International Law

Review : Hukum Internasional Nur Wilianto B.HI.1/125120400111010 Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari azas-azas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi : a) peraturan-peraturan hukum mengenai fungsi lembaga-lembaga dan organisasiorganisasi itu msing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individuindividu. b) peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individudan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau ewajiban-kewajiban individu dan kesatan itu merupakan masalah persekutuan internasional. Negara memiliki dorongan kuat untuk membesaskan diri dari ketidakamanan dari kekacauan dunia. Negara dapat menghadapi masalah umum dengan koordinasi dan kolaborasi hukum internasional, namun kerja sama masih sulit jika masih ada kekacauan. Untuk memfasilitasi kerjasama, Negara membuat institusi internasional, yang terdiri dari tiga tingkatan : institusi konstitusional, institusi fundamental, dan institusi isu spesifik atau yang biasa disebut ‘rezim’ Hukum internasional modern adalah artefak sejarah, sebuah hasil dari revolusi pemikiran dan praktik yang mengubah pemerintahan Negara-negara Eropa setelah Revolusi Perancis (1789). Sebelum revolusi perancis, pada ‘Era Absolutisme’, hukum itu diakui sebagai hal yang sangat sah keberadaannya, dan hukum internasional dilihat sebagai perintah Tuhan (Command of God) yang didapat dari hukum alam. Dan di masa modern hukum dapat dilihat sebagai sesuatu yang terikat dengan subjek peraturan atau undang-undang, atau mewakili kedua hal tersebut, dan hukum internasional dapat dilihat juga sebagai ekspresi dari kemauan bersama suatu Negara. Karena sumber sejarah hukum internasional, lembaga hukum internasional memiliki beberapa karateristik khusus, yang didapat dari nilai-nilai politik liberal. Karakter yang paling khusus di lembaga hukum internasional adalah bentuk-bentuk perundangundangan, dasar persetujuannya yang berasal dari peraturan obligasi, bahasa dan praktek keadilannya, dan tulisan tentang institusi otonomi. Selama hukum internasional dibentuk untuk memfasilitasi ketentraman internasional, dan terdapat batasan-batasan di dalamnya, antara lain: Negara adalah subjek dan aktor utama dari hukum internasional; hukum internasional

menyangkut regulasi antar Negara, dan pertanyaan tentang ruang lingkup hukum internasional sangatlah terbatas. Di dalam hukum internasional, individu dan beberapa lembaga, secara bertahap memperoleh hak dan tanggung jawab di bawah hukum internasional, membangun status mereka sebagai subjek kedua dan agen di bawah hukum internasional. Peran agen nonpemerintah menjadi semakin penting dalam pengembangan norma-norma hukum internasional.Hukum internasional semakin mempengaruhi rezim hukum domestik dan prakteknya, dan aturan sistem hukum internasional ini tidak lagi terbatas pada masalah ketertiban. Sebagai hukum humaniter, hukum internasional berkembang dan isu-isu keadilan global menyerap tatanan hukum internasional. Salah satu tantangan utama dari masyarakat internasional adalah menempatkan batas pada penggunaan kekuatan yang sah, dan hukum tentang perang telah berevolusi untuk memenuhi tantangan ini. Hukum tentang perang dibagi menjadi dua, yaitu : Jus ad bellum, yaitu hukum tentang perang, mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan, dan Jus in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum tentang perang telah berubah secara dramatis dalam sejarah sistem internasional. Perbedaan yang paling menonjol terlihat pada abad kesembilan belas bahwa fungsi perang adalah untuk mendapatka hak berdaulat, sedangkan pada pasca 1945 bahwa perang hanya dibenarkan untuk membela diri dan sebagai aksi damai penegakan internasional. Hukum yang mengatur bagaimana perang dapat dilakukan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: hukum yang mengatur persenjataan, pertempuran, dan bukan pertempuran. Sejak tahun 2001, baik jus ad Bellum dan jus di bello datang di bawah tantangan pemerintahan Bush yang berusaha untuk melakukan perang melawan teroris tanpa kendala prinsip yang ditetapkan hukum internasional, dan sekarang pemerintahan Obama berusaha untuk membalikannya. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum internasional. Kaum Realisme berpendapat bahwa hukum internasional dianggap penting hanya ketika melayani kepentingan negara-negara kuat.Neo-liberal menjelaskan bagaimana ketertarikan negara untuk membangun jaringan padat pada rezim hukum internasional. Kaum konstruktivisme menempatkan hukum internasional sebagai bagian dari struktur normatif kondisi negara dan non-negara(lembaga) dalam hubungan internasional. Seperti norma sosial lainnya, mereka menekankan cara di mana hukum merupakan aktor dari identitas, kepentingan, dan strategi dan interaksi, dan mereka memprioritaskan hukum humaniter internasional sebagai acuannya. Sumber : Baylis, Smith and Owens, 2011, The Globalization of World Politics 5e Revision guide, Oxford University Press, chapter: 17