informed consent
Content
FUNGSI INFORMED CONSENT
Menurut Kerbala (1993), fungsi informasi dokter kepada pasien sebelum pasien
memberikan consent-nya, dapat dibedakan atas:
a. Fungsi Informasi bagi pasien
Berfungsi ebagai perlindungan atas hak pasien untuk menentukan diri sendiri. Dalam arti
bahwa pasien berhak penuh untuk diterapkannya suatu tindakan medis atau tidak.
b. Fungsi Informasi bagi dokter
Menurut Azwar (1991), ada 5 hal pentingnya fungsi informasi bagi dokter:
1. Dapat membantu lancarnya tindakan kedokteran
Dengan penyampaian informasi kepada pasien mengenai penyakit, terapi, keuntungan,
risiko dan lain-lain. Dari tindakan medis yang akan dilakukan maka terjalin hubungan yang
baik antara dokter dan pasien. Sementara pasien pun akan menentukan hal yang terbaik
dengan landasan informasi dokter tadi, sehingga tindaka-tindakan medis pun akan lancar
dijalani oleh kedua pihak karena keduanya telah memahami kegunaan semua tindakan medis
itu.
2. Dapat mengurangi timbulnya akibat sampingan dan komplikasi
Dengan penyampaian informasi yang baik dan memberi dampak yang baik dalam
komunikasi dokter pasien terutama dalam menerapkan terapi. Misal dokter sebelum
menyuntik pasien dengan penisilin bertanya, apakah pasien alergi terhadap penisilin? Bila
pasien memang alergi maka akibat/risiko yang besar jika terjadi anafilaktik shock dapat
dihindari. Betapa risiko besar itu akan menimpa pasien bila dokter tidak bertanya kepada
pasien.
3. Dapat mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit
Sama halnya dengan kelancaran tindakan, maka sebagai akibat adanya pengetahuan dan
pemahaman yang cukup dari pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan, maka
proses pemulihan dan penyembuhan penyakit akan lebih cepat. Keadaan yang demikian juga
jelas akan menguntungkan dokter, karena dapat mengurangi beban kerja.
4. Dapat meningkatkan mutu pelayanan
Keberhasilan meningkatkan mutu pelayanan disini adalah sebagai akibat dari lancarnya
tindakan kedokteran, berkurangnya akibat sampingan dan komplikasi serta cepatnya proses
pemulihan dan penyembuhan penyakit.
5. Dapat melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan hukum
Perlindungan yang dimaksudkan disini adalah apabila disuatu pihak, tindakan dokter yang
dilakukan memang tidak menimbilkan masalah apapun, dan di lain pihak, kalaupun
kebetulan sampai menimbulkan masalah, misalnya akibat sampingan dan atau komplikasi,
sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelalian dan ataupun kesalahan tindakan
(malpractice). Timbulnya masalah tersebut semata-mata hanya karena berlakunya prinsip
ketidakpastian hasil dari setiap tindakan kedokteran/medis. Dengan kata lain, semua
tindakan kedokteran yang dilakukan memang telah sesuai dengan standar pelayanan
profesi (standar profesi dokter) yang telah ditetapkan.
PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK MEDIS
Penyelesaian kasus malpraktik medik dapat dilakuakn melalui dua jalur:
a. Litigasi (pengadilan)
Pihak yang dirugikan menempuh upaya hukum pidana maupun perdata
b. Non-litigasi (mediasi)
Pihak yang dirugikan menempuh upaya konsiliasi, negosiasi, mediasi ataupun upaya
penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih oleh pihak yang berperkara.
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa penyelesaian
sengketa medis antara pasien dan dokter diputuskan oleh Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) namun upaya tersebut tidak secara serta merta merelatifkan
upaya dari pihak yang dirugikan untuk melakukan upaya hukum pidana atau perdata.
Dalam hal tuntutan hukum tersebut diajukan melalui proses hukum pidana, maka pasien
cukup melaporkannya kepada penyidik dengan menunjukkan bukti-bukti permulaan atau alasan-
alasannya. Selanjutnya penyidiklah yang akan melakukan penyidikan dengan melakukan
tindakan-tindakan dengan melakukan penyidikan dengan melakukan tindakan-tindakan
kepolisian, seperti pemeriksaan para saksi dan tersangka, pemeriksaan dokumen (rekam medis di
satu sis, standar dan petunjuk di sisi lainnya), serta pemeriksaan saksi ahli. Visum et repertum
mungkin saja dibutuhkan penyidik. Berka hasil pemeriksaan penyidik disampaikan kepada jaksa
penuntut umum untuk dapat disusun tuntutannya. Dalam hal penyidik tidak menemukan bukti
yang cukup maka akan dipikirkan untuk diterbitkannya SP3 atau penghentian penyidikan.
Sedangkan dalam hal gugatan secara perdata, pihak yang dirugikan cukup mengajukan
gugatan di wilayah pengadilan negeri tergugat. Dalam proses pengadilan umumnya ingin dicapai
suatu putusan tentang kebenaran suatu gugatan berdasarkan bukti-bukti yang sah (right-based)
dan kemudian putusan tentang jumlah uang ganti rugi yang “layak” dibaya oleh tergugat kepada
penggugat. Dalam menentukan putusan benar-benar salahnya suatu perbuatan, hakim akan
membandingkan perbuatan yang dilakukan dengan suatu norma tertentu, standar, ataupun suatu
kepatutan
tertentu,
sedangkan
dalam
memutus
besarnya
ganti
rugi
hakim
akan
mempertimbangkan kedudukan sosial-ekonomi kedua pihak (pasal 1370-1371 KUH Perdata).
Apabila dipilih proses di luar pengadilan, maka kedua pihak berupaya untuk mencari
kesepakatan tentang penyelesaian sengketa (mufakat). Permufakatan tersebut dapat dicapai
dengan pembicaraan kedua belah pihak secara langsung (konsiliasi atau negosiasi), ataupun
melalui fasilitasi, mediasi, dan arbitrase, atau cara-cara kombinasi. Fasilitator dan mediator tidak
membuat putusan, sedangkan arbitrator dapat membuat putusan yang harus dipatuhi kedua
pihak. Dalam proses mufakat ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung
berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak (interest-based, win-win solution), dan bukan
right-based. Hakim pengadilan perdata umumnya menawarkan perdamaian sebelum dimulainya
persidangan, bahkan akhir-akhir ini hakim memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator
terttentu.
Menurut Kerbala (1993), fungsi informasi dokter kepada pasien sebelum pasien
memberikan consent-nya, dapat dibedakan atas:
a. Fungsi Informasi bagi pasien
Berfungsi ebagai perlindungan atas hak pasien untuk menentukan diri sendiri. Dalam arti
bahwa pasien berhak penuh untuk diterapkannya suatu tindakan medis atau tidak.
b. Fungsi Informasi bagi dokter
Menurut Azwar (1991), ada 5 hal pentingnya fungsi informasi bagi dokter:
1. Dapat membantu lancarnya tindakan kedokteran
Dengan penyampaian informasi kepada pasien mengenai penyakit, terapi, keuntungan,
risiko dan lain-lain. Dari tindakan medis yang akan dilakukan maka terjalin hubungan yang
baik antara dokter dan pasien. Sementara pasien pun akan menentukan hal yang terbaik
dengan landasan informasi dokter tadi, sehingga tindaka-tindakan medis pun akan lancar
dijalani oleh kedua pihak karena keduanya telah memahami kegunaan semua tindakan medis
itu.
2. Dapat mengurangi timbulnya akibat sampingan dan komplikasi
Dengan penyampaian informasi yang baik dan memberi dampak yang baik dalam
komunikasi dokter pasien terutama dalam menerapkan terapi. Misal dokter sebelum
menyuntik pasien dengan penisilin bertanya, apakah pasien alergi terhadap penisilin? Bila
pasien memang alergi maka akibat/risiko yang besar jika terjadi anafilaktik shock dapat
dihindari. Betapa risiko besar itu akan menimpa pasien bila dokter tidak bertanya kepada
pasien.
3. Dapat mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit
Sama halnya dengan kelancaran tindakan, maka sebagai akibat adanya pengetahuan dan
pemahaman yang cukup dari pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan, maka
proses pemulihan dan penyembuhan penyakit akan lebih cepat. Keadaan yang demikian juga
jelas akan menguntungkan dokter, karena dapat mengurangi beban kerja.
4. Dapat meningkatkan mutu pelayanan
Keberhasilan meningkatkan mutu pelayanan disini adalah sebagai akibat dari lancarnya
tindakan kedokteran, berkurangnya akibat sampingan dan komplikasi serta cepatnya proses
pemulihan dan penyembuhan penyakit.
5. Dapat melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan hukum
Perlindungan yang dimaksudkan disini adalah apabila disuatu pihak, tindakan dokter yang
dilakukan memang tidak menimbilkan masalah apapun, dan di lain pihak, kalaupun
kebetulan sampai menimbulkan masalah, misalnya akibat sampingan dan atau komplikasi,
sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelalian dan ataupun kesalahan tindakan
(malpractice). Timbulnya masalah tersebut semata-mata hanya karena berlakunya prinsip
ketidakpastian hasil dari setiap tindakan kedokteran/medis. Dengan kata lain, semua
tindakan kedokteran yang dilakukan memang telah sesuai dengan standar pelayanan
profesi (standar profesi dokter) yang telah ditetapkan.
PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK MEDIS
Penyelesaian kasus malpraktik medik dapat dilakuakn melalui dua jalur:
a. Litigasi (pengadilan)
Pihak yang dirugikan menempuh upaya hukum pidana maupun perdata
b. Non-litigasi (mediasi)
Pihak yang dirugikan menempuh upaya konsiliasi, negosiasi, mediasi ataupun upaya
penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih oleh pihak yang berperkara.
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa penyelesaian
sengketa medis antara pasien dan dokter diputuskan oleh Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) namun upaya tersebut tidak secara serta merta merelatifkan
upaya dari pihak yang dirugikan untuk melakukan upaya hukum pidana atau perdata.
Dalam hal tuntutan hukum tersebut diajukan melalui proses hukum pidana, maka pasien
cukup melaporkannya kepada penyidik dengan menunjukkan bukti-bukti permulaan atau alasan-
alasannya. Selanjutnya penyidiklah yang akan melakukan penyidikan dengan melakukan
tindakan-tindakan dengan melakukan penyidikan dengan melakukan tindakan-tindakan
kepolisian, seperti pemeriksaan para saksi dan tersangka, pemeriksaan dokumen (rekam medis di
satu sis, standar dan petunjuk di sisi lainnya), serta pemeriksaan saksi ahli. Visum et repertum
mungkin saja dibutuhkan penyidik. Berka hasil pemeriksaan penyidik disampaikan kepada jaksa
penuntut umum untuk dapat disusun tuntutannya. Dalam hal penyidik tidak menemukan bukti
yang cukup maka akan dipikirkan untuk diterbitkannya SP3 atau penghentian penyidikan.
Sedangkan dalam hal gugatan secara perdata, pihak yang dirugikan cukup mengajukan
gugatan di wilayah pengadilan negeri tergugat. Dalam proses pengadilan umumnya ingin dicapai
suatu putusan tentang kebenaran suatu gugatan berdasarkan bukti-bukti yang sah (right-based)
dan kemudian putusan tentang jumlah uang ganti rugi yang “layak” dibaya oleh tergugat kepada
penggugat. Dalam menentukan putusan benar-benar salahnya suatu perbuatan, hakim akan
membandingkan perbuatan yang dilakukan dengan suatu norma tertentu, standar, ataupun suatu
kepatutan
tertentu,
sedangkan
dalam
memutus
besarnya
ganti
rugi
hakim
akan
mempertimbangkan kedudukan sosial-ekonomi kedua pihak (pasal 1370-1371 KUH Perdata).
Apabila dipilih proses di luar pengadilan, maka kedua pihak berupaya untuk mencari
kesepakatan tentang penyelesaian sengketa (mufakat). Permufakatan tersebut dapat dicapai
dengan pembicaraan kedua belah pihak secara langsung (konsiliasi atau negosiasi), ataupun
melalui fasilitasi, mediasi, dan arbitrase, atau cara-cara kombinasi. Fasilitator dan mediator tidak
membuat putusan, sedangkan arbitrator dapat membuat putusan yang harus dipatuhi kedua
pihak. Dalam proses mufakat ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung
berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak (interest-based, win-win solution), dan bukan
right-based. Hakim pengadilan perdata umumnya menawarkan perdamaian sebelum dimulainya
persidangan, bahkan akhir-akhir ini hakim memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator
terttentu.
