IFRS

Published on December 2016 | Categories: Documents | Downloads: 51 | Comments: 0 | Views: 507
of 10
Download PDF   Embed   Report

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB).

Comments

Content

Pengertian IFRS
IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting
Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi
Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal
(IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).
Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi
Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi.
Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi
global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999
dalam
Intan
Immanuela,
puslit2.petra.ac.id)
Natawidnyana(2008), menyatakan bahwa Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS
sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS diterbitkan antara tahun
1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Pada
bulan April 2001, IASB mengadospsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang
dilakukan.

·
ü
ü
ü
ü

IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat
arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi
informasi keuangan.
Tujuan IFRS
Tujuan IFRS adalah :memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periodeperiode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas
tinggi yang :
1. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan
2. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS
3. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna
Struktur IFRS
Struktur IFRS mencakup:
International Financial Reporting Standards (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001
International Accounting Standards (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001
Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) – setelah tahun 2001
Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) – sebelum tahun
2001
Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang
pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan.
Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus
dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua
adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu
elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat
penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah
pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga
elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis
informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa
penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan.
Perencanaan
pengadopsian
fair
value
di
dunia
dan
di
IndonesiaØ
Apa sesungguhnya fair value? selama ini, sistem akuntansi di Indonesia menggunakan konsep
historical cost. Konsep ini menggunakan pendekatan biaya perolehan menghasilkan nilai buku.
untuk berbagai kepentingan, laporan nilai buku itulah yang selama ini lazim dijadikan acuan
untuk menilai sebuah perusahaan. Dengan kondisi pasar yang semakin dinamis, dan berkembang
sangat cepat, akhirnya konsep historical cost dianggap tidak cocok lagi, karena tidak
mencerminkan nilai pasar. Sebagai gantinya digunakan konsep Fair Value.
Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang bersikap secara perlahan menerapkan Fair
Value measurement yang telah diatur dengan sangat kompleks, detail, rinci oleh GAAP,
Indonesia begitu mengetahui pasar sedang bergejolak dan kondisi di dalam negeri juga belum
siap benar, Indonesia lebih memilih menunda penerapan Fair Value. Indonesia akhirnya baru
menerapkan fair value secara penuh pada 2012.
Masalah ketidaksiapan Indonesia juga diakui Jusuf Wibisana. Menurut mantan Ketua
DSAK tersebut, DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) memang belum pernah
melakukan penelitian tentang kesiapan Indonesia dalam menerapkan fair value. Namun, diakui
Jusuf, ada beberapa pihak atau bidang yang sudah siap, tapi banyak juga yang belum siap.
Namun demikian, DSAK sudah menyusun beberapa standar yang semua mengacu pada
IFRS/IAS, termasuka didalamnya konsep fair value. Diantaranya adalah PSAK no 30 tentang
sewa beserta PSAK no 8. PSAK no 13 tentang Properti Investasi, PSAK no 16 tentang aset tetap
dan PSAK 50 dan PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan. DSAK juga menerbitkan buletin
teknis sebagai panduan untuk melakukan perhitungan fair value pada standar-standar tersebut.
Hampir seluruh Pronouncement the International Accounting Standard Board sudah menerapkan
dasar fair value, Indonesia juga akan mengadopsinya.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dalam beberapa
peraturannya juga telah mengadopsi atau memasukkan konsep fair value, diantaranya IX.E.I
tentang Transaksi afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, IX.E.2. tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, IX.G.I tentang penggabungan usaha
atau peleburan usaha perusahaan publik/emiten, IX.L.I. tentang Tata cara Pelaksanaan Kuasi
Reorganisasi dan IV.C.2. tentang Nilai Pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana.
Menurut Kepala Bidang Akuntansi Keuangan dan Pemeriksaan Bapepam-LK Etty Retno
Wulandari, mengatakan, untuk penerapan fair value di lingkungan pasar modal, Bapepam-LK
akan selalu mengikuti dan meng-enforce semua standar yang dikeluarkan DSAK.
Menuju IFRS:Konvergensi Standar Akuntansi Keu (SAK) ke IFRSØ
Dua puluh Sembilan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masuk dalam program konvergensi
IFRS
yang
dicanangkan
DSAK
IAI
tahun
2009
dan
2010.
“Sasaran konvergensi IFRS yang telah dicanangkan IAI pada tahun 2012 adalah merevisi PSAK
agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun
2011/2012,” demikian disampaikan Ketua DSAK IAI Rosita Uli Sinaga pada Public Hearing
Eksposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan, di Jakarta Kamis
20 Agustus 2009 lalu.
Program konvergensi DSAK selama tahun 2009 adalah sebanyak 12 Standar, yang meliputi:
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
3. IAS 27 Consolidated and separate financial statements

4. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
5. IAS 28 Investments in associates
6. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
7. IFRS 8 Operating segment
8. IAS 31 Interests in joint ventures
9. IAS 1 Presentation of financial
10. IAS 36 Impairment of assets
11. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent asset
12. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
Program konvergensi DSAK selama tahun 2010 adalah sebanyak 17 Standar sebagai berikut:
1. IAS 7 Cash flow statements
2. IAS 41 Agriculture
3. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance
4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies
5. IAS 24 Related party disclosures
6. IAS 38 Intangible Asset
7. IFRS 3 Business Combination
8. IFRS 4 Insurance Contract
9. IAS 33 Earnings per share
10. IAS 19 Employee Benefits
11. IAS 34 Interim financial reporting
12. IAS 10 Events after the Reporting Period
13. IAS 11 Construction Contracts
14. IAS 18 Revenue
15. IAS 12 Income Taxes
16. IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
17. IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plan
Banyaknya standar yang harus dilaksanakan dalam program konvergensi ini menjadi tantangan
yang cukup berat bagi DSAK IAI periode 2009-2012. Implementasi program ini akan
dipersiapkan sebaik mungkin oleh IAI. Dukungan dari semua pihak agar proses konvergensi ini
dapat
berjalan
dengan
baik
tentunya
sangat
diharapkan.
Akuntan Publik diharapkan dapat segera mengupdate pengetahuannya sehubungan dengan
perubahan SAK, mengupdate SPAP dan menyesuaikan pendekatan audit yang berbasis IFRS.
Akuntan Manajemen/Perusahaan dapat mengantisipasi dengan segera membentuk tim sukses
konvergensi IFRS yang bertugas mengupdate pengetahuan Akuntan Manajeman, melakukan gap
analysis dan menyusun road map konvergensi IFRS serta berkoordinasi dengan proyek lainnya
untuk
optimalisasi
sumber
daya.
Akuntan Akademisi/Universitas diharapkan dapat membentuk tim sukses konvergensi IFRS
untuk mengupdate pengetahuan Akademisi, merevisi kurikulum dan silabus serta melakukan
berbagai penelitian yang terkait serta Memberikan input/komentar terhadap ED dan Discussion
Papers
yang
diterbitkan
oleh
DSAK
maupun
IASB.
Regulator perlu melakukan penyesuaian regulasi yang perlu terkait dengan pelaporan keuangan
dan perpajakan serta melakukan upaya pembinaan dan supervisi terhadap profesi yang terkait

dengan pelaporan keuanganseperti penilai dan aktuaris. Asosiasi Industri diharap dapat
menyusun Pedoman Akuntansi Industri yang sesuai dengan perkembangan SAK, membentuk
forum diskusi yang secara intensif membahas berbagai isu sehubungan dengan dampak
penerapan SAK dan secara proaktif memberikan input/komentar kepada DSAK IAI.
Program Kerja DSAK lainnya yaitu: Mencabut PSAK yang sudah tidak relevan karena
mengadopsi IFRS; Mencabut PSAK Industri; Mereformat PSAK yang telah diadopsi dari IFRS
dan diterbitkan sebelum 2009; Melakukan kodifikasi penomoran PSAK dan konsistensi
penggunaan istilah; Mengadopsi IFRIC dan SIC per 1 January 2009; Memberikan komentar dan
masukan untuk Exposure Draft dan Discussion Paper IASB; Aktif berpartisipasi dalam berbagai
pertemuan organisasi standard setter, pembuat standar regional/internasional; serta Menjalin
kerjasama lebih efektif dengan regulator, asosiasi industri dan universitas dalam rangka
konvergensi
IFRS.
(sumber:
Ikatan
Akuntan
Indonesia)
Konvergensi
ke
IFRS
di
IndonesiaØ
Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan
IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus
Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan
tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada
IFRS.
Dari data-data di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program konverjensi
tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam
perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi
internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Standar
akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konverjensi
secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB.
Dan untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus
mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia,
terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya
usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah
disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang
berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang
tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan
landasan konseptual. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi syariah akan
dimulai
dari
nomor
101
sampai
dengan
200.
(SY)
Indonesia harus mengadopsi standar akuntansi internasional (International Accounting
Standard/IAS) untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau
sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah
karena
memerlukan
pemahaman
dan
biaya
sosialisasi
yang
mahal.
Membahas tentang IAS saat ini lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar
akuntansi ini antara lain adalah IASC (International Accounting Standard Committee),

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi ini adalah
perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan,
serta
IOSCO
(International
Organization
of
Securities
Commissions)
Iqbal, Melcher dan Elmallah (1997:18) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi
untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang
berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Suatu perusahaan mulai terlibat
dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi
ekspor atau impor. Standard akuntansi internasional (IAS) adalah standard yang dapat digunakan
perusahaan multinasional yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan antar Negara, dalam
perdagangan
multinasional.
IASC didirikan pada tahun 1973 dan beranggotakan anggota organisasi profesi akuntan dari
sepuluh negara. Di tahun 1999, keanggotaan IASC terdiri dari 134 organisasi profesi akuntan
dari 104 negara, termasuk Indonesia. Tujuan IASC adalah (1) merumuskan dan menerbitkan
standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa
diterima secara luas di seluruh dunia, serta (2) bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi
standar
dan
prosedur
akuntansi
sehubungan
dengan
pelaporan
keuangan.
IASC memiliki kelompok konsultatif yang disebut IASC Consultative Group yang terdiri dari
pihak-pihak yang mewakili para pengguna laporan keuangan, pembuat laporan keuangan,
lembaga-lembaga pembuat standar, dan pengamat dari organisasi antar-pemerintah. Kelompok
ini bertemu secara teratur untuk membicarakan kebijakan, prinsip dan hal-hal yang berkaitan
dengan
peranan
IASC.
Hubungan IFRS, Tanggungjawab Sosial Akuntan dan Model Pendidikan Akuntansi di
IndonesiaØ
Isu IFRS telah lama mempengaruhi berbagai aspek ekonomi di dunia. Tidak hanya aspek
ekonomi, sejak direncanakan perubahan PSAK dan dilakukan konvergensi PSAK ke IRFS,
berbagai aspek ekonomi, sosial dan politik mengalami perubahan yang semakin kompleks.
Penyusunan standar keuangan baru dipengaruhi berbagai unsur politik, sosial, ekonomi, dsb yang
saling terkait satu sama lain dan tentunya juga berpengaruh pada fenomena yang akan terjadi
setelah standar-standar keuangan tersebut diaplikasikan pada praktek akuntansi.
Dalam aspek ekonomi, standar Akuntansi yang disusun oleh para akuntan cenderung mengarah
pada dunia bisnis atau perekonomian dunia. Begitu juga IFRS yang disusun oleh IASB masih
terfokus pada dunia bisnis dan perekonomian dunia. Bagaimana tidak, pada IFRS Chapter 2,
mengenai presentation of financial statements, dijelaskan bahwa setiap investor membutuhkan
informasi entitas yang dapat membantu investor dan pengguna-pengguna laporan keuangan
lainnya dalam membuat keputusan ekonomi. Artinya dalam penyajian laporan keuangan hanya
ditujukan untuk keputusan ekonomi dan mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi tanpa
melihat aspek-aspek lainnya yang akan dipengaruhi oleh IFRS itu sendiri. Dengan kata lain,
IFRS disusun dan diadopsi lebih tertuju pada para investor atau pemegang saham. Karena selain
manajer perusahaan yang mengambil keputusan ekonomi, pemegang saham merupakan salah
satu stakeholder yang paling membutuhkan data informasi keuangan yang relevan dengan

keadaan

ekonomi

yang

setiap

saat

mengalami

perubahan.

Konvergensi IFRS yang terjadi di Indonesia pun juga demikian. Hingga saat ini, harmonisasi
yang dilakukan oleh DSAK tentunya mengadopsi IFRS yang tertuju pada para pemegang saham.
Para pemegang saham akan lebih diuntungkan daripada stakeholder-stakeholder lainnya. Karena
salah satu tujuan dari IFRS disusun dan diadopsi adalah untuk melindungi para pemegang saham
dari informasi pelaporan keuangan yang terdistorsi atau kurang relevan. Dengan informasi yang
relevan dan wajar, maka para pemegang saham dapat dipastikan mampu mengambil keputusan
dengan tepat dalam kondisi ekonomi tertentu. Karena informasi yang relevan dengan keadaan
pasar atau dengan keadaan ekonomi masa kini tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi
investor, dimana investor/pemegang saham dapat memperbesar kapitalisme di negara Indonesia.
Bahkan sebelum adanya konvergensi IFRS, PSAK cenderung terfokus pada entitas dan
pemegang saham, sebagai contoh PSAK 50 dan 55 yang mengatur mengenai efek dan derivatif,
dimana efek dan derivatif merupakan alat bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal
Indonesia. Setelah adanya konvergensipun juga demikian, dimana konvergensi PSAK 50 dan 55
yang telah direvisi pada tahun 2006 tersebut belum memberikan suatu perubahan arah fokus
selain
kepada
para
investor.
IFRS yang diadopsi ke PSAK ini juga mengarah pada kepentingan manajemen. Beberapa aturan
yang terdapat dalam PSAK mengatur segala operasi perusahaan secara detail. Sebagai contoh,
kapitalisasi beban untuk perusahaan pertambangan pada ED PSAK nomor 33, dimana dijelaskan
bahwa perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya eksplorasi tanpa ada perkecualian. Sehingga
memudahkan bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan dan mengklasifikasikan biaya
dalam akun-akun. Selain itu, hal ini juga menguntungkan bagi perusahaan dalam
mengakapitalisasi, dimana dengan kapitalisasi ini perusahaan mempunyai Aset yang lebih besar
dalam
laporan
keuangan.
Dengan konvergensi IFRS, perusahaan-perusahaan melakukan pelaporan keuangan akan lebih
mudah, lebih hemat biaya dan terjadi sedikit penyesuaian laporan keuangan. Hal ini merupakan
salah satu tujuan konvergensi IFRS, dimana lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan
pelaporan keuangan. Sehingga fokus penyusunan IFRS, maupun konvergensi pada PSAK pun
juga
terfokus
pada
kepentingan
manajemen
atau
perusahaan
itu
sendiri.
Pengadopsian IFRS yang dilakukan DSAK ini juga kurang mendapatkan perhatian dari
pemerintah. Penyusunan PSAK baru didominasi oleh para akuntan yang memiliki sudut pandang
bisnis dan perekonomian. Permasalahan politik yang terjadi hingga saat ini sangat kurang
diperhatikan dan pemerintah hanya mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan saja
tanpa memperhatikan unsur politik. Unsur politik adalah yang paling utama dalam pemerintahan
Indonesia. Seperti yang dilansir dalam Majalah Akuntansi Indonesia, hingga saat ini proporsi
orang politik lebih besar daripada para profesional yang menekuni bidangnya. Sehingga dapat
dipastikan profesional dalam bidang akuntansi dan keuangan sangat kurang. Berdasarkan survei
yang dilakukan redaksi Akuntansi Indonesia, Dari 155 kuisioner yang dibagikan pada
pemerintah, 54 persen dari kuisioner merupakan orang-orang yang mengaku tidak paham
mengenai bidang akutansi, dan sisanya adalah yang paham mengenai bidang akuntansi. Hal ini
menandakan kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang akuntansi dan masih banyak oknum
pemerintah yang belum paham mengenai akuntansi. Sehingga dapat muncul sikap yang apatis
mengenai penyusunan standar akuntansi keuangan. Belum lagi dengan kejadian korupsi di kubu

pemerintahan yang hingga saat ini makin marak. Korupsi yang tidak ada hentinya ini
menyebabkan pemerintah terlalu disibukkan permasalahan korupsi sehingga pemerintahpun
tidak memperhatikan permasalahan bidang ekonomi, seperti konvergensi IFRS yang setiap
waktu
dapat
berubah.
Tanggung Jawab seorang akuntan di masa mendatang memang dirasa cukup dilema karena
dengan segala kemudahan-kemudahan yang didapat, maka akan menguntungkan pihak
kapitalisme yang semakin lama semakin menguasai perekonomian dunia. Dengan adanya
konvergensi IFRS ini, para akuntan lebih fokus pada kepentingan perusahaan atau investor.
Dengan aturan-aturan yang terfokus pada investor dan perusahaan, tanggung jawab seorang
akuntan hanya sebatas kepada perusahaan dan investor. Hingga saat ini pun, akuntan lebih
memprioritaskan fee dari pekerjaan akuntansi, dimana pemberi fee adalah pihak
manajemen/perusahaan atau investor itu sendiri. Sehingga bisa dimungkinkan terjadinya
subjektivitas terhadap perusahaan atau investor dan akuntan bekerja tidak mengutamakan
independensi
tetapi
mengutamakan
gaji/fee.
Tanggung jawab akuntan masih terbatas pada investor atau perusahaan. Padahal seorang akuntan
tidak hanya melayani jasa pelaporan keuangan untuk investor atau perusahaan. Seorang akuntan
dituntut menjadi akuntan yang dapat memberikan tanggung jawab kepada seluruh stakeholder
dengan penuh keadilan dimana laporan keuangan yang disusun oleh akuntan adalah relevan.
Sehingga Akuntan-akuntan diharapkan untuk memiliki tanggung jawab sosial yang baik agar
dapat
memenuhi
semua
kepentingan
stakeholder.
Perlu adanya pengkajian ulang tentang tanggung jawab akuntan pada proses kovergensi IFRS,
dimana kepentingan-kepentingan para stakeholder perlu didiskusikan agar PSAK yang baru tidak
hanya terfokus pada kepentingan perusahaan/investor saja. Ruang lingkup dalam PSAK perlu
diperluas dimana PSAK baru dapat mengandung tanggung jawab sosial akuntan. Tidak hanya
tanggung jawab sosial, masalah etika akuntan perlu dikaji kembali dan PSAK baru mampu
mengcover permasalahan-permasalahan tanggung jawab sosial. Pelaporan keuangan diharapkan
tidak hanya menampilkan angka-angka dan pengungkapan dari angka-angka tersebut, akan tetapi
mampu melaporkan seluruh aspek perusahaan termasuk perlakuan terhadap para stakeholder.
Apakah perusahaan telah menyentuh semua stakeholder ataukah belum menjadi suatu
pertanggungjawaban perusahaan dan akuntan sebagai penyaji laporan keuangan wajib
melaporkan
semua
mengenai
perusahaan.
Seperti yang dikutip dari Majalah Akuntansi Indonesia edisi 17, sebelum dilakukan
harmonisasi/konvergensi bertahap, pendidikan akuntansi di Indonesia telah mempunyai beberapa
masalah dan salah satunya adalah kompetensi akuntan-akuntan yang tidak berstandar
Internasional. Ini menjadi kendala yang masih belum terselesaikan hingga konvergensi IFRS
dilaksanakan bertahap. Secara pelaporan keuangan saja, pendidikan akuntansi di Indonesia masih
dikatakan lemah. Maka tidak menutup kemungkian pendidikan akuntansi di indonesia masih
terfokus
pada
permasalahan
pelaporan
keuangan.
Hingga saat ini, pendidikan akuntansi di Indonesia mengacu pada PSAK yang diadopsi dari
FASB. Laporan yang dihasilkan pun masih terfokus dengan angka-angka yang mewakili
informasi akuntansi sebuah perusahaan. Begitu juga setelah adanya konvergensi IFRS,

permasalahan yang diangkat dan dikaji dalam forum DSAK adalah mengenai masalah pelaporan
keuangan saja. PSAK yang telah direvisi ini pun juga masih terlarut dalam pelaporan keuangan.
Sehingga seluruh materi yang diberikan dalam kelas akuntansi terfokus pada pelaporan
keuangan. Sangat sulit untuk melangkah lebih luas lagi, dimana diharapkan akuntan tidak hanya
berada dalam ruang lingkup pelaporan keuangan. Tetapi mempunyai tanggung jawab sosial dan
etika
yang
baik
dalam
menjalankan
tugas
sebagai
akuntan.
Solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan akuntansi adalah perlu adanya pengkajian
ulang mengenai masalah pendidikan dalam proses konvergensi IFRS. Beberapa hal perlu
dipertimbangkan agar pendidikan akuntansi di Indonesia tidak hanya larut pada pelaporan
keuangan, melainkan berbagai aspek yang terkait dan dampak-dampak yang muncul setelah
konvergensi IFRS dilakukan, termasuk permasalahan pendidikan akuntansi yang terus update
dari
waktu
ke
waktu.
Pendidikan akuntansi merupakan masalah yang tidak terlalu dipertimbangkan oleh para akuntanakuntan senior dan sekaligus Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Fenomena-fenomena
ekonomi dan permasalahan global lainnya menjadi bahan pertimbangan utama dalam
menentukan keputusan konvergensi IFRS. Padahal pendidikan sangan berpengaruh pada kualitas
akuntan di masa depan. Untuk merubah pendidikan akuntansi di indonesia menjadi lebih baik,
kita harus mengkaji ulang konvergensi IFRS ke PSAK, apakah cocok untuk materi di bangku
perkuliahan atau tidak. Karena konvergensi IFRS ke PSAK ini merupakan landasan dari semua
aktivitas akuntansi, mulai dari materi hingga praktek akuntansi di lapangan.
Selanjutnya dimana para akademisi perlu mengadakan perubahan kurikulum, silabus dan
literatur agar akuntan-akuntan di indonesia dapat melakukan tugas sebagai seorang akuntan
dengan baik. Karena perubahan-perubahan fenomena akuntansi berkembang dengan cepat dan
kita sebagai akuntan juga harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang akan terjadi
dimana perubahan-perubahan ini akan memberikan tantangan-tantangan baru bagi para akuntan
untuk menjadi akuntan yang mampu memberikan hal terbaik bagi dunia akuntansi.
Tidak menutup kemungkinan pada 2012, PSAK baru dengan memperhatikan faktor-faktor yang
berpengaruh (stakeholder, pendidikan, sosial dan aspek-aspek lainnya) akan menjadi standar
akuntansi keuangan yang dapat digunakan sebagai acuan pendidikan akuntansi Indonesia yang
mampu memanusiakan manusia. Konvergensi IFRS memang harus dikaji sedemikian rupa
dengan segala pertimbangan atas fenomena ekonomi dan aspek-aspek lainnya yang dapat
berpengaruh serta perlu adanya keikutsertaan para stakeholder yang juga mendapatkan dampak
dari konvergensi IFRS itu sendiri. Terutama stake holder eksternal, seperti pemerintah,
masyarakat dan sebagainya dimana sangat kurang diperhatikan apresiasinya. Sehingga PSAK
baru dapat berpihak pada semua kalangan yang berhak atas informasi pelaporan keuangan.
Penginformasian mengenai pentingnya konvergensi IFRS perlu dipublikasikan kepada berbagai
kalangan yang akan menerima dampak saat proses konvergensi dan setelah konvergensi selesai.
Indonesia belum siap menghadapi apdopsi IFRS secara penuh pada tahun 2012 tanpa tindakantindakan yang cepat, termasuk publikasi kepada semua kalangan. Penginformasian disertai
pengkajian IFRS terus menerus memang perlu dilakukan oleh para akuntan-akuntan, agar
Indonesia dapat berkompeten di kancah internasional. Sehingga Indonesia mampu menjalankan

roda

perekonomian

dengan

baik.

Referensi :
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta :Salemba
Empat
- Ulfah Maria. 2008. Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Akuntansi Sosial. Skripsi
http://agusw77.files.wordpress.com/2009/10/sap-etika-bisnis-profesi.pdf
diakses pada tanggal 3 Juni 2011
http://dewifitriana.blogspot.com/2011/04/jurnal-ifrs.html
diakses pada tanggal 3 Juni 2011
http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/583/bab2.pdf
diakses pada tanggal 3 Juni 2011
http://www.kanaka.co.id
diakses pada tanggal 3 Juni 2011
http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id
diakses pada tanggal 3 Juni 2011
http://chattoer.wordpress.com/2011/07/14/hubungan-ifrs-tanggung-jawab-sosial-dan-pendidikanakuntansi-di-indonesia/
http://www.google.co.id/search?q=fenomena%20IFRS&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefoxa&source=hp&channel=np#hl=id&client=firefox-a&hs=eQq&rls=org.mozilla:id
%3Aofficial&channel=np&sclient=psyab&q=fenomena+IFRS+di+dunia&oq=fenomena+IFRS+di+dunia&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3
&gs_upl=54789l57945l1l58283l9l8l0l0l0l0l0l0ll0l0&gs_l=serp.3...54789l57945l1l58283l9l8l0l
0l0l0l0l0ll0l0.frgbld.&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=fe2a1b8071731a66&biw=
1024&bih=471
(sumber: Akuntan Indonesia, majalah edisi no 16,April 2009, Ikatan Akuntan Indonesia)
Latar Belakang
International Accounting Standards yang lebih dikenal sebagaiInternational Financial
Reporting Standard (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan
tekanan pada penilaian(revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan
mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu.
Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu
negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan suatu standar internasional
yang berlaku sama di semua negara untuk mempermudah proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan
utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada
penerapan revaluation model, yaitu kemungkinan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar,
sehingga laporan keuangan di sajikan dengan basis ‘true and fair’.
IFRS merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka
akuntansi berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat
dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan
hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan demikian,

pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas
antarnegara di berbagai belahan dunia.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close