(freight
charges).
Freight
charges
adalah
biaya
transportasi
yang
sebenarnya
dibayar
atau
yang
seharusnya
dibayar
oleh
pengguna
•
SEMINAR PERPAJAKAN
9
jasa,
yang
dapat
berupa
biaya
transportasi
dengan
menggunakan
moda
angkutan
berupa
pesawat,
kapal,
dan/atau
kereta
api.
Termasuk
dalam
pengertian
freight
charges
adalah
biaya-‐biaya
yang
dikeluarkan
yang
terkait
biaya
transportasi
dengan
menggunakan
moda
angkutan
pesawat,
kapal,
dan/atau
kereta
api
tersebut,
antara
lain
fuel
surcharge.
b. Dalam
melakukan
kegiatan
usahanya,
pengusaha
JPT/FF
dapat
menyerahkan
JPT/FF
yang
dapat
terdiri
dari
satu
atau
beberapa
kegiatan.
Kegiatan
yang
dilakukan
dalam
penyerahan
JPT/FF
dapat
termasuk
biaya
transportasi
(freight
charges).
Walaupun
penyerahan
JPT/FF
dapat
terdiri
dari
satu
atau
beberapa
kegiatan,
satu
atau
beberapa
kegiatan
yang
diserahkan
tersebut
tetap
merupakan
satu
kesatuan,
yaitu
penyerahan
JPT/FF,
sehingga
kewajiban
Pengusaha
Kena
Pajak
untuk
membuat
Faktur
Pajak
atas
setiap
penyerahan
Jasa
Kena
Pajak
wajib
dilakukan.
c. Tidak
termasuk
penyerahan
JPT/FF
adalah
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ketiga,
sepanjang
memenuhi
kondisi
sebagai
berikut:
1) dalam
hal:
a) tagihan
dari
pihak
ketiga
(selain
pemerintah/negara),
identitas
pengguna
JPT/FF
tercantum
sebagai
pihak
yang
tertagih
dalam
dokumen
tagihan
dari
pihak
ketiga
(selain
pemerintah/negara)
tersebut;
atau
b) pembayaran
kewajiban
kepada
pemerintah/negara
yang
menggunakan
Surat
Setoran
Pajak
(SSP),
Surat
Setoran
Pabean,
Cukai
dan
Pajak
Dalam
Rangka
Impor
(SSPCP),
Surat
Setoran
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(SSPNBP),
dan/atau
dokumen
pembayaran
lainnya
kepada
pemerintah/negara,
identitas
pengguna
JPT/FF
tercantum
sebagai
pihak
yang
wajib
melakukan
pembayaran
kepada
pemerintah/negara
tersebut;
2) diatur
dalam
kontrak/perjanjian
antara
pengusaha
JPT/FF
dan
pengguna
JPT/FF
yang
menyatakan
bahwa
terdapat
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ketiga
yang
harus
dibayar
oleh
pengguna
JPT/FF
yang
kemudian
akan
disetorkan
oleh
pengusaha
JPT/FF
kepada
pihak
ketiga;
3) penerimaan
pembayaran
untuk
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ketiga
yang
diterima
dari
pengguna
JPT/FF
tidak
dicatat/diakui
sebagai
penghasilan
oleh
pengusaha
JPT/FF
dan
penyetoran
reimbursement
tagihan
kepada
pihak
ketiga
yang
bersangkutan
tidak
dicatat/diakui
sebagai
biaya/beban
oleh
pengusaha
JPT/FF.
REIMBURSMENT
PADA
FREIGHT
FORWARDING
Reimbursement
adalah
penggantian
pembayaran
sebesar
jumlah
yang
nyata-‐nyata
telah
dibayarkan
oleh
pihak
ke-‐2
kepada
pihak
ke-‐3.
Pengertian
reimbursement
mensyaratkan
posisi
sebagai
pihak
ke-‐2
atau
perantara.
Oleh
karena
itu,
awalnya
syarat
reimbursement
adalah
tagihan
pihak
ke-‐3
langsung
atas
nama
shipper,
sehingga
jelas
kedudukan
freight
forwarder
hanyalah
perantara
atau
sebagai
pihak
ke-‐2.
SEMINAR PERPAJAKAN
10
Transaksi
Reimbursment
umumnya
dilakukan
oleh
perusahaan-‐perusahaan
jasa
yang
bekerjasama
dengan
pihak
ketiga
dalam
melakukan
kegiatan
pemberian
jasa
kepada
konsumen
(penerima
jasa)
antara
lain
perusahaan
yang
bergerak
di
bidang
usaha
jasa
freight
forwarding
yang
dalam
kegiatan
operasionalnya
bekerjasama
dengan
Pihak
Ketiga
antara
lain
perusahaan
pengangkutan
/
pengiriman
barang.
Tagihan
biaya
yang
di-‐Reimburs
antara
lain
:
Freight,
THC,
Document
Fee,
D/O,
Cleaning
Container,
Lift
on/off
Container,
shipping
line,
Airline.
Ketika
terjadi
transaksi
Reimbursment,
Tagihan
dari
Pihak
Ketiga
akan
diteruskan
oleh
Pemberi
Jasa
kepada
Penerima
Jasa
dengan
atau
tanpa
ditambah
imbalan
(Mark
Up).
Selanjutnya
pembayaran
dari
Penerima
Jasa
akan
diteruskan
oleh
Pemberi
Jasa
kepada
Pihak
Ketiga
tersebut
setelah
dikurangi
dengan
imbalan
mark
up.
Jumlah
penerimaan
yang
akan
dicatat
sebagai
penghasilan/pendapatan
oleh
Pemberi
Jasa
adalah
jumlah
pembayaran
dari
Penerima
Jasa
dikurangi
dengan
Reimbursment.
Oleh
karena
itu,
dokumen
tagihan
oleh
Pihak
Ketiga
seharusnya
dibuat
langsung
atas
nama
Penerima
Jasa
(bukan
Pemberi
Jasa).
Mengacu
pada
praktik
di
lapangan
dan
Surat
Edaran
Dirjen
Pajak
No
SE-‐33/PJ/2013,
penyerahan
Jasa
Freight
Forwarding
dapat
terdiri
dari
satu
atau
beberapa
kegiatan
yang
dimaksud
dalam
Pasal
82
ayat
(1)
Peraturan
Pemerintah
(PP)
Nomor
20
Tahun
2010
tentang
Angkutan
di
Perairan,
yaitu
salah
satu
di
antaranya
adalah
kegiatan
transportasi.
Menurut
surat
edaran
di
atas,
tidak
termasuk
penyerahan
Jasa
Freight
Forwarding
adalah
transaksi
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ke-‐3
(supplier
barang/jasa
lainnya)
sepanjang
memenuhi
persyaratan
berikut:
1) Tagihan
dari
pihak
ke-‐3
atau
dokumen
perpajakan
seperti
Surat
Setoran
Pajak
(SSP),
Surat
Setoran
Pabean,
Cukai
dan
Pajak
Dalam
Rangka
Impor
(SSPCP)
mencantumkan
identitas
Pengguna
Jasa
Freight
Forwarding;
2) Terdapat
perjanjian
reimbursement
antara
Pengusaha
dan
Pengguna
Jasa
Freight
Forwarding;
dan
Pengusaha
Jasa
Freight
Forwarding
tidak
mengakui
penghasilan
dan
biaya
yang
berkaitan
dengan
reimbursement.
Pengakuan
Pendapatan
dan
Biaya
ini
selaras
dengan
penghitungan
peredaran
usaha
(Dasar
Pengenaan
Pajak)
menurut
ketentuan
PPN.
Seperti
telah
diuraikan
di
atas,
dalam
ketentuan
PPN
diatur
bahwa
reimbursment
dikurangkan
dari
Dasar
Pengenaan
Pajak
PPN,
sehingga
penerimaan
pembayaran
reimbursment
dari
Penerima
Jasa
juga
seharusnya
tidak
dicatat/diakui
sebagai
pendapatan.
Dengan
demikian,
peredaran
usaha
menurut
PPN
akan
sama
(equal)
dengan
peredaran
usaha
menurut
PPh.
SEMINAR PERPAJAKAN
11
PENUTUP
SIMPULAN
a. Pengenaan
pajak
penghasilan
atas
jasa
freight
forwarding
telah
diatur
dalam PER-‐
178/PJ/2006
Tentang
Jenis
Jasa
Lain
Dan
Perkiraan
Penghasilan
Neto
Sebagaimana
Dimaksud
Dalam
Pasal
23
Ayat
(1)
Huruf
C
Undang-‐Undang
Nomor
7
Tahun
1983.
Akan
tetapi
peraturan
ini
dicabut
dengan
PER-‐70/PJ/2007,
di
mana
dalam
peraturan
ini
tidak
menyertakan
jasa
freight
forwarding
dalam
daftar
positif
pemotongan
PPh
pasal
23.
b. Jasa-‐jasa
yang
terkait
dengan
pemberian
jasa
freight
forwarding
seperti
kegiatan
penerimaan,
penyimpanan,
fumigasi
(penyemprotan
anti
hama
sebelum
barang
dimuat
dalamkontainer),
sortasi,
pengepakan,
penandaan,
pengukuran,
dan
penimbangan
apabila
masuk
dalam
daftar
PER-‐70/PJ/2007
tetap
merupakan
objek
pemotongan
PPh
23.
Apabila
jasa-‐jasa
tersebut
tidak
termasuk
dalam
daftar
PER-‐
70/PJ/2007
bisa
tetap
dikenakan
PPh
pasal
29
sepanjang
jasa
tersebut
termasuk
kategori
objek
pajak.
c. Pengenaan
PPN
atas
jasa
freight
forwarding
telah
diatur
dalam
UU
PPN
pasal
4(a)
ayat
3
dimana
dipertegas
dalam
PMK
Nomor
38/pmk.011/2013
terkait
Nilai
Lain
Sebagai
Dasar
Pengenaan
Pajak.
d. Tidak
termasuk
penyerahan
freight
forwarding
adalah
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ketiga,
sepanjang
memenuhi
syarat
kumulatif
yang
diuraikan
dalam
SE
Nomor
33/PJ/2013.
SEMINAR PERPAJAKAN
12
DAFTAR
REFERENSI
http://paswalmar-‐ami.blogspot.com
http://mucconsultinggroup.wordpress.com/2013/08/01/1306/
http://newfanyaauraresta.blogspot.com/2012/06/freight-‐forwarding_10.html
http://rusdiyanis.wordpress.com/2014/03/10/freight-‐forwarding-‐antara-‐reimbursement-‐
dan-‐dpp-‐ppn-‐nilai-‐lain/
SEMINAR PERPAJAKAN
13
PENGENAAN
PAJAK
PENGHASILAN
ATAS
JASA
FREIGHT
FORWARDING
KELOMPOK
IV
Ai
Verdayanie
[03]
Akhmad
Nurhidayat
[04]
Bayu
Windra
Pratama
[07]
Meidiawan
Cesarian
Syah
[19]
Yosinta
Suwastika
[30]
X-‐A
AKUNTANSI
KURIKULUM
KHUSUS
SEKOLAH
TINGGI
AKUNTANSI
NEGARA
2014
PENDAHULUAN
PENGERTIAN
FREIGHT
FORWARDING
Secara
garis
besar,
yang
dimaksud
dengan
jasa
freight
forwarding
ialah
jasa
yang
ditawarkan
oleh
perusahaan
yang
kegiatan
usahanya
mengurusi
pengangkutan/
pengiriman
barang
muatan
dari
kapal
laut,
juga
barang-‐barang
yang
berada
di
gudang
melalui
pengangkutan
mobil,
mengurusi
pengiriman
barang
melalui
kereta
api,
kapal
laut,
atau
melalui
mobil/truk
ke
tujuan
yang
diminta/tempat
si
penerima
barang
dan
pengiriman
barang
dari
gudang
si
penjual
ke
tempat
si
pembeli.
Dalam
Keputusan
Menteri
Perhubungan
No.
10
Tahun
1988
tanggal
26
Januari
1988,
disebutkan
bahwa,
yang
dimaksud
dengan
Jasa
Pengurusan
Transportasi
(Freight
Forwarding)
adalah
usaha
yang
ditujukan
untuk
mewakili
kepentingan
pemilik
barang
untuk
mengurus
semua
kegiatan
yang
diperlukan
bagi
terlaksananya
pengiriman
dan
penerimaan
barang
melalui
transportasi
darat,
laut
atau
udara,
yang
dapat
mencakup
kegiatan
:
Penerimaan,
Penyimpanan,
Sortasi,
Pengepakan,
Penandaan,
Pengukuran,
Penimbangan,
Pengurusan
Penyelesaian
Dokumen,
Penerbitan
Dokumen
Angkutan,
Perhitungan
Biaya
Angkutan,
Klaim,
Asuransi
atas
Pengiriman
Barang
serta
Penyelesaian
Tagihan
dan
Biaya-‐Biaya
Lainnya
berkenaan
dengan
pengiriman
barang-‐
barang
tersebut
sampai
dengan
diterimanya
barang
oleh
yang
berhak
menerimanya.
Sedangkan
orang
atau
badan
hukum
yang
melaksanakan
pekerjaan
forwarding
adalah
seorang
freight
forwarder.
Freight
forwarder
adalah
seseorang
atau
suatu
badan
hukum
yang
melaksanakan
perintah
pengiriman
barang
(muatan)
dari
satu
atau
beberapa
orang
pemilik
barang,yang
di
kumpulkan
dari
satu
atau
beberapa
tempat
,
sampai
ke
tempat
tujuan
akhir
melalui
sistem
pengaturan
lalu
lintas
barang
dan
dokumen,
dengan
menggunakan
satu
atau
beberapa
jenis
angkutan
dengan
tanpa
harus
memiliki
sarana
angkutan
dimaksud.
KLASIFIKASI
FREIGHT
FORWARDING
Kegiatan
jasa
freight
forwarding
ini
dapat
dibedakan
kedalam
klasifikasi
berikut:
1. Segi
Operasional
a. International
Freight
Forwarder
(Klasifikasi
A)
Merupakan
forwarder
professional
dalam
hal
menjalankan
kegiatan
Freight
Forwarding
dengan
memberikan
jasa
penanganan
serta
pengiriman
barang
kepada
para
pelanggannya
yang
bertaraf
internasional,
yaitu
dengan
melakukan
pengiriman
barang
ke
atau
dari
salah
satu
atau
berbagai
negara
di
luar
negeri.
Jenis
Forwarder
seperti
ini
banyak
diminati
oleh
para
pemilik
barang
terutama
oleh
Exportir
atau
Importir.
Faktor-‐faktor
yang
mendukung
mengapa
mereka
yang
selalu
diminati
oleh
para
pemakai
jasa
antara
lain:
• Berhak
menerbitkan/menggunakan
FIATA
B/L
dan
memiliki
tenaga
ahli
dibidang
pengiriman
barang.
SEMINAR PERPAJAKAN
2
Adanya
jaringan
kerja
secara
Internasional
serta
Agen/Mitra
kerja
yang
tangguh.
• Memiliki
sarana
dan
prasarana
kerja
yang
cukup.
• Berpengalaman
luas
serta
mampu
memberikan
saran-‐saran
yang
diperlukan
oleh
pemilik
barang
terhadap
suatu
maksud
untuk
pengiriman
barang
ke
negara
tujuan
tertentu.
• Mampu
memberikan
tarif
angkutan
yang
relatif
murah
serta
dapat
membantu
mencari
jalan
keluar
untuk
menurunkan
biaya
produksi
terhadap
suatu
barang
yang
akan
di
pasarkan
di
dunia
internasional,
serta
selalu
membayar
tuntutan
ganti
rugi.
b. Domestik/Regional
Forwarder
(Klasifikasi
B)
Perbedaan
yang
mendasar
dengan
Internasional
Freight
Forwarder
adalah
mereka
berhak
untuk
menggunakan
FIATA
B/L
sedangkan
dari
Forwarder
Domestik/Regional
belum
berhak
menggunakannya
atau
menerbitkan
B/L
sendiri
(House
B/L).
c. Local
Forwarder
(Klasifikasi
C)
Jenis
forwarder
ini
merupakan
forwarder
dengan
klasifikasi
yang
minim,
karena
yang
termasuk
golongan
forwarder
lokal
adalah
mereka
yang
belum
memiiki
agen
di
luar
negeri,
dan
mereka
adalah
para
pengelola
jasa
EMKL
(Ekspedisi
Muatan
Kapal
Laut)
dan
EMKU
(Ekspedisi
Muatan
Kapal
Udara)
2. Segi
Dasar
Sarana
Angkutan
a. Sea
Freight
Forwarder
Yang
termasuk
ke
dalam
golongan
ini
adalah
mereka
yang
telah
mengkhususkan
kegiatan
usahanya
pada
pengiriman
barang
muatan
melalui
angkutan
laut
atau
melalui
kombinasi
antara
angkutan
darat
lainnya.Ada
kategori
umum
mengenai
barang
muatan
atau
cargo
yang
harus
diketahui
oleh
seorang
Forwarder
tentang
teknik
pelayanannya
(Cargo
handling)
masing-‐
masing
jenisnya
yaitu
:
• Bulk
cargo
Yaitu
semua
jenis
barang
yang
secara
fisik
bentuknya
tidak
dapat
atau
tidak
harus
dikemas
tersendiri
dengan
jenis
kemasan
apapun
juga
kecuali
di
sesuaikan
dengan
unit
alat
angkutan
itu
sendiri.Contoh
dari
katagori
jenis
ini
adalah
1) Biji-‐bijian,
seperti
jagung,
beras,
tepung
terigu
dll.
2) Bijih
tambang,
seperti
batubara,
besi,
serta
bahan
mineral
lain
yang
belum
dip
roses.
3) Kayu-‐kayuan,
berupa
kayu
gelondong
(logs),
chips
(pecahan
kayu)
dan
hasil-‐hasil
hutan
lainnya.
4) Berbagai
macam
jenis
mesin-‐mesin
serta
produk-‐produk
lain
yang
tidak
dapat
dimasukkan
kedalam
salah
satu
jenis
kemasan
atau
dimaskkan
•
SEMINAR PERPAJAKAN
3
•
•
kedalam
petikemas,
seperti
transformer,
reactor,
turbin
dan
sebagainya.
5) Kendaraan
bermotor,
truk,
dan
alat
angkutan
lainnya.
6) Berbagai
macam
jenis
produk
besi-‐besi
atau
jenis
produk
metal
lainnya
yang
telah
selesai
maupun
berupa
semi
proses.
Unit
load
cargo
Yaitu
satu
atau
lebih
kemasan
barang
yang
digabung
/diikat
atau
ditumpuk
menjadi
satu
tumpukan
pada
sesuatu
”palet”
atau
bentuk
lainnya
sedemikian
rupa
(skidded),sehingga
dengan
demikian
seluruh
unit
tersebut
dapat
di
terima
oleh
kapal
dan
siap
dimuat
dengan
man
serta
ditata
diatas
kapal
dan
di
bongkar
dengan
mudah
di
pelabuhan
tujuan
dengan
menggunakan
alat
mekanik
tertentu.
Adapun
maksud
dan
tujuan
untuk
mengelompokkan
komoditi
tersebut
pada
satu
unit
“Pallet”
adalah
karena
hal-‐hal
sebagai
berikut:
1) Menghemat
biaya
tenaga
kerja
(labor
saving),
item
“unit
load”
ini
akan
memperkecil
biaya
operasional
untuk
pelayanan
barang
muatan
,yaitu
dengan
jalan
menggunakan
peralatan
bongkar
/muat,
seperti
forklift
yang
hanya
dengan
satu
orang
operator
mampu
melaksanakan
pekerjaan
mengangkat
sebagian
besar
barang
muatan/cargo
;demikian
pula
dengan
crane,yang
mampu
membongkar
/memuat
sejumlah
besar
peti,
karton
maupun
karung-‐karung,untuk
sekali
angkat.
2) Menghemat
waktu
pelayanan,
banyak
sekali
waktu
yang
berharga
terbuang
percuma
untuk
melayani
barang
muatan
yang
terdiri
dari
berbagai
macam
bentuk
kemasan.Dengan
menggunakan
system
“Unit
Load”
akan
mampu
menggerakkan
atau
memindahkan
sebagian
besar
komoditi
di
pelabuhan
dengan
menggunakan
berbagai
peralatan
mesin
bongkar/muat.
3) Meningkatkan
kemasan
barang,
kerusakan
maupun
pencurian
barang
muartan
akan
merupakan
suatu
factor
yang
sangat
mahal
dalam
hal
pelayanan
barang
pada
suatu
pengapalan
barang.Dengan
“Unit
load
system”akan
banyaak
sekali
pengurangan
terhadap
kerusakan
maupun
kehilangan
atas
suatu
barang
,
di
bandingkan
system
konvensional.
Containerised
Cargo
(Containerisation)
adalah
“suatu
kegiatan
dimana
sejumlah
barang
muatan
yang
diisi
kedalam
suatu
unit
petikemas
untuk
selanjutnya
petikemas
tersebut
diangkut/dikirim
melalui
pelabuhan
muat
dengan
sarana
angkutan
tertentu
ketempat
tujuan
atau
pelabuhan
pembongkaran
yang
di
kehendaki.”
Keuntungan
yang
dapat
diperoleh
dengan
adanya
petikemas
antara
lain
sebagai
berikut:
1) Mengurang
biaya
pengemasan
barang
karena
secara
umum
petikemas
merupakan
alat
kemasan
yang
sebenarnya
(actual
packing
material)
SEMINAR PERPAJAKAN
4
2) Mengurangi
biaya
tenaga
kerja
terhadap
proses
pelayanan
barang
sebagai
contoh
unit
petikemas
yang
harus
dimuat
keatas
kapal
dapat
dilaksanakan
dalam
waktu
satu
hari
sedangkan
kapal
konvensional
dengan
volume
barang
yang
sama
akan
memerlukan
waktu
muat
paling
sedikit
5
hari.
3) Mengurangi
masa
transit
kapal
yang
menyebabkan
masa
perjalanan
kapal
menjadi
lebih
pendek
(turnaraound
time)
sehingga
perjalan
kapal
menjadi
lebih
ekonomis.
4) Keamanan
barang
lebih
terjamin
selama
barang
berada
di
petikemas.
b. Air
Freight
Forwarder
Mereka
yang
mengkhususkan
kegiatan
usaha
jasanya
pada
sektor
angkutan
udara
dengan
kombinasi
angkutan
kereta
api
atau
truk.
Lokasi
kegiatan
sebagian
besar
berada
di
sekitar
Bandar
udara,
baik
kegiatan
penyelesaian
dokumen
maupun
penumpukan
baranng
serta
lalu
lintasnya.
Airwaybill
atau
House
Airway
(AWB
atau
HAWB)
adalah
tata
cara
seorang
forwarder
yang
akan
melakukan
pemesanan
ruang
muatan
(booking
cargo
space
system)pada
setiap
pengapalan
yang
telah
diatur
secara
internasional,
yaitu
sebagaimana
yang
tertera
berikut
ini
:
1) Nomor
seri
Airwaybill
,bahwa
pada
setiap
pengapalan
akan
selalu
tercantum
nomor
seri
dari
setiap
Airwaybill
yang
diterbitkannya.Nomor
ini
merupakan
factor
yang
sangat
penting
sekali
peranannya,dalam
rangka
mengidentifikasikan
suatu
pengapalan
barang
muatan
melalui
suatu
penerbangan
sampai
pada
saat
pnyerahan
barang
I
Bandar
udara
pada
tujuan
akhirnya.
2) Jumlah
paket
(collie)
,jumlah
paket
harus
di
ketahui
dengn
pasti
sebagai
kelengkapan
pengapalan
selama
dalam
proses
pemuatan,alih
penerbangan
dan
atau
saat
penyerahan.
3) Berat
barang
,seperti
diketahui
dengan
pasti
sebagai
kelengkapan
pengapalan
selama
dalam
proses
pemuatan,alih
penerbangan
dan
atau
saat
penyerahan.
4) Jenis
barang
muatan
,untuk
melaksanakan
pemesanan
ruang
muatan
pada
pesawat
udara,jenis
serta
bentuk
barang
sangat
penting
sekali
untuk
diketahui.
5) Ukuran
dan
isi
barang,informasi
atau
keterangan
lengkap
mengenai
ukuran
dan
isi
barang
yang
akan
dimuat
keatas
kapal,disamping
tentunya
berat
barang
bersangkutan
,adalah
sangat
di
perlukan,yang
dinyatakan
dalam
Cm
dan
In
6) Bandar
udara
pemberangkatan
dan
tujuan
nama-‐nama
Bandar
udara
pemberangkatan
serta
tujuannya
sangat
penting
sekali
untuk
hal-‐hal
sebagai
berikut
:
• menentukan
trayek
pengapalan.
SEMINAR PERPAJAKAN
5
mengatur
tempat
penimbunan
yang
sesuai
dengan
tata
ruang
yang
telah
ditentukan,menjelang
keberangkatan
meupun
kedatangan
barang
bersangkutan.
• mengatur
komunikasi
tertentu
apabila
terjadi
sesuatu
hal
selama
dalam
proses
penerbangan
.
• Memberikan
kesempatan
kepada
pengirim
barang
untuk
mengatur
segala
sesuatunya
baik
di
tempat
transit
maupun
ditempat
tujuan
barang.
c. Rail
and
Inland
Freight
Forwarder
Yaitu
mereka
yang
mengkhususkan
kegiatan
usaha
jasanya
pada
sector
angkutan
darat
dengan
menggunakan
jasa
angkutan
kereta
api
dan
sarana
angkutan
lainnya
sampai
jauh
ke
pedalaman
pada
suatu
daerah
atau
Negara.
d. Combined
Transport
Forwarder
Yaitu
Forwarder
yang
dalam
usaha
jasanya
menggunakan
lebih
dari
satu
jenis
alat
angkutan
atau
berbagai
sarana
angkutan
yang
melalui
laut,udara
dan
kereta
api
dan
truk,atau
kombinasi
diantaranya.
Adapun
Syarat
untuk
disebut
sebagai
seorang
Forwarder
yang
professional
adalah
sebagai
berikut
:
1) Memiliki
sejumlah
pengalaman
luas
dan
memiliki
berbagai
aspek
perdaganngan
internasional,
angkutan
serta
memiliki
hubungan
luas
serta
mitra
kerja
yang
baik
pada
sector
paengangkutan
darat
,laut
dan
udara
,pergudangan
stevedoring
,bank
asuransi
dan
sebagainya.
2) Memiliki
ketrampilan
kerja
yang
efektif
dan
efisien
yang
didukung
oleh
tenaga
ahli
di
bidangnya
seperti
ahli
logistic
dan
mobilitasi
,bongkar
muat,
tata
cara
pengemasan,
dan
asuransi
dan
sebagainya.
3) Mampu
memberikan
pelayanan
maksimal
kepada
para
pemakai
jasa.
Sebagai
forwarder
professional
mereka
perluvmemiliki
sarana-‐sarana
serta
perlengkapannya
untuk
penumpukan
dan
pelayanan
barang
muatan
selama
berada
dibawah
kekuasaannya.
4) Mampu
membayar
segala
jenis
biaya-‐biaya
tekait
pada
setiap
proses
pengiriman
barang
terlebih
dahulu
untuk
kemudian
menagih
pembiayaan
tersebut
kepada
pera
pemakai
jasa
bersangkutan
dan
mampu
memberikan
tariff
yang
relative
lebih
murah.
•
SEMINAR PERPAJAKAN
6
PEMBAHASAN
PENGENAAN
PAJAK
PENGHASILAN
ATAS
JASA
FREIGHT
FORWARDING
Terkait
jasa
freight
forwarding
ini
sebelumnya
sudah
diatur
di
dalam
PER/178/PJ/2006
tentang
Jenis
Jasa
Lain
dan
Perkiraan
Penghasilan
Neto
Sebagaimana
Dimaksud
Dalam
Pasal
23
Ayat
(1)
Huruf
C
Undang-‐undang
Nomor
7
tahun
1983
tentang
Pajak
Penghasilan
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-‐undang
No
36
tahun
2008.
JENIS
PENGHASILAN/JASA
PERKIRAAN
PENGHASILAN
NETO
Jasa
teknik,
jasa
manajemen
dan
jasa
lain
kecuali
jasa
pengeboran
(jasa
drilling)
di
bidang
Penambangan
minyak
dan
gas
bumi
(migas)
yang
dilakukan
oleh
bentuk
usaha
tetap,
jasa
di
bidang
perdagangan
surat-‐surat
berharga
yang
dilakukan
oleh
BEJ,
BES,
KSEI
dan
KPEI,
serta
jasa-‐jasa
yang
disebutkan
dalam
angka
2,
3,
4,
dan
5
30
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
NO
1.
2.
a.
Jasa
perencanaan
konstruksi.
b.
Jasa
pengawasan
konstruksi.
c.
Jasa
konsultansi,
kecuali
jasa
konsultansi
hukum,
konsultansi
bisnis
dan
konsultansi
pajak.
3.
a.
Jasa
penyelidikan
dan
keamanan
b.
Jasa
kurir
(
jasa
titipan
swasta
)
c.
Jasa
biro
perjalanan
wisata
d.
Jasa
agen
perjalanan
wisata
e.
Jasa
konvensi,
pameran
dan
perjalanan
insentif
f.
Jasa
freight
forwarding
g.
Jasa
pengepakan
h.
Jasa
maklon
4.
Jasa
pelaksanaan
konstruksi,
termasuk
:
-‐
Jasa
perawatan/pemeliharaan/
bangunan;
-‐
Jasa
instalasi/
pemasangan
mesin,
listrik/
telepon/
air/
gas/
AC/TV
kabel
;
-‐
Iklan,
a.
Jasa
catering
b.
Jasa
pembasmian
hama.
c.
Jasa
kebersihan/cleaning
service.
20
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
perbaikan
Sepanjang
jasa
tersebut
dilakukan
oleh
Wajib
Pajak
yang
ruang
lingkup
pekerjaannya
di
bidang
konstruksi
dan
mempunyai
izin/sertifikasi
sebagai
pengusaha
konstruksi.
5.
26
2/3
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
13
1/3
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
10
%
dari
jumlah
bruto
tidak
termasuk
PPN
SEMINAR PERPAJAKAN
7
Berdasarkan
peraturan
diatas,
maka
pemakai
jasa
freight
forwarding
harus
melakukan
pemotongan
pajak
PPh
Pasal
23,
yang
pada
perkembangan
selanjutnya
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
PER/178/PJ/2006
dicabut
dan
diganti
dengan
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
PER/70/PJ./2007.
Hal
ini
dipertegas
dengan
dikeluarkannya
Surat
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
S-‐09/PJ.032/2008
tanggal
7
Januari
2008
tentang
Permohonan
Penegasan
Terhadap
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
PER/70/PJ./2007,
pada
surat
ini
ditekankan
bahwa
Sesuai
dengan
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
PER-‐70/PJ/2007,
jasa
Internet,
jasa
Freight
Forwarding,
Tour
Travel
Agency,
agen
Pelayaran
dan
Agen
Advertensi
tidak
tercantum
sebagai
jasa
yang
atas
penghasilannya
dipotong
PPh
Pasal
23.
Oleh
karena
itu
atas
pembayaran
yang
dilakukan
tidak
dipotong
PPh
Pasal
23
sepanjang
tidak
terdapat
unsur
sewa
atau
penggunaan
harta.
Hal
ini
sesuai
dengan
pasal
23
ayat
1
huruf
c
Yang
menyatakan
akan
dipotong
sebesar
2%
untuk
sewa
dan
penghasilan
lain
sehubungan
dengan
penggunaan
harta,
kecuali
sewa
dan
penghasilan
lain
sehubungan
dengan
penggunaan
harta
yang
telah
dikenai
Pajak
Penghasilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4
ayat
(2).
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
244/PMK.03/2008
tanggal
31
Desember
2008
tentang
Jenis
Jasa
Lain
dan
Perkiraan
Penghasilan
Neto
sebagaimana
dimaksud
Pasal
23
ayat
(1)
Undang-‐undang
Nomor
7
tahun
1983
tentang
Pajak
Penghasilan
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-‐undang
Nomor
36
tahun
2008
yang
berlaku
sejak
1
Januari
2009,
antara
lain
diatur
bahwa
:
a) Jenis
jasa
lain
tersebut
antara
lain
adalah
jasa
perantara
atau
keagenan;
Tidak
terdapat
penjelasan
lebih
lanjut
mengenai
apa
saja
yang
termasuk
jasa
perantara
dalam
PMK
ini
sehingga
freight
forwarding
dianggap
tidak
termasuk
dalam
jasa
perantara.
b) Dalam
hal
penerima
imbalan
sehubungan
dengan
jasa
tersebut
tidak
memiliki
NPWP,
besarnya
tarif
pemotongan
adalah
lebih
tinggi
100%
daripada
tarif
sebagimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
Maka
sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
244/PMK.03/2008,
jasa
freight
forwarding
bukan
merupakan
objek
pemotongan
PPh
Pasal
23.
PENGENAAN
PPN
ATAS
JASA
FREIGHT
FORWARDING
Undang-‐Undang
Nomor
Undang-‐Undang
Nomor
8
Tahun
1983
tentang
Pajak
Pertambahan
Nilai
Barang
dan
Jasa
dan
Pajak
Penjualan
atas
Barang
Mewah
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Undang-‐Undang
Nomor
42
Tahun
2009,
meliputi
beberapa
pasal
yang
terkait
dengan
penyerahan
jasa
kena
pajak,
khususnya
freight
forwarding,
yaitu:
a. Pasal
1:
• Angka
17,
bahwa
Dasar
Pengenaan
Pajak
adalah
jumlah
Harga
Jual,
Penggantian,
Nilai
Impor,
Nilai
Ekspor,
atau
nilai
lain
yang
dipakai
sebagai
dasar
untuk
menghitung
pajak
yang
terutang.
SEMINAR PERPAJAKAN
8
Angka
19,
bahwa
Penggantian
adalah
nilai
berupa
uang,
termasuk
semua
biaya
yang
diminta
atau
seharusnya
diminta
oleh
pengusaha
karena
penyerahan
Jasa
Kena
Pajak,
ekspor
Jasa
Kena
Pajak,
atau
ekspor
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud,
tetapi
tidak
termasuk
Pajak
Pertambahan
Nilai
yang
dipungut
menurut
Undang-‐Undang
ini
dan
potongan
harga
yang
dicantumkan
dalam
Faktur
Pajak
atau
nilai
berupa
uang
yang
dibayar
atau
seharusnya
dibayar
oleh
Penerima
Jasa
karena
pemanfaatan
Jasa
Kena
Pajak
dan/atau
oleh
penerima
manfaat
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud
karena
pemanfaatan
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud
dari
luar
Daerah
Pabean
di
dalam
Daerah
Pabean.
b. Pasal
4
ayat
(1)
huruf
c
Bahwa
Pajak
Pertambahan
Nilai
dikenakan
atas
penyerahan
Jasa
Kena
Pajak
di
dalam
Daerah
Pabean
yang
dilakukan
oleh
pengusaha.
c. Pasal
4A
ayat
(3)
Bahwa
jenis
jasa
yang
tidak
dikenai
Pajak
Pertambahan
Nilai
adalah
jasa
tertentu
dalam
kelompok
jasa
tertentu.
Namun
demikian,
jasa
pengurusan
transportasi
(freight
forwarding)
tidak
termasuk
jenis
jasa
tertentu
yang
tidak
dikenai
Pajak
Pertambahan
Nilai.
d. Pasal
8A:
Ayat
(1),
bahwa
Pajak
Pertambahan
Nilai
yang
terutang
dihitung
dengan
cara
mengalikan
tarif
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
7
dengan
Dasar
Pengenaan
Pajak
yang
meliputi
Harga
Jual,
Penggantian,
Nilai
Impor,
Nilai
Ekspor,
atau
nilai
lain.
Turunan
atas
undang-‐undang
PPN
dituangkan
dalam
PMK
Nomor
38/pmk.011/2013
Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
75/Pmk.03/2010
Tentang
Nilai
Lain
Sebagai
Dasar
Pengenaan
Pajak.
Dalam
PMK
ini,
dasar
pengenaan
pajak
atas
jasa
freight
forwarding
diatur
dalam
Pasal
2
huruf
m,
yang
menyatakan
bahwa
untuk
penyerahan
jasa
pengurusan
transportasi
(freight
forwarding)
yang
di
dalam
tagihan
jasa
pengurusan
transportasi
tersebut
terdapat
biaya
transportasi
(freight
charges)
adalah
10%
(sepuluh
persen)
dari
jumlah
yang
ditagih
atau
seharusnya
ditagih.
Sedangkan
untuk
pajak
masukan
yang
berkaitan
dengan
penyerahan
jasa
pengurusan
transportasi
(freight
forwarding)
yang
di
dalam
tagihan
jasa
pengurusan
transportasi
tersebut
terdapat
biaya
transportasi
(freight
charges)
tidak
dapat
dikreditkan.
Untuk
lebih
memastikan
kepastian
hukum
terkait
freight
charges
dalam
jasa
freight
forwarding
ini,
DJP
menerbitkan
Surat
Edaran
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
33/PJ/2013
tentang
perlakuan
Pajak
Pertambahan
Nilai
atas
penyerahan
jasa
pengurusan
transportasi
(freight
forwarding)
yang
di
dalam
tagihannya
terdapat
biaya
transportasi
(freight
charges)
memberikan
penegasan
atas
hal
berikut.
a. Dasar
Pengenaan
Pajak
berupa
Nilai
Lain
sebagaimana
dimaksud
pada
angka
2
huruf
b
digunakan
untuk
penyerahan
JPT/FF
yang
di
dalam
tagihan
JPT/FF
tersebut
terdapat
biaya
transportasi
(freight
charges).
Freight
charges
adalah
biaya
transportasi
yang
sebenarnya
dibayar
atau
yang
seharusnya
dibayar
oleh
pengguna
•
SEMINAR PERPAJAKAN
9
jasa,
yang
dapat
berupa
biaya
transportasi
dengan
menggunakan
moda
angkutan
berupa
pesawat,
kapal,
dan/atau
kereta
api.
Termasuk
dalam
pengertian
freight
charges
adalah
biaya-‐biaya
yang
dikeluarkan
yang
terkait
biaya
transportasi
dengan
menggunakan
moda
angkutan
pesawat,
kapal,
dan/atau
kereta
api
tersebut,
antara
lain
fuel
surcharge.
b. Dalam
melakukan
kegiatan
usahanya,
pengusaha
JPT/FF
dapat
menyerahkan
JPT/FF
yang
dapat
terdiri
dari
satu
atau
beberapa
kegiatan.
Kegiatan
yang
dilakukan
dalam
penyerahan
JPT/FF
dapat
termasuk
biaya
transportasi
(freight
charges).
Walaupun
penyerahan
JPT/FF
dapat
terdiri
dari
satu
atau
beberapa
kegiatan,
satu
atau
beberapa
kegiatan
yang
diserahkan
tersebut
tetap
merupakan
satu
kesatuan,
yaitu
penyerahan
JPT/FF,
sehingga
kewajiban
Pengusaha
Kena
Pajak
untuk
membuat
Faktur
Pajak
atas
setiap
penyerahan
Jasa
Kena
Pajak
wajib
dilakukan.
c. Tidak
termasuk
penyerahan
JPT/FF
adalah
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ketiga,
sepanjang
memenuhi
kondisi
sebagai
berikut:
1) dalam
hal:
a) tagihan
dari
pihak
ketiga
(selain
pemerintah/negara),
identitas
pengguna
JPT/FF
tercantum
sebagai
pihak
yang
tertagih
dalam
dokumen
tagihan
dari
pihak
ketiga
(selain
pemerintah/negara)
tersebut;
atau
b) pembayaran
kewajiban
kepada
pemerintah/negara
yang
menggunakan
Surat
Setoran
Pajak
(SSP),
Surat
Setoran
Pabean,
Cukai
dan
Pajak
Dalam
Rangka
Impor
(SSPCP),
Surat
Setoran
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(SSPNBP),
dan/atau
dokumen
pembayaran
lainnya
kepada
pemerintah/negara,
identitas
pengguna
JPT/FF
tercantum
sebagai
pihak
yang
wajib
melakukan
pembayaran
kepada
pemerintah/negara
tersebut;
2) diatur
dalam
kontrak/perjanjian
antara
pengusaha
JPT/FF
dan
pengguna
JPT/FF
yang
menyatakan
bahwa
terdapat
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ketiga
yang
harus
dibayar
oleh
pengguna
JPT/FF
yang
kemudian
akan
disetorkan
oleh
pengusaha
JPT/FF
kepada
pihak
ketiga;
3) penerimaan
pembayaran
untuk
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ketiga
yang
diterima
dari
pengguna
JPT/FF
tidak
dicatat/diakui
sebagai
penghasilan
oleh
pengusaha
JPT/FF
dan
penyetoran
reimbursement
tagihan
kepada
pihak
ketiga
yang
bersangkutan
tidak
dicatat/diakui
sebagai
biaya/beban
oleh
pengusaha
JPT/FF.
REIMBURSMENT
PADA
FREIGHT
FORWARDING
Reimbursement
adalah
penggantian
pembayaran
sebesar
jumlah
yang
nyata-‐nyata
telah
dibayarkan
oleh
pihak
ke-‐2
kepada
pihak
ke-‐3.
Pengertian
reimbursement
mensyaratkan
posisi
sebagai
pihak
ke-‐2
atau
perantara.
Oleh
karena
itu,
awalnya
syarat
reimbursement
adalah
tagihan
pihak
ke-‐3
langsung
atas
nama
shipper,
sehingga
jelas
kedudukan
freight
forwarder
hanyalah
perantara
atau
sebagai
pihak
ke-‐2.
SEMINAR PERPAJAKAN
10
Transaksi
Reimbursment
umumnya
dilakukan
oleh
perusahaan-‐perusahaan
jasa
yang
bekerjasama
dengan
pihak
ketiga
dalam
melakukan
kegiatan
pemberian
jasa
kepada
konsumen
(penerima
jasa)
antara
lain
perusahaan
yang
bergerak
di
bidang
usaha
jasa
freight
forwarding
yang
dalam
kegiatan
operasionalnya
bekerjasama
dengan
Pihak
Ketiga
antara
lain
perusahaan
pengangkutan
/
pengiriman
barang.
Tagihan
biaya
yang
di-‐Reimburs
antara
lain
:
Freight,
THC,
Document
Fee,
D/O,
Cleaning
Container,
Lift
on/off
Container,
shipping
line,
Airline.
Ketika
terjadi
transaksi
Reimbursment,
Tagihan
dari
Pihak
Ketiga
akan
diteruskan
oleh
Pemberi
Jasa
kepada
Penerima
Jasa
dengan
atau
tanpa
ditambah
imbalan
(Mark
Up).
Selanjutnya
pembayaran
dari
Penerima
Jasa
akan
diteruskan
oleh
Pemberi
Jasa
kepada
Pihak
Ketiga
tersebut
setelah
dikurangi
dengan
imbalan
mark
up.
Jumlah
penerimaan
yang
akan
dicatat
sebagai
penghasilan/pendapatan
oleh
Pemberi
Jasa
adalah
jumlah
pembayaran
dari
Penerima
Jasa
dikurangi
dengan
Reimbursment.
Oleh
karena
itu,
dokumen
tagihan
oleh
Pihak
Ketiga
seharusnya
dibuat
langsung
atas
nama
Penerima
Jasa
(bukan
Pemberi
Jasa).
Mengacu
pada
praktik
di
lapangan
dan
Surat
Edaran
Dirjen
Pajak
No
SE-‐33/PJ/2013,
penyerahan
Jasa
Freight
Forwarding
dapat
terdiri
dari
satu
atau
beberapa
kegiatan
yang
dimaksud
dalam
Pasal
82
ayat
(1)
Peraturan
Pemerintah
(PP)
Nomor
20
Tahun
2010
tentang
Angkutan
di
Perairan,
yaitu
salah
satu
di
antaranya
adalah
kegiatan
transportasi.
Menurut
surat
edaran
di
atas,
tidak
termasuk
penyerahan
Jasa
Freight
Forwarding
adalah
transaksi
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ke-‐3
(supplier
barang/jasa
lainnya)
sepanjang
memenuhi
persyaratan
berikut:
1) Tagihan
dari
pihak
ke-‐3
atau
dokumen
perpajakan
seperti
Surat
Setoran
Pajak
(SSP),
Surat
Setoran
Pabean,
Cukai
dan
Pajak
Dalam
Rangka
Impor
(SSPCP)
mencantumkan
identitas
Pengguna
Jasa
Freight
Forwarding;
2) Terdapat
perjanjian
reimbursement
antara
Pengusaha
dan
Pengguna
Jasa
Freight
Forwarding;
dan
Pengusaha
Jasa
Freight
Forwarding
tidak
mengakui
penghasilan
dan
biaya
yang
berkaitan
dengan
reimbursement.
Pengakuan
Pendapatan
dan
Biaya
ini
selaras
dengan
penghitungan
peredaran
usaha
(Dasar
Pengenaan
Pajak)
menurut
ketentuan
PPN.
Seperti
telah
diuraikan
di
atas,
dalam
ketentuan
PPN
diatur
bahwa
reimbursment
dikurangkan
dari
Dasar
Pengenaan
Pajak
PPN,
sehingga
penerimaan
pembayaran
reimbursment
dari
Penerima
Jasa
juga
seharusnya
tidak
dicatat/diakui
sebagai
pendapatan.
Dengan
demikian,
peredaran
usaha
menurut
PPN
akan
sama
(equal)
dengan
peredaran
usaha
menurut
PPh.
SEMINAR PERPAJAKAN
11
PENUTUP
SIMPULAN
a. Pengenaan
pajak
penghasilan
atas
jasa
freight
forwarding
telah
diatur
dalam PER-‐
178/PJ/2006
Tentang
Jenis
Jasa
Lain
Dan
Perkiraan
Penghasilan
Neto
Sebagaimana
Dimaksud
Dalam
Pasal
23
Ayat
(1)
Huruf
C
Undang-‐Undang
Nomor
7
Tahun
1983.
Akan
tetapi
peraturan
ini
dicabut
dengan
PER-‐70/PJ/2007,
di
mana
dalam
peraturan
ini
tidak
menyertakan
jasa
freight
forwarding
dalam
daftar
positif
pemotongan
PPh
pasal
23.
b. Jasa-‐jasa
yang
terkait
dengan
pemberian
jasa
freight
forwarding
seperti
kegiatan
penerimaan,
penyimpanan,
fumigasi
(penyemprotan
anti
hama
sebelum
barang
dimuat
dalamkontainer),
sortasi,
pengepakan,
penandaan,
pengukuran,
dan
penimbangan
apabila
masuk
dalam
daftar
PER-‐70/PJ/2007
tetap
merupakan
objek
pemotongan
PPh
23.
Apabila
jasa-‐jasa
tersebut
tidak
termasuk
dalam
daftar
PER-‐
70/PJ/2007
bisa
tetap
dikenakan
PPh
pasal
29
sepanjang
jasa
tersebut
termasuk
kategori
objek
pajak.
c. Pengenaan
PPN
atas
jasa
freight
forwarding
telah
diatur
dalam
UU
PPN
pasal
4(a)
ayat
3
dimana
dipertegas
dalam
PMK
Nomor
38/pmk.011/2013
terkait
Nilai
Lain
Sebagai
Dasar
Pengenaan
Pajak.
d. Tidak
termasuk
penyerahan
freight
forwarding
adalah
reimbursement
tagihan
dari
pihak
ketiga,
sepanjang
memenuhi
syarat
kumulatif
yang
diuraikan
dalam
SE
Nomor
33/PJ/2013.
SEMINAR PERPAJAKAN
12
DAFTAR
REFERENSI
http://paswalmar-‐ami.blogspot.com
http://mucconsultinggroup.wordpress.com/2013/08/01/1306/
http://newfanyaauraresta.blogspot.com/2012/06/freight-‐forwarding_10.html
http://rusdiyanis.wordpress.com/2014/03/10/freight-‐forwarding-‐antara-‐reimbursement-‐
dan-‐dpp-‐ppn-‐nilai-‐lain/
SEMINAR PERPAJAKAN
13
